Agenda Prioritas 5 (AP-5) PWYP Indonesia adalah Penguatan Tata Kelola Sekretariat Nasional dan Jejaring Koalisi

Agenda prioritas 5 meliputi mempertahankan dan meningkatkan kinerja tata kelola sekretariat nasional dalam memimpin dan menopang kegiatan-kegiatan koalisi, termasuk dalam meningkatkan kapasitas pengetahuan dan keahlian dalam analisis kebijakan publik dan tata kelola ekstraktif, manajemen pengetahuan dan sharing pengalaman inter dan antar-koalisi, pengelolaan sumber daya manusia dan sumberdaya keuangan, pengembangan branding dan kampanye koalisi serta pengembangan manajemen organisasi modern yang adaptif pada perubahan dan kemajuan, sehingga kredibilitas dan branding PWYP Indonesia di tingkat nasional dan global tetap dipertahankan, bahkan ditingkatkan kinerjanya. Termasuk dalam hal ini diperlukan upaya untuk memperkuat relasi dan peran Badan Pengarah dengan anggota koalisi dan sekretariat nasional; Serta meningkatkan keterlibatan anggota dalam advokasi kebijakan dan isu-isu penguatan tata kelola dan pengembangan inovasi di berbagai daerah maupun di tingkat nasional.

Artikel terkait

Masalah dalam Penertiban Izin Tambang

Tata kelola pertambangan di Indonesia bisa berlanjut menjadi isu yang berpengaruh terhadap sektor lingkungan dan ekonomi. Hal ini disebabkan oleh…

Eyes on The Forest: IUP Berstatus C&C Perlu Ditinjau Lebih Lanjut

Kondisi status Clear and Clean (C&C) Izin Usaha Pertambangan (IUP) perlu ditinjau lebih lanjut. Pasalnya, diketahui sebanyak 201 IUP berstatus…

Koalisi CSO Nilai Penertiban IUP Non-CnC Masih Jalan di Tempat

Sejumlah agenda reformasi di sektor pertambangan mineral dan batubara masih berjalan di tempat. Salah satunya adalah soal penertiban Izin Usaha…

6 Hal yang Harus Ditindaklanjuti dari Korsup Minerba

Korsup Minerba dimulai sejak tahun 2014 di 12 provinsi yang kemudian dilanjutkan ke 19 provinsi lainnya mulai Desember 2014. Korsup Minerba dilakukan…

Korsup KPK dan Penataan Izin Tambang Sektor Minerba

Brief “Korsup KPK dan Penataan IUP Sektor Minerba” memotret bagaimana perjalanan Korsup KPK yang dimulai sejak tahun 2014…

Koalisi Masyarakat Sipil Menunggu Realisasi Kebijakan Moratorium Tambang

Jakarta – Koalisi masyarakat sipil yang fokus mendorong reformasi tata kelola sumber daya ekstraktif, Publish What You Pay Indonesia meminta Presiden…

Privacy Preference Center

Skip to content