Youth Xtra Active Camp 2018

Youth Xtra Active Camp 2018 Mengenal Sisi Lain Pertambangan Batubara di Kalimantan Timur   Tentang Youth Xtra Active Youth Xtra Active (YXA) merupakan inisiatif pelibatan anak muda dalam…

Read More

Siaran Pers: Menakar Kebijakan Domestic Market Obligation (DMO)

Jakarta – Keputusan Presiden Jokowi untuk membatalkan rencana pencabutan peraturan kewajiban‎ Domestic Market Obligation (DMO) batubara setidaknya meredam kegaduhan publik dalam sepekan terakhir ini.…

Read More

Pengungkapan Beneficial Ownership di Indonesia Menutup Celah (Korupsi) untuk Perbaikan Tata Kelola

Panama Papers yang mengungkap kekayaan tersembunyi pemimpin dan politisi dunia, termasuk 1.038 wajib pajak Indonesia, menunjukkan bahwa korporasi rentan digunakan untuk praktik pencucian uang.…

Read More

Siaran Pers PWYP Indonesia: Catatan Kritis Divestasi Freeport

Jakarta – Pemerintah Indonesia melalui holding industri pertambangan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau INALUM menandatangani Heads of Agreement (Kesepatan Pokok) dengan Freeport McMoran…

Read More

Pemenang Call For Partner 2018

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran program Reversing the Resource Curse (RRC), sekretariat nasional PWYP Indonesia membuka peluang untuk bermitra dengan organisasi masyarakat sipil dalam…

Read More

Siaran Pers: Masyarakat Sipil Desak Penanganan Pengeboran Ilegal di Sumur Tua Dilakukan Komprehensif

Siaran Pers Koalisi PWYP Indonesia Untuk diberitakan pada 27 April 2018 dan setelahnya Masyarakat Sipil Desak Penanganan Pengeboran Ilegal di Sumur Tua Dilakukan Komprehensif Insiden kebakaran sumur…

Read More

Fragmen dari Pining

"Menolak tambang sampai hari kiamat", begitulah komitmen bersama masyarakat Pining dalam menjaga hutan Leuser agar tetap lestari. Pernyataan bersama ini diikrarkan pada 26 Mei 2016 lalu, yang…

Read More

Pemetaan Beneficial Ownership bagi Pegiat Anti Korupsi

Tindak pidana korupsi, khusunya berkaitan dengan kejahatan korporasi seringkali sulit terungkap akibat struktur kepemilikan yang didesain secara rumit dan bertingkat guna menyamarkan pemilik manfaat…

Read More

Tumpahan Minyak di Teluk Balikpapan: Dorong Penyelidikan Lebih Lanjut dan Ganti Rugi bagi Korban dan Masyarakat Terdampak

SIARAN PERS Peristiwa tumpahan minyak di teluk Balikpapan yang terjadi pada (31/3) Sabtu kemarin merupakan persoalan serius yang memerlukan penanggulangan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi…

Read More

Policy Brief: Lifting, Cost Recovery dan Kinerja PNBP Migas

Kinerja PNBP Sektor Hulu Migas terus menurun dalam tujuh tahun terakhir yang berakibat pada penurunan DBH Migas bagi daerah penghasil di 19 Provinsi. Selengkapnya, bisa dilihat di policy brief ini.…

Read More

CALL FOR PARTNER 2018 – Publish What You Pay Indonesia

Publish What You Pay (PWYP) Indonesia merupakan koalisi masyarakat sipil untuk transparansi dan akuntabilitas tata kelola sumber daya ekstraktif: migas, pertambangan mineral dan batubara, serta…

Read More

Menyoal Laporan Transparansi Commodity Trading

Indonesia menjadi satu dari delapan (8) negara anggota EITI dalam mentransparansikan commodity trading. Hal ini berkaitan dengan standar EITI 2016 yang mewajibkan transparansi pendapatan pemerintah,…

Read More

Tambang Nikel Cemari Sultra

KENDARI, KOMPAS — Sejumlah wilayah di Sulawesi Tenggara, terutama di kawasan-kawasan pusat penambangan nikel, kini tercemar. Pencemaran lingkungan itu membuat warga yang menggantungkan hidup dari…

Read More

Kementerian ESDM Tolak Investor Tambang ‘Bayangan’

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan akan menolak seluruh rencana investasi sektor pertambangan apabila beneficial ownership (penerima manfaat) yang…

Read More

Indonesia Bereskan Transparansi Beneficial Ownership

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah tengah mempercepat program untuk meningkatkan transparansi kepemilikan pengendali utama perusahaan (beneficial ownership). Ini merupakan salah satu syarat dalam…

Read More

Bappenas: Transparansi Beneficial Ownership Dorong Investasi

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan transparansi kepemilikan perusahaan penerima manfaat atau beneficial ownership (BO) dari…

Read More

Program Peningkatan Kapasitas Bagi Anggota Koalisi PWYP Indonesia

Untuk meningkatkan dampak positif bagi masyarakat dan membantu pencapaian visi misi anggota koalisi PWYP Indonesia, sekretariat nasional PWYP Indonesia menyelenggarakan Program Peningkatan Kapasitas…

Read More

Pengumuman Internship PWYP Indonesia

Terimakasih atas antusiasme seluruh peserta yang sudah mendaftar pada Program Internship PWYP Indonesia tahun 2017. Dari 254 aplikasi yang masuk, berikut nama-nama peserta yang berkesempatan lanjut…

Read More

Perlu Tindak Lanjut Hasil Audit BPK Soal Freeport

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah diingatkan kembali soal hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap PT Freeport Indonesia yang hingga kini belum ada kejelasan tindak lanjut. Hasil audit itu bisa…

Read More

Ketika Freeport Sepakat Divestasi 51% Saham, Bagaimana soal Lingkungan dan Orang Papua?

Setelah melalui beberapa kali pertemuan, pemerintah Indonesia dan perusahaan tambang PT. Freeport Indonesia capai kesepakatan divestasi saham paling sedikit 51%. Perundingan ditempuh setelah keduanya…

Read More

Saham Freeport dan Jawaban ‘Kepo’ ala Menteri Jonan

Jakarta, CNN Indonesia -- Ignasius Jonan tampak tenang menjelaskan soal kepemilikan saham PT Freeport Indonesia pada suatu siang akhir Agustus lalu. Namun, jawaban itu belum menjawab pertanyaan:…

Read More

Program Mentoring Financial Modelling Industri Ekstraktif PWYP Indonesia – Open Oil

Publish What You Pay (PWYP) Indonesia merupakan koalisi masyarakat sipil untuk transparansi dan akuntabilitas tata kelola sektor sumber daya ekstraktif, migas, pertambangan mineral dan batubara,…

Read More

Izin Tambang Naik Tajam Sejak Otonomi Daerah, Banyak yang Bodong

Jakarta - Melonjaknya izin usaha pertambangan (IUP) di Indonesia terjadi di masa peralihan pemerintahan yang tadinya sentralisasi menjadi desentralisasi atau otonomi daerah. Dengan diberlakukannya…

Read More

EITI dan Peningkatan Kualitas Transparansi Industri Ekstraktif

JAKARTA – Koalisi Publish What You Pay Indonesia mengapresiasi diterbitkannya Laporan Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) Tahun Fiskal 2014, sekaligus Peta Jalan (Roadmap)…

Read More

Pemerintah Diminta Tegas Tindak Lanjuti Potensi Kerugian dari Indikasi Pelanggaran Lingkungan Freeport

Jakarta – Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendesak pemerintah untuk menindaklanjuti potensi kerugian dari indikasi pelanggaran lingkungan yang dilakukan PT. Freeport Indonesia. Dimana,…

Read More

Pemenang Call for Partner 2017-Publish What You Pay Indonesia

Dalam rangka mendukung jalannya program “Reversing the Resource Curse – RRC Jilid II” PWYP Indonesia mengadakan Call for Partner 2017. Call for Partner 2017 diselenggarakan untuk mendorong…

Read More

Siaran Pers: Tunggakan PNBP Tambang Harus Segera Diselesaikan!

Jakarta – Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendukung Direktorat Jenderal (Ditjen) Minerba, Kementerian ESDM untuk menindak tegas pelaku usaha sektor pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba)…

Read More

Lowongan IT Officer

Kesempatan Bergabung bersama PWYP Indonesia #OpenRecruitment Posisi IT Officer Kriteria: Mempunyai pengalaman dalam pengembangan webpage interaktif berbasis HTML, CSS, PHP, dan Javascript Mempunyai…

Read More

“PWYP Minta Freeport Hormati Regulasi Indonesia dan Dorong Negosiasi Secara Terbuka”

Deadlocknya proses renegosiasi untuk mencari kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dengan PT. Freeport Indonesia (PTFI) untuk melakukan penyesuaian ketentuan dalam perundang-undangan Indonesia…

Read More

Siaran Pers: Koalisi Anti Mafia SDA Desak Pemerintah Tuntaskan Tindak Lanjut Korsup Minerba

Koalisi Anti Mafia Sumber Daya Alam menegaskan bahwa Kooordinasi dan Supervisi Sektor Mineral dan Batubara (Korsup Minerba) dalam bingkai Gerakan Nasional Penyelamatan Sumberdaya Alam (GN-PSDA) yang…

Read More

CALL FOR PARTNER 2017 – Publish What You Pay Indonesia

Publish What You Pay (PWYP) Indonesia merupakan koalisi masyarakat sipil untuk transparansi dan akuntabilitas tata kelola sumber daya ekstraktif, migas, pertambangan mineral dan batubara, serta…

Read More

Pergantian Direktur Pertamina Harus Transparan, Kredibel, dan Bebas Kepentingan

Koalisi Masyarakat Sipil untuk reformasi tata kelola energi dan industri ekstraktif - Publish What You Pay Indonesia mendesak agar pemilihan Direktur Utama (Dirut) Pertamina dilakukan secara…

Read More

Hilirisasi Pertambangan dan Manfaat Berganda

Kebijakan hilirisasi pertambangan melalui pembangunan smelter untuk pengolahan dan pemurnian dinilai akan memberikan manfaat ekonomi berganda (multiplier effect) seperti penerimaan karena naiknya…

Read More

Kebijakan Relaksasi Ekspor Mineral Dilaporkan ke Ombudsman

Jakarta – Publish What You Pay (PWYP) Indonesia bersama dengan sejumlah elemen masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Pengawal Konstitusi Sumber Daya Alam mendatangi kantor…

Read More

Siaran Pers: PWYP Dorong Daerah Kelola Participating Interest dengan Baik

JAKARTA – Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mengapresiasi munculnya peraturan Menteri yang tertuang dalam Permen ESDM No.37/2016 tentang Ketentuan Penawaran Hak Partisipasi (Participating…

Read More

Cek Dugaan Maladministrasi Aturan Relaksasi Ekspor Mineral, Ombudsman Akan Panggil Jonan

JAKARTA, KOMPAS.com – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menindaklanjuti laporan yang didaftarkan koalisi masyarakat sipil hari ini, Senin (23/1/2017), terkait dugaan maladministrasi dalam pembuatan…

Read More

Masyarakat Sipil Minta Pemerintah Batalkan Relaksasi Ekspor Mineral

Jakarta: Koalisi Masyarakat Sipil Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendesak pemerintah untuk membatalkan kebijakan pelonggaran (relaksasi) ekspor pertambangan mineral, baik untuk ekspor bahan…

Read More

PWYP Indonesia Desak Pemerintah Batalkan Relaksasi Ekspor Mineral

JAKARTA – Koalisi Masyarakat Sipil Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, mendesak Presiden Joko Widodo dan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, untuk membatalkan kebijakan…

Read More

Presiden Jokowi, Jangan Biarkan Bahan Mineral Mentah Diekspor Begitu Saja!

Bahan tambang mineral mentah merupakan kekayaan dari kandungan perut bumi Indonesia dan harus dikelola sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Konstitusi UUD 1945 telah…

Read More

Menteri ESDM Minta Gubernur Se-Indonesia Cabut IUP Minerba Non-CnC

JAKARTA, KOMPAS.com - Batas waktu evaluasi izin usaha pertambangan mineral dan batubara (IUP Minerba) oleh Pemerintah Provinsi telah berakhir padar 2 Januari 2017 lalu. Setelah periode tersebut,…

Read More

Batas Waktu Berakhir, IUP Non-CnC Harus Segera Dicabut

Batas waktu evaluasi izin usaha pertambangan mineral dan batubara (IUP Minerba) oleh Pemerintah Provinsi telah berakhir pada 2 Januari 2017 kemarin. Setelah periode tersebut, berdasarkan Peraturan…

Read More

Dari Keterbukaan Lingkungan Hingga Transparansi Beneficial Ownership- Peer Exchange OGP ONWRG di Madrid

Publish What You Pay Indonesia, Sekretariat EITI Indonesia, dan Kemenko Perekonomian menghadiri Peer Exchange Working Group “Keterbukaan Sumber Daya Alam” di Madrid, Spanyol, 4-5 Oktober 2016.…

Read More

Pembahasan Revisi UU Migas Lambat!

Jakarta - Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menilai DPR terlalu lambat untuk menyelesaikan pembahasan Revisi atas UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) yang mengendap di…

Read More

Komitmen Pemberantasan Korupsi Sektor SDA Perlu Diperkuat

Masyarakat sipil menilai kinerja pemberantasan korupsi di sektor sumber daya alam perlu diperkuat. Penilaian itu muncul dari hasil Workshop Kinerja Pemberantasan Korupsi di Sektor Pertambangan,…

Read More

Masyarakat Sipil Sampaikan Rekomendasi Indonesia Anti Corruption Forum (IACF) V kepada Presiden

Indonesia Anti Corruption Forum (IACF) ke-5 tahun 2016 menghasilkan 16 rekomendasi untuk meningkatkan kinerja pemberantasan korupsi di Indonesia. Rekomendasi tersebut disampaikan kepada Presiden…

Read More

Kertas Posisi: Korupsi Masih Subur, Hutan Sumatera Makin Hancur

Komitmen pemberantasan korupsi pemerintah Indonesia tercantum dalam Inpres No. 7/2015 dan Inpres no. 10/2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Sudah sejauh manakah kinerja…

Read More

Policy Brief: Saatnya Kerja Nyata Selamatkan Sumber Daya Alam!

Komitmen pemberantasan korupsi pemerintah Indonesia tercantum dalam Inpres No. 7/2015 dan Inpres no. 10/2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Sudah sejauh manakah kinerja…

Read More

Siaran Pers: Revisi UU Migas, Lamban dan Senyap di Tengah Ancaman Krisis Energi dan Mafia Migas

Jakarta - Sejak dibuka dalam Sidang Paripurna pada tanggal 16 November 2016, secara resmi Dewan perwakilan Rakyat (DPR) memasuki masa persidangan ke II tahun 2016 – 2017 yang juga merupakan masa…

Read More

Krisis Energi 2025, DPR Didesak Rampungkan Revisi UU Migas

TEMPO.CO, Jakarta -Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendesak Komisi VII DPR agar segera membahas revisi Undang-undang Minyak dan Gas (Migas).  Koalisi masyarakat sipil untuk transparansi dan…

Read More

Transparansi Beneficial Ownership, Penerimaan Negara, dan EITI

Brief yang berjudul Transparansi Beneficial Ownerhsip, Penerimaan Negara, dan EITI ini membahas bagaimana minimnya transparansi beneficial ownership berdampak pada penerimaan negara secara masif.…

Read More

Tiga Pekerjaan Rumah ESDM Menanti Jonan dan Arcandra

PR-PR ini butuh langkah nyata dari Jonan dan Archandra. VIVA.co.id – Koalisi Masyarakat Sipil Publish What You Pay Indonesia (PWYP) Indonesia menyebutkan beberapa pekerjaan rumah (PR) yang harus…

Read More

Masyarakat Sipil Tolak Kebijakan Relaksasi Ekspor Mineral

Jakarta - Presiden Jokowi harus menghentikan rencana Revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang diusulkan oleh Plt.…

Read More

Catatan Buruk Pemerintah Jokowi Beri Kelonggaran Ekspor Konsentrat

Merdeka.com - Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) lndonesia, Maryati Abdullah mengkritik sikap pengusaha tambang yang masih terkendala dalam pemurnian hasil alam karena tidak ada…

Read More

Patuhi UU Minerba dan Hentikan Wacana Relaksasi Ekspor Mineral

dok. PWYP Indonesia JAKARTA – Koalisi Masyarakat Sipil Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, mendesak pemerintah untuk tidak kembali melakukan kebijakan relaksasi pertambangan mineral khususnya…

Read More

Hilirisasi Tambang Masih Mengambang

JAKARTA - Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menyatakan, program hilirisasi bahan mineral tambang hingga saat ini masih mengambang. Belum ada kepastian sejak adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun…

Read More

Ini Dampak Negatif Jika Pemerintah Kembali Perlonggar Ekspor Konsentrat

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pemerintah melonggarkan kembali ekspor konsentrat mendapat respons dari sejumlah kalangan. Salah satunya, organisasi non-pemerintah Publish What You Pay (PWYP). Menurut…

Read More

Bupati Sandera Penuntasan IUP

JAKARTA, KOMPAS — Penuntasan sekitar 3.000 izin usaha pertambangan mineral dan batubara bermasalah molor akibat keengganan para bupati menyerahkan personel, prasarana, pembiayaan, dan dokumen (P3D)…

Read More

Membidik ‘Uang Panas’ Perusahaan Tambang

Kasus dugaan korupsi Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam menjadi pintu masuk untuk membuka kekisruhan tambang. KPK pun didesak menelusuri pihak swasta. (ANTARA FOTO/Jojon) Jakarta, CNN Indonesia --…

Read More

KPK Didesak Bidik Aparat Pemda soal Korupsi Tambang

Jakarta, CNN Indonesia -- Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membidik oknum Pemerintah Daerah lainnya terkait dengan dugaan korupsi sektor…

Read More

Jokowi Diminta Segera Tetapkan Pengganti Arcandra

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Publish What You Pay Indonesia meminta Presiden Joko Widodo segera menetapkan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) definitif. Publish What You Pay Indonesia…

Read More

Menteri ESDM Wajib Lanjutkan Reformasi Tata Kelola Energi

RMOL. Sejumlah pekerjaan rumah telah menanti Menteri ESDM Arcandra Tahar yang baru saja menggantikan Sudirman Said. Koalisi Masyarakat Sipil Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menyebutkan, menteri…

Read More

Gelombang Transparansi Global: Indonesia dan Regulasi Bursa Efek US

Sebulan terakhir, the US SEC (badan/komisi yang menaungi bursa-bursa di US) telah mensahkan sebuah aturan yang mewajibkan seluruh perusahaan ekstraktif untuk membuka seluruh pembayaran yang mereka…

Read More

UU Pengampunan Pajak: Negara “Bertekuk Lutut” di Hadapan Pengemplang Pajak Super Kaya?

Meski diwarnai dengan kontroversi dan perdebatan alot, akhirnya sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak menjadi UU…

Read More

Korsup KPK dan Penataan Izin Tambang Sektor Minerba

Brief "Korsup KPK dan Penataan IUP Sektor Minerba" memotret bagaimana perjalanan Korsup KPK yang dimulai sejak tahun 2014 hingga saat ini. Awalnya, Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam…

Read More

Siaran Pers: Koalisi Masyarakat Sipil Desak DPR untuk Segera Bahas RUU Migas

Untuk kesekiankalinya agenda Rancangan Undang-Undang atas Perubahan Undang-Undang No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) ditetapkan sebagai salah satu RUU yang masuk dalam Program…

Read More

RUU Migas Harus Segera Dibahas

ilustrasi/Bisnis Indonesia   Bisnis.com, JAKARTA--Pembahasan rancangan Undang Undang Migas harus segera dilakukan untuk menuntaskan berbagai persoalan di sektor energi, khususnya masalah tata…

Read More

Bagaimana Komitmen Open Government Indonesia dalam Keterbukaan Sumber Daya Alam?

Bagaimanakah komitmen Open Government Indonesia (OGI) dalam Keterbukaan Sumber Daya Alam? Infografis ini menunjukkan rencana aksi (renaksi) OGI sejak 2012 hingga 2015 dalam mendorong keterbukaan di…

Read More

Koalisi Masyarakat Sipil Menunggu Realisasi Kebijakan Moratorium Tambang

Jakarta – Koalisi masyarakat sipil yang fokus mendorong reformasi tata kelola sumber daya ekstraktif, Publish What You Pay Indonesia meminta Presiden Jokowi untuk segera menerbitkan aturan mengenai…

Read More

Pemerintah Diminta Wujudkan Aturan Transparansi Kepemilikan Perusahan

Skalanews -Lembaga swadaya masyarakat (LSM) Publish What You Pay (PWYP) Indonesia meminta pemerintah mewujudkan aturan transparansi kepemilikan sesungguhnya dari suatu entitas bisnis atau perisahaan…

Read More

Bursa Diminta Terapkan Transparansi Beneficial Ownership

Foto: Antara/ Puspa Perwitasari Bisnis.com, JAKARTA - Publish What You Pay (PWYP) Indonesia meminta pemerintah untuk menerapkan aturan Beneficial Ownership atau Pemilik Utama di pasar modal terlebih…

Read More

PWYP Indonesia Apresiasi Positif Komitmen Indonesia dalam Anti-Corruption Summit London 2016

Publish What You Pay Indonesia memberi apresiasi positif atas Komitmen Indonesia dalam Anti-Corruption Summit London 2016 yang berlangsung 12 Mei 2016 minggu lalu. Dalam dokumen country statement…

Read More

Pemerintah Didesak Tertibkan Ribuan Perusahaan Tambang Bermasalah

“Jika tetap bermasalah, pemerintah merekomendasikan kepada gubernur untuk mencabut IUP tersebut.” Koalisi Anti Mafia Pertambangan mendesak pemerintah mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP)…

Read More

Gubernur Didesak Segera Cabut IUP Bermasalah

Jakarta–Koalisi Anti-Mafia Tambang mendesak Gubernur di 31 Provinsi di seluruh Indonesia untuk segera menyelesaikan penertiban izin usaha pertambangan (IUP) yang masih berstatus Non-Clear and Clean…

Read More

Menyoal Dokumen Panama Papers

Dokumen Panama Papers yang memuat 140 nama politisi dari berbagai negara dengan offshore companies di 21 tax havens membuat publik di Indonesia bereaksi. Pasalnya, dokumen ini juga memuat sejumlah…

Read More

SIARAN PERS: Lawatan Ke Eropa, Presiden Jokowi Harus Bahas Tata Kelola Pajak yang Adil dan Transparan

Sumber foto: di sini Untuk disiarkan 18 April 2016 dan setelahnya. Presiden Joko Widodo dijadwalkan melakukan kunjungan ke beberapa negara di Eropa yaitu Jerman, Inggris, Belgia, dan Belanda pada…

Read More

Kaltim Darurat (Korupsi) Energi

Saat ini, krisis energi di Kalimantan Timur adalah hal yang tak terelakkan. Tingkat ketergantungan terhadap energi fosil masih tinggi ( (bahan bakar minyak 71%, batubara 2%, dan sumber lainnya 27%).…

Read More

Surat Terbuka untuk Presiden Joko Widodo

Presiden Joko Widodo, sumber foto: Batara News. Kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, Ketika sistem keuangan global ditengarai masih memberi ruang bagi aliran…

Read More

‘Panama Papers Bukti Indonesia Darurat Mafia Perpajakan’

Jakarta, CNN Indonesia -- Sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Forum Pajak Berkeadilan berpandangan bahwa adanya sejumlah nama pengusaha dan elite politik Indonesia yang…

Read More

PWYP: Uang ‘Haram’ di Indonesia Terbanyak ke-7 Sedunia

PWYP Indonesia mencatat dugaan total aliran uang haram di Indonesia di tahun 2014 sebesar Rp227,75 triliun atau setara 11,7 persen dari APBNP 2014. (CNN Indonesia/Safir Makki) Jakarta, CNN Indonesia…

Read More

Siaran Pers: Indonesia Darurat Mafia Perpajakan: Pemerintah Harus Bergegas Membasmi

Siaran Pers Forum Pajak Berkeadilan Jakarta, 6 April 2016. Indonesia Darurat Mafia Perpajakan: Pemerintah Harus Bergegas Membasmi! Panama Papers mengungkap praktik gelap ribuan perusahaan siluman dan…

Read More

Kelembagaan Hulu Migas Usulan Masyarakat Sipil

Debat publik di media terkait Revisi UU Migas mengerucut pada isu kelembagaan. Usulan tentang BUMN Khusus ini beragam, ada yang menginginkan Pertamina sebagai BUMN khusus, ada juga yang menginginkan…

Read More

11 Poin Rancangan UU Migas Usulan Masyarakat Sipil

Berikut adalah 11 poin Rancangan UU Migas Usulan Masyarakat Sipil:  

Read More

Akankah Revisi UU Migas Memberi Kewenangan Khusus Bagi Pertamina?

Proses Revisi UU Migas kembali menjadi sorotan publik, karena RUU ini masuk dalam Prolegnas di 2016. Salah satu isu yang mengemuka mengenai revisi UU Migas ini adalah soal aspek kelembagaan migas,…

Read More

Positioning Note: Kedaulatan Energi untuk Masyarakat Provinsi Riau

Sampai saat ini belum semua masyarakat di Provinsi Riau bisa mengakses listrik. Hal ini ditengarai disebabkan oleh distribusi listrik yang lebih banyak diperuntukkan bagi industri skala besar.…

Read More

Sejumlah Permasalahan Terungkap di Monev Korsup Energi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Koordinasi dan Supervisi (Korsup) di sektor energi, yang berlangsung pada 17-18 Maret di Pekanbaru. Korsup Energi ini meliputi sektor migas, listrik, dan…

Read More

Penerimaan Daerah dari Sektor Pertambangan, Pasca Berlakunya UU Pemda

Pasca-berlakunya UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda), kewenangan penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) yang sebelumnya berada di kabupaten sepenuhnya ditarik ke provinsi. Di sisi lain, UU…

Read More

Koordinasi dan Supervisi Sektor Energi

Pasca-Koordinasi dan Supervisi (KorSup) di sektor mineral dan batubara sepanjang 2012-2015 lalu, kali ini KPK merambah di sektor energi. KorSup Energi kali ini meliputi sektor minerba (KK dan PKP2B),…

Read More

SIARAN PERS: Tanggung Jawab Perbankan dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan

Pendekatan pembangunan berkelanjutan telah menjadi mainstream di tataran global. Pada September 2015, PBB telah mengesahkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs)…

Read More

Kebijakan Investasi Perbankan Indonesia dan Inklusi Keuangan Bagi Kaum Perempuan

Koalisi Responsibank Indonesia mengadakan kuliah umum bertema "Kebijakan Investasi Perbankan Indonesia dan Inklusi Keuangan Bagi Kaum Perempuan" di kampus Universitas Sumatera Utara pada Kamis, 25…

Read More

PWYP Indonesia Dorong Reformasi Kebijakan Sektor Minerba

Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK untuk sektor minerba dalam dua tahun terakhir mengungkap lemahnya tata kelola pertambangan minerba. Maraknya izin yang tumpang tindih, rendahnya kepemilikan…

Read More

PKF: Sains, Teknologi, dan Aktivisme untuk Perbaikan Kebijakan Publik

Tak hanya negara, ternyata sains pun perlu mendemokratisasikan dirinya. Hal ini terungkap dalam diskusi mingguan PWYP Knowledge Forum (PKF) ke-4 bertajuk “Sains, Teknologi, dan Aktivisme” untuk…

Read More

Memahami Jaminan Reklamasi dan Pascatambang, dan Perizinan Minerba Pasca UU Pemda

Hasil koordinasi dan Supervisi (Korsup) minerba KPK menunjukkan masih banyak IUP yang berstatus tidak Clear and Clean (CnC). Dari IUP Non-CnC tersebut, 80% tidak mempunyai dokumen reklamasi dan…

Read More

Kolaborasi Open Data dan Gerakan Anti Korupsi

Kiri: YABHG Tun DR Mahathir Mohamad, Perdana Menteri keempat Malaysia saat pembukaan 2nd Malaysia War on Corruption Symposium 2015. Kanan: Maryati Abdullah Menjadi Pembicara dalam 2nd Malaysia War on…

Read More

Koalisi Publish What You Pay Siap Kawal Sektor Energi Agar Tak Jadi Bahan Bancakan

Sumber foto: JIBI/Nurul Bisnis.com Bisnis.com, JAKARTA -- Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menyatakan sektor energi jangan sampai menjadi sektor yang dijadikan bancakan segelintir orang…

Read More

Koalisi Publish What You Pay Indonesia Siap Kawal Korsup Energi KPK

JAKARTA – Koalisi Publish Whay You Pay (PWYP) Indonesia menyambut baik dan siap mendukung langkah KPK untuk melakukan Koordinasi dan Supervisi (Korsup) di Sektor Energi seperti migas,…

Read More

Advokasi Berbasis Hak di Industri Ekstraktif: Bingkai dan Pengalaman dari Negara-negara Asia Tenggara

Buku ini mengulas tentang beberapa pengalaman advokasi komunitas berbasis hak dari negara Asia Tenggara, antara lain Indonesia dan Filipina. Ulasannya mencakup pada sisi regulasi hak komunitas, peran…

Read More

Aliran Uang Haram dan Kejahatan Perpajakan di Sektor Pertambangan

"Aliran uang haram di Indonesia tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp. 227,75 triliun. Di sektor pertambangan totalnya mencapai Rp. 23,89 triliun, terbesar bersumber dari misinvoicing trade."  …

Read More

Kontrak Karya Freeport: KPK Diminta Sadap Proses Negosiasi

Bisnis.com, JAKARTA -- Publish What You Pay (PWYP) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi setiap proses dari rencana divestasi saham PT Freeport Indonesia. Peneliti Ekonomi PWYP…

Read More

Tata Cara Evaluasi Penerbitan IUP Minerba

Di penghujung tahun 2015, Menteri ESDM menerbitkan Permen No. 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan IUP Minerba. Permen ini sekaligus menjadi titik terang pelaksanaan evaluasi IUP yang…

Read More

Siaran Pers: Pemerintah Harus Hentikan Pengeboran Lapindo Brantas  

JAKARTA – Koalisi masyarakat sipil Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendesak pemerintah untuk memutus kontrak kerjasama dengan Lapindo Brantas Inc., baik kegiatan eksplorasi maupun ekspolitasi…

Read More

Advokasi Rakyat Mendesak Pemerintah Putus Kontrak Lapindo

TEMPO.CO, Jakarta - Publish What Your Pay (PWYP) Indonesia mendesak pemerintah untuk memutus kontrak kerja sama dengan Lapindo Brantas Inc, baik kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi di Sidoarjo,…

Read More

Court Decision to Reject Lawsuit Against BMH Criticized

Activists take a stand: Coalition of Anti Forest Mafia activists display a collection of law and environment reference books that they plan to donate to the Palembang district court as a protest over…

Read More

Industri Ekstraktif Perlu Banyak Pembenahan

JAKARTA. Pemerintah dinilai perlu banyak melakukan perbaikan dalam pengusahaan di sektor industri ekstraktif. Pasalnya, hingga kini sektor tambang serta minyak dan gas bumi (migas) masih menjadi…

Read More

Catatan Akhir Tahun 2015: Tata Kelola Migas dan Tambang

Sepanjang tahun 2015, Pemerintahan baru Jokowi-Jk Hasil Pemilu 2014 diwarnai proses konsolidasi politik dan fase-fase indah ‘bulan madu’ dengan rakyat sebagai konstituen utama Pemerintah. Harapan…

Read More

PWYP Indonesia Desak Setya Novanto Mundur dari Ketua DPR

JAKARTA-Koalisi masyarakat sipil Publish What You Pay Indonesia mendesak agar Setya Novanto mundur dari posisinya sebagai Ketua DPR terkait dugaan pelanggaran etika yang dilakukannya selaku Ketua DPR…

Read More

LSM Imbau Hasil Temuan Petral Diteruskan ke Ranah Hukum

Metrotvnews.com, Jakarta: Koalisi masyarakat sipil, Publish What You Pay Indonesia (PWYP) mendesak Pemerintah untuk segera menindaklanjuti hasil temuan audit atas anak usaha PT Pertamina, Pertamina…

Read More

Hasil Audit Petral Harus Dibawa ke Ranah Hukum

Liputan6.com, Jakarta - Koalisi masyarakat sipil, Publish What You Pay Indonesia mendesak pemerintah untuk segera menindaklanjuti hasil temuan audit atas anak usaha PT Pertamina (Persero), yaitu…

Read More

Pembakaran Lahan: OJK Diminta Klarifikasi Keterlibatan Bank

Bisnis.com, JAKARTA— Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diminta untuk mengklarifikasi sektor perbankan yang memberikan fasilitas pinjamannya kepada perusahaan-perusahaan yang diduga membakar hutan dan…

Read More

Gawat, 25 Usaha Tambang Ancam Karst Rembang. Ini Daftarnya:

Bisnis.com, JAKARTA - Sedikitnya terdapat 25 usaha pertambangan di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, yang akan mengancam kawasan karst maupun sumber daya lainnya. Hal itu ditemukan dalam riset terbaru…

Read More

Kerusakan Lingkungan: Bank Didesak Tinjau Ulang Kinerja Debitur

Bisnis.com, JAKARTA -- Perbankan asing maupun domestik didesak untuk meninjau kembali perusahaan-perusahaan yang selama ini menjadi debitur, namun terlibat dalam persoalan lingkungan, macam…

Read More

Presiden Diminta Hentikan Potensi Korupsi Di Infrastruktur dan Ekstraktif

Bisnis.com, JAKARTA—Presiden Joko Widodo didesak untuk menghentikan potensi korupsi di sektor infrastruktur dan ekstraktif sebagai salah satu upaya negara hadir dalam upaya pemberantasan korupsi.…

Read More

Operasi Penangkapan KPK: Infrastruktur Energi Rawan Korupsi

Sumber foto di sini. Kabar24.com, JAKARTA --Proyek infrastruktur sektor energi dinilai rawan praktik korupsi terkait dengan semakin difokuskannya program pemerintah dalam pembangunan sektor……

Read More

Mencari Jalan Terang bagi Masyarakat Adat di tengah Kepungan Industri Ekstraktif

Keberadaan industri ekstraktif (tambang, sawit, dan Hutan Tanaman Industri) yang tumbuh masif di Kabupaten Sanggau, khususnya Kecamatan Tayan Hilir telah menghimpit wilayah kelola masyarakat adat.…

Read More

School of Drone, Belajar Merakit Drone untuk Pemetaan Spasial

Swandiri Institute bersama PWYP Indonesia menyelenggarakan School of Drone (SoD) yang berlangsung (29 Sep-5 Oktober) lalu di Pontianak, Kalimantan Barat. Pelatihan merakit drone yang diikuti oleh 23…

Read More

38 Perusahan Migas dan Minerba Dianggap Tidak Transparan

Sumber ilustrasi di sini. KATADATA – Sebanyak 38 perusahaan minyak dan gas bumi (migas) serta pertambangan mineral dan batu bara (minerba) dianggap tidak transparan. Perusahaan-perusahaan ini…

Read More

Sejumlah Perusahaan Migas dan Tambang di Indonesia Belum Lapor EITI 2012-2013

“25% perusahaan minerba belum menyampaikan laporan EITI tahun 2012-2013.” JAKARTA — Sebanyak 27 dari 108 perusahaan mineral dan batubara (minerba) belum menyampaikan data pembayaran perusahaan untuk…

Read More

Lima Provinsi Berkonsesi Ilegal, KPK Diminta Turun Tangan

Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak membidik dugaan korupsi pada ratusan ribu hingga jutaan hektar konsesi pertambangan yang diduga ilegal, terletak di kawasan hutan…

Read More

Penertiban Ribuan IUP Bermasalah Dinilai Tak Serius

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah dinilai tak serius menertibkan 4.563 perusahaan pemegang izin usaha pertambangan yang belum berstatus clean and clear. Padahal, komitmen ini semestinya rampung Juli…

Read More

PWYP Indonesia dan Komunitas Global Dukung Pemberlakuan Dodd Frank Act 1504 di AS Sesegera Mungkin….!

Putusan Pengadilan Federal Amerika Serikat atas gugatan yang diajukan oleh Oxfam Amerika kepada Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (Security and Exchange Commission/SEC) memandatkan SEC untuk…

Read More

Kesentrum Target 35 Ribu Mega Watt

Sumber Ilustrasi: di sini.   *Tulisan ini merupakan pandangan pribadi penulis Dimuat di Tabloid Mingguan Kontan, 1 – 6 September 2015 Komentar Rizal Ramli beberapa saat setelah dilantik menjadi…

Read More

Lowongan IT dan Open Data Officer

Sumber ilustrasi: di sini   PWYP Indonesia is a coalition of civil society for Mining, Oil and Gas and natural resources management transparency and accountability. Publish What You Pay…

Read More

Hantu Korupsi di Sektor Minyak, Gas, dan Pertambangan

Sektor migas dan tambang memang rentan terhadap korupsi, akibat pertaruhan keuangan yang tinggi dan lemahnya pengawasan. Laporan OECD Foreign Bribery menunjukkan dari 427 kasus korupsi di 2014, 19%…

Read More

Penganggaran Partisipatif untuk Pembangunan Desa Sekitar Tambang

Karenanya, Swandiri Institute menyelenggarakan pelatihan pemantauan anggaran bagi komunitas warga desa sekitar tambang di Kecamatan Tayan Hilir, 1-2 September kemarin. Desa Subah merupakan salah satu…

Read More

Mitigasi Dampak Penurunan Harga Minyak

Ilustrasi: di sini *Tulisan ini merupakan pandangan pribadi penulis   Dimuat di Koran Kontan, Selasa, 25 Agustus 2015 Selama tahun 2015, harga minyak mentah dan gas dunia serta komoditi tambang…

Read More

REVIEW RAPBN 2016 SEKTOR EKSTRAKTIF “Mitigasi dampak Penurunan Harga Migas dan Tambang terhadap Ketahanan Fiskal dan Energi Nasional”

Nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (R-APBN) 2016 yang disampaikan Pemerintah dalam sidang Paripurna DPR, 14 Agustus 2015 lalu terlihat terlampau optimis. Pemerintah…

Read More

Review RAPBN 2016 Sektor Ekstraktif “Mitigasi dampak Penurunan Harga Migas dan Tambang terhadap Ketahanan Fiskal dan Energi Nasional”

Kiri ke kanan: Aryanto Nugroho, Fabby Tumiwa, Wiko Saputra, Berly Martawardaya (dok. PWYP Indonesia)   Publish What You Pay (PWYP) Indonesia memandang penetapan indikator lifting (produksi)…

Read More

RAPBN 2016, Pemerintah Dinilai Terlalu Optimistis

Sumber Foto: metrotvnews.com   Metrotvnews.com, Jakarta: Peneliti Ekonomi Publish What You Pay (PWYP) Wiko Saputra menilai pemerintah terlalu optimistis ketika menyampaikan nota keuangan yang…

Read More

Pemerintah Pastikan Agustus Ini 47 Daerah Perbatasan Teraliri Listrik, Benarkah?

Pemerintah menjanjikan 47 daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar teraliri listrik dalam Agustus 2015 ini. Sayangnya, masih menggunakan PLTD, meskipun katanya sementara sebelum beralih ke energi…

Read More

FGD Desain Penelitian Pengaruh Efektifitas DBH–SDA terhadap Penanggulangan Kemiskinan

Wiko Saputra, Anwar Syahdat, Sumedi Andono, dan Teguh Dartanto (dok. PWYP Indonesia) Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mengadakan Focus Group Discussion (FGD) penyusunan desain penelitian bertema…

Read More

Puluhan Ribu Hektar Hutan Lindung dan Konservasi di NTT dan NTB Terancam Musnah

  Floresa.co – Koalisi Masyarakat Anti Mafia Tambang Regio Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) melansir data terkait kondisi terkini wilayah yang menjadi sasaran pertambangan…

Read More

Memperkuat Peran Jurnalis dalam Diskursus Revisi UU Migas

Salah satu peserta sedang menjelaskan mapping aktor dan isu kunci migas (dok. NRGI) Di sela-sela kesibukan sebagai jurnalis, sebanyak 14 jurnalis dari berbagai media hadir dalam pelatihan jurnalistik…

Read More

Dari Sektor Tambang, Potensi Kehilangan Uang Negara Bisa Terjadi

ilustrasi: Tribun Pontianak TRIBUNPONTIANAK.CO.ID,PONTIANAK - Pertambangan di Kalbar memang sedang marak. Ada trend ekspansi tambang yang massif, yaitu mencapai hampir 6 juta hektare. Nah, yang…

Read More

Koalisi LSM Anti-Mafia Tambang Catat Negara Rugi Rp64,47 M di Nusra

Kupang (ANTARA News) - Kerugian negara akibat aktivitas tambang di Nusa Tenggara (Nusra) yang meliputi Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat yang dihitung Koalisi LSM Anti -Mafia Tambang di…

Read More

VIDEO: Potensi Kerugian Land Rent Minerba di NTT Rp 43 M

 POS-KUPANG.COM, KUPANG -- Potensi kerugian land rent (iuran tetap) di Propinsi Nusa Tenggara Timur akibat penambangan di sektor mineral dan batu baru (minerba) di NTT bisa mencapai Rp 43,1 miliar…

Read More

Data Kemiskinan untuk Program Penanggulangan Kemiskinan yang Efektif

Penyusunan data kemiskinan yang dihadiri SKPD Kab. Sumbawa Barat (dok. PWYP Indonesia) SOMASI NTB menggelar pelatihan penyusunan data kemiskinan bagi SKPD di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), pada 9-10…

Read More

Multi Stakeholder Group dan Data Visualization Bootcamp

Data Visualization Bootcamp (dok. PWYP Indonesia) EITI (Extractive Industry Transparency Initiative) menggelar pertemuan Multi Stakeholder Group di Manila, Filipina pada 8-10 Juni 2015 yang membahas…

Read More

Koalisi LSM Anti-Mafia Tambang Catat Negara Rugi Rp64,47 M di Nusra

Kupang (ANTARA News) - Kerugian negara akibat aktivitas tambang di Nusa Tenggara (Nusra) yang meliputi Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat yang dihitung Koalisi LSM Anti -Mafia Tambang di…

Read More

Kepala Daerah Diminta Membenahi Tata Kelola Hutan

Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Zulkarnain meminta para kepala daerah segera membenahi tata kelola kehutanan, perkebunan, dan pertambangan. "Masih banyak izin…

Read More

Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pencabutan Izin Tambang

Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Koalisi Masyarakat Sipil mendesak pejabat penerbit izin untuk mencabut perizinan pertambangan, yang bertentangan debgan peraturan perundangan berlaku. Koalisi anti…

Read More

Pantauan Masyarakat Sipil atas Korsup Minerba KPK di Jawa dan Nusa Tenggara

Tanah Jawa yang potensi tambangnya jauh lebih sedikit ketimbang wilayah di Kalimantan dan Sumatera ternyata menyimpan persoalan yang tidak sedikit. Ronald M Ferdaus dari KPH Jawa yang tergabung…

Read More

Pendampingan Masyarakat Tayan Hilir ke DPRD Membahas Wilayah Kelola Masyarakat

Masyarakat Kecamatan Tayan Hilir merasa khawatir lantaran lahan yang mereka kelola terancam oleh hadirnya izin tambang dan kebun sawit. Hal itu dikarenakan dari total luas wilayah Tayan Hilir yang…

Read More

Keterbukaan MOMI Cegah Korupsi di Sektor Pertambangan

Jakarta - Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menyatakan keterbukaan informasi dari Minerba One Map Indonesia (MOMI) sebagai langkah penting dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di…

Read More

Warga Sanggau Pertanyakan Hak Mereka

doc. PWYP Indonesia Makin banyaknya industri ekstraktif di suatu wilayah, seharusnya berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Namun, hal ini tidak sesuai dengan yang dirasakan…

Read More

Mati di Tanah Kaya

Mati di Tanah Kaya from Publish What You Pay (PWYP) Indonesia Kertas Posisi Koalisi Anti Mafia Tambang di Maluku, Papua, dan Papua Barat Koalisi Anti Mafia Tambang mengapresiasi inisiatif yang…

Read More

PWYP Indonesia Berpartisipasi sebagai Panelis dalam Forum Mitra Global GPSA di Washington DC

Maryati Abdullah sebagai panelis dalam GPSA Global Forum (Dok. PWYP Indonesia) Koordinator Nasional Publish What You Pay Indonesia, Maryati Abdullah, mempresentasikan lesson learnt dan pembelajaran…

Read More

Dirjen Migas dan Minerba Terpilih Diminta Tuntaskan Sejumlah Pekerjaan Rumah

JAKARTA – Kinerja Direktur Jenderal Migas, I Gusti Nyoman Wiratmaja Puja dan Dirjen Minerba, Bambang Gatot sangat dinanti sejumlah kalangan. Publish What You Pay (PWYP) Indonesia sebuah koalisi…

Read More

Miskinnya Rakyat dan Kayanya Hutan

Miskinnya Rakyat dan Kayanya Hutan from Publish What You Pay (PWYP) Indonesia Kertas Posisi Koalisi Anti Mafia Hutan di Bengkulu, Lampung, dan Banten Koalisi Anti Mafia Hutan mengapresiasi…

Read More

Sengkarut Tambang Mendulang Malang

 Sengkarut Tambang Mendulang Malang from Publish What You Pay (PWYP) Indonesia Kertas Posisi Koalisi Anti Mafia Tambang di Bengkulu, Lampung, dan Banten Koalisi Anti Mafia Tambang mengapresiasi…

Read More

Konsolidasi CSO untuk Korsup Minerba KPK

Sumber foto: http://www.monitorday.com/ KPK saat ini sedang gencar melakukan upaya pencegahan korupsi di sektor sumberdaya alam dengan mekanisme Koordinasi dan Supervisi (korsup). Di tahun 2014, KPK…

Read More

Masyarakat Sipil Ajukan Revisi UU Migas

Faisal Basri dan Maryati Abdullah dalam Audiensi dengan TRTKM (Doc. PWYP Indonesia)   Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) dan PWYP Indonesia melakukan audiensi dengan Tim Reformasi…

Read More

Diskusi Publik: Tantangan Transparansi Penerimaan Sektor Migas dan Tambang

Clare Short, Chair of EITI, dalam diskusi “Tantangan Transparansi Penerimaan Sektor Migas dan Tambang (dok. PWYP Indonesia) Indonesia dinilai masih mengalami sejumlah tantangan untuk mendorong…

Read More

Capacity Building TKPKD untuk Memahami Multidimensional Poverty Index

(doc. PWYP Indonesia)   Indonesia dianugerahi kekayaan sumber daya alam migas dan tambang yang melimpah. Namun, sayangnya fakta tersebut tidak berbanding lurus terhadap kesejahteraan rakyatnya.…

Read More

Penguatan Partisipasi Masyarakat Sanggau dalam Pengawasan Industri Ekstraktif

PWYP Indonesia dan Swandiri Institute berkolaborasi dengan School of Data menyelenggarakan Pelatihan Open Data di Sanggau, Kalimantan Barat pada 6-8 Januari 2015 lalu. Kegiatan ini direspon sangat…

Read More

Mafia Tambang dan Kerugian Negara

doc. PWYP Indonesia Kajian global yang dilakukan OECD baru-baru ini menunjukkan bahwa industri yang paling korup adalah sektor ekstraktif dan salah satunya dari sektor pertambangan. Di Indonesia,…

Read More

Pelatihan Audit Sosial Sedulur Kendeng: Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pembangunan

Peran serta masyarakat diperlukan untuk memastikan implementasi kebijakan pembangunan yang tepat dan berkeadilan. Hal ini tertuang dalam PP No.45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam…

Read More

Mengakses Informasi Izin Pertambangan: Aksi Jamhur yang Menginspirasi

Ditulis oleh: Abdurrahman Wahid, Knowledge Manager SOMASI NTB “Industri pertambangan telah merusak lingkungan,” kata Jamhur tentang kondisi lingkungan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Publish What…

Read More

Visi Jokowi Terkait Transformasi Ekonomi Keluar dari Ketergantungan SDA, Perlu Syaratkan Pentingnya Tata Kelola dan Anti-Korupsi

Siaran Pers PWYP Indonesia Untuk dipublikasikan pada 22 Oktober dan setelahnya Jakarta—Presiden Jokowi dalam pidato resminya sesaat setelah dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia Periode…

Read More

Program Tata Kelola Industri Ekstraktif dan Hutan

Extractive Industry and Forest Governance Program “Saat ini teknologi memungkinkan kita mengetahui perubahan bentang kawasan hutan dengan mudah, tanpa harus melewati proses yang rumit dan panjang.…

Read More

PDIP Sebut Tak Akan Ubah Cara Pemilihan Presiden Lewat Amendemen UUD

Wakil Ketua MPR dari Fraksi PDIP Ahmad Basarah mengklaim pihaknya hanya menargetkan amendemen UUD 1945 terbatas pada Pasal 3. Melalui amendemen pasal tersebut, PDIP menginginkan agar MPR dapat…

Read More

Pimpinan Dewan Sekutu Pemerintah, Pengawasan Berpotensi Kendur

Komposisi pimpinan Dewan Pimpinan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) saat ini berpotensi menurunkan fungsi pengawasan dan penyeimbang pemerintah.…

Read More

Pembentukan RUU Perubahan atas UU Minerba Melanggar Prinsip Keterbukaan Akses Masyarakat terhadap Informasi

Rancangan Undang Undang  tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (RUU Minerba) diusulkan dalam Prolegnas prioritas tahunan oleh DPR pada…

Read More

Revisi UU KPK Berimbas Langsung Terhadap Perekonomian Indonesia

Revisi undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akhirnya disahkan oleh DPR RI beberapa waktu lalu masih menuai kontroversi. Upaya pelemahan terhadap lembaga anti rasuah ini nyatanya…

Read More

Di Balik Kebutnya Pembahasan RUU KPK dan Minerba

Jakarta, CNN Indonesia -- Koalisi Masyarakat Sipil menganggap kebutnya pembahasan revisi Undang-undang KPK dan Undang-undang Minerba tak luput dari upaya melemahkan pemberantasan korupsi sekaligus…

Read More