Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menilai pernyataan Presiden Jokowi hanya meredam kegaduhan sesaat akibat tekanan publik. Masih ada upaya dari para pihak untuk kembali menggulirkan isu pencabutan kebijakan DMO ini.

Publish What You Pay (PWYP) Indonesia pada satu sisi mengapresiasi niat baik dan upaya Pemerintah selama 3,5 tahun belakangan untuk menyelesaikan polemik kontrak Freeport menjelang berakhirnya masa kontrak, tahun 2021. Namun, PWYP Indonesia mengingatkan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan dan didetailkan menyangkut kepastian pengelolaan sumber daya alam di wilayah Papua tersebut.

Kinerja PNBP Sektor Hulu Migas terus menurun dalam tujuh tahun terakhir yang berakibat pada penurunan DBH Migas bagi daerah penghasil di 19 Provinsi. Selengkapnya, bisa dilihat di policy brief ini.

Terimakasih atas antusiasme seluruh peserta yang sudah mendaftar pada Program Internship PWYP Indonesia tahun 2017. Dari 254 aplikasi yang masuk, berikut nama-nama peserta yang berkesempatan lanjut ke tahap wawancara:

Program Financial modelling yang dikembangkan oleh Open Oil dan PWYP Indonesia menggunakan pendekatan berbasis proyek, dengan menggunakan data dan informasi yang tersedia bagi publik, baik merupakan laporan keuangan perusahaan maupun laporan dan data yang disediakan oleh pihak lain.

Publish What You Pay Indonesia mengapresiasi diterbitkannya Laporan Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) Tahun Fiskal 2014, sekaligus Peta Jalan Transparansi Beneficial Ownership dan peluncuran Portal Data Industri Ekstraktif.

Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendesak pemerintah untuk menindaklanjuti potensi kerugian dari indikasi pelanggaran lingkungan yang dilakukan PT. Freeport Indonesia.

Setelah melalui tahap seleksi dan review proposal yang dilakukan oleh komite seleksi sekretariat nasional PWYP Indonesia, berikut 5 (lima) Pemenang Call for Partner 2017

Jakarta – Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendukung Direktorat Jenderal (Ditjen) Minerba, Kementerian ESDM untuk menindak tegas pelaku usaha sektor pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) yang tidak mau melunasi kewajiban tunggakan utang penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Kesemparan bergabung bersama Publish What You Pay Indonesia. Kirimkan CV dan portofolio pengembangan web/design anda (jika ada) ke procurement@pwyp-indonesia.org. Batas akhir pengiriman: 26 Maret 2017.

Deadlocknya proses renegosiasi untuk mencari kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dengan PT. Freeport Indonesia (PTFI) untuk melakukan penyesuaian ketentuan dalam perundang-undangan Indonesia (Undang Undang No.4/2009),...

Pelaksanaan Korsup Minerba masih menyisakan berbagai persoalan yang menuntut segera tindak lanjutnya. Diantaranya, penyelesaian 325 IUP seluas 793.523,07 Ha yang masuk hutan konservasi dan 1.349 IUP seluas 3.711.881,07 Ha yang masuk hutan lindung;...

Program “Reversing the Resource Curse - RRC”, sebuah inisiatif mendorong transparansi dan akuntabilitas tata kelola sumberdaya ekstraktif untuk mengurangi kebocoran dan praktek korupsi, mendorong akuntabilitas manajemen pendapatan untuk ekonomi berkeadilan dan inklusif, serta memperkuat keterlibatan masyarakat sipil dalam mengembangkan kesadaran dan terlibat aktif dalam proses kebijakan publik.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk reformasi tata kelola energi dan industri ekstraktif - Publish What You Pay Indonesia mendesak agar pemilihan Direktur Utama (Dirut) Pertamina dilakukan secara transparan, kredibel dan bebas kepentingan.

Kebijakan hilirisasi pertambangan melalui pembangunan smelter untuk pengolahan dan pemurnian dinilai akan memberikan manfaat ekonomi berganda (multiplier effect) seperti penerimaan karena naiknya nilai tambah dan tenaga kerja.

Jakarta – Publish What You Pay (PWYP) Indonesia bersama dengan sejumlah elemen masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Pengawal Konstitusi Sumber Daya Alam mendatangi kantor Ombudsman Republik Indonesia (ORI) pada 23 Januari 2017 lalu.

JAKARTA – Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mengapresiasi munculnya peraturan Menteri yang tertuang dalam Permen ESDM No.37/2016 tentang Ketentuan Penawaran Hak Partisipasi (Participating Interest) 10% Pada Wilayah Kerja Migas.

JAKARTA, KOMPAS.com – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menindaklanjuti laporan yang didaftarkan koalisi masyarakat sipil hari ini, Senin (23/1/2017), terkait dugaan maladministrasi dalam pembuatan regulasi tentang relaksasi mineral.

Jakarta: Koalisi Masyarakat Sipil Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendesak pemerintah untuk membatalkan kebijakan pelonggaran (relaksasi) ekspor pertambangan mineral, baik untuk ekspor bahan mentah (ore material) maupun konsentrat.

JAKARTA – Koalisi Masyarakat Sipil Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, mendesak Presiden Joko Widodo dan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, untuk membatalkan kebijakan pelonggaran (relaksasi) ekspor pertambangan mineral, baik untuk ekspor bahan mentah (ore material) maupun konsentrat.

Bahan tambang mineral mentah merupakan kekayaan dari kandungan perut bumi Indonesia dan harus dikelola sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Konstitusi UUD 1945 telah menegaskan mandat tersebut. Karena itu, menjual bahan tambang mentah ke luar negeri (ekspor) tanpa melakukan pengolahan dan pemurnian sama saja mengkhianati cita-cita luhur dari pengelolaan sumber daya alam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Batas waktu evaluasi izin usaha pertambangan mineral dan batubara (IUP Minerba) oleh Pemerintah Provinsi telah berakhir padar 2 Januari 2017 lalu.

Setelah periode tersebut, berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) nomor 43/2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan IUP Minerba, maka IUP yang berstatus non-Clean and Clear (Non-CnC) harus dicabut atau diakhirkan.

Batas waktu evaluasi izin usaha pertambangan mineral dan batubara (IUP Minerba) oleh Pemerintah Provinsi telah berakhir pada 2 Januari 2017 kemarin. Setelah periode tersebut, berdasarkan Peraturan Menteri nomor 43/2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan IUP Minerba, maka IUP yang berstatus non-Clean and Clear (Non-CnC) harus dicabut atau diakhirkan.

Maryati Abdullah, Koordinator Nasional PWYP Indonesia berbagi tentang pengalaman working group EITI Indonesia dalam pengarusutamaan transparansi beneficial ownership (yang juga menjadi standar EITI) ke dalam kebijakan nasional dan agenda pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan negara dan pajak.

Jakarta -Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menilai DPR terlalu lambat untuk menyelesaikan pembahasan Revisi atas UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) yang mengendap di Komisi 7 sepanjang enam tahun terakhir. DPR sampai dengan 9 November 2016 hanya menyelesaikan 9 UU dan 50 UU yang ditargetkan atau hanya sekitar 18% saja.

Masyarakat sipil menilai kinerja pemberantasan korupsi di sektor sumber daya alam perlu diperkuat. Penilaian itu muncul dari hasil Workshop Kinerja Pemberantasan Korupsi di Sektor Pertambangan, Hutan dan Kebun di Balikpapan dan Pekanbaru, akhir November lalu. Kegiatan itu merupakan rangkaian acara pra kegiatan Indonesia Anti-Corruption Forum (IACF) ke-5 tahun 2016.

Indonesia Anti Corruption Forum (IACF) ke-5 merupakan pertemuan nasional untuk membahas langkah-langkah strategis dalam memberantas korupsi di berbagai sektor yang digagas oleh masyarakat sipil, pemerintah, sektor swasta dan akademisi. IACF menghasilkan 16 rekomendasi untuk meningkatkan kinerja pemberantasan korupsi di Indonesia. Terdapat tiga isu spesifik khususnya sektor sumber daya alam dalam rekomendasi tersebut, berikut poin-poin rekomendasinya:

Pemerintah Indonesia telah menetapkan strategi pemberantasan korupsi melalui penetapan Peraturan Presiden no. 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah tahun 2012-2014. Hal ini diatur lebih rinci dalam Instruksi Presiden no 10/2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2016/2017. Berikut adalah stranas PPK yang berkaitan dengan sektor sumber daya alam.

Sudah sejauh manakah kinerja pemberantasan korupsi di sektor hutan dan kebun? Kertas posisi ini disusun oleh koalisi masyarakat sipil di Sumatera yang fokus pada tata kelola sektor kehutanan dan perkebunan dalam rangkaian kegiatan Indonesia Anti Corruption Forum ke 5 di Riau (22-23 Nov 2016). Kertas posisi ini merangkum sejumlah rekomendasi bagi pemerintah untuk perbaikan kinerja pemberantasan korupsi di sektor hutan dan kebun.

Koalisi Anti Mafia Sumber Daya Alam melakukan evaluasi pelaksanaan Stranas PPK dan Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya ALam (GNP SDA) di sektor pertambangan. Dalam pertemuan ini, koalisi Anti Mafia SDA mengusung 7 rekomendasi untuk melakukan perbaikan sektor ini. Selengkapnya, bisa dilihat di policy brief ini.

Jakarta - Sejak dibuka dalam Sidang Paripurna pada tanggal 16 November 2016, secara resmi Dewan perwakilan Rakyat (DPR) memasuki masa persidangan ke II tahun 2016 – 2017 yang juga merupakan masa menjelang berakhirnya Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2016.

TEMPO.CO, Jakarta -Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendesak Komisi VII DPR agar segera membahas revisi Undang-undang Minyak dan Gas (Migas). Koalisi masyarakat sipil untuk transparansi dan akuntabilitas tata kelola sumber daya ekstraktif migas, pertambangan dan sumber daya alam ini berharap DPR sudah membuat rancangan revisi sebelum masa sidang berakhir.

Brief yang berjudul Transparansi Beneficial Ownerhsip, Penerimaan Negara, dan EITI ini membahas bagaimana minimnya transparansi beneficial ownership berdampak pada penerimaan negara secara masif. Juga EITI yang kini tengah mendorong penerapan transparansi beneficial ownership untuk atasi gap tersebut.

VIVA.co.id – Koalisi Masyarakat Sipil Publish What You Pay Indonesia (PWYP) Indonesia menyebutkan beberapa pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikanMenteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan dan wakilnya, Arcandra Tahar, yang resmi dilantik pada 14 Oktober.

Presiden Jokowi harus menghentikan rencana Revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang diusulkan oleh Plt. Menteri ESDM Luhut Binsar Panjaitan. Melalui revisi PP No 1/20142014 ini, pemerintah akan membuka kembali, tidak hanya keran ekspor mineral konsentrat, tetapi ekspor ore bauksit, nikel dan mineral jarang hingga maksimum tahun 2021.

Merdeka.com - Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) lndonesia, Maryati Abdullah mengkritik sikap pengusaha tambang yang masih terkendala dalam pemurnian hasil alam karena tidak ada smelter. Menurutnya, pemerintah telah memberikan waktu cukup lama untuk perusahaan menyiapkan segala infrastruktur.

JAKARTA - Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menyatakan, program hilirisasi bahan mineral tambang hingga saat ini masih mengambang. Belum ada kepastian sejak adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) karena pemerintah masih memberi relaksasi ekspor kepada pengusaha.

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pemerintah melonggarkan kembali ekspor konsentrat mendapat respons dari sejumlah kalangan. Salah satunya, organisasi non-pemerintah Publish What You Pay (PWYP).

JAKARTA, KOMPAS — Penuntasan sekitar 3.000 izin usaha pertambangan mineral dan batubara bermasalah molor akibat keengganan para bupati menyerahkan personel, prasarana, pembiayaan, dan dokumen (P3D) IUP kepada gubernur.

Jakarta, CNN Indonesia -- Kasus dugaan korupsi Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam menjadi pintu masuk untuk membuka kekisruhan tambang di Tanah Air. Selain aparat negara, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak menelusuri sektor swasta.

Jakarta, CNN Indonesia -- Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membidik oknum Pemerintah Daerah lainnya terkait dengan dugaan korupsi sektor tambang di Tanah Air.

Publish What You Pay Indonesia meminta Presiden Joko Widodo segera menetapkan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) definitif. Publish What You Pay Indonesia adalah koalisi 35 organisasi masyarakat sipil di Indonesia yang menaruh perhatian pada isu perbaikan tata kelola industri ekstraktif migas, pertambangan dan sumber daya alam.

Sejumlah pekerjaan rumah telah menanti Menteri ESDM Arcandra Tahar yang baru saja menggantikan Sudirman Said. Koalisi Masyarakat Sipil Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menyebutkan, menteri yang baru ini harus melanjutkan reformasi tata kelola sektor en­ergi yang sedang berjalan dan tidak boleh berhenti pada satu sektor saja.

Brief "Korsup KPK dan Penataan IUP Sektor Minerba" memotret bagaimana perjalanan Korsup KPK yang dimulai sejak tahun 2014 hingga saat ini.

Untuk kesekiankalinya agenda Rancangan Undang-Undang atas Perubahan Undang-Undang No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) ditetapkan sebagai salah satu RUU yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2016.

Bisnis.com, JAKARTA--Pembahasan rancangan Undang Undang Migas harus segera dilakukan untuk menuntaskan berbagai persoalan di sektor energi, khususnya masalah tata kelola industri minyak dan gas bumi.

Bagaimanakah komitmen Open Government Indonesia (OGI) dalam Keterbukaan Sumber Daya Alam? Infografis ini menunjukkan rencana aksi (renaksi) OGI sejak 2012 hingga 2015 dalam mendorong keterbukaan di sektor SDA.

Koalisi masyarakat sipil yang fokus mendorong reformasi tata kelola sumber daya ekstraktif, Publish What You Pay Indonesia meminta Presiden Jokowi untuk segera menerbitkan aturan mengenai moratorium tambang. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pertambangan dan sejalan dengan rekomendasi Koordinasi dan Supervisi (Korsup) sektor Minerba KPK untuk menertibkan izin-izin tambang yang bermasalah karena berada dalam kawasan hutan konservasi dan lindung.

"Berkaitan dengan transparansi beneficial ownership (kepemilikan yang sesungguhnya), pemerintah harus segera mewujudkan aturan yang lebih jelas dan tegas untuk mendorong prinsip tersebut," kata Koordinator Nasional PWYP Indonesia Maryati Abdullah, di Jakarta, Senin (16/5).

Bisnis.com, JAKARTA - Publish What You Pay (PWYP) Indonesia meminta pemerintah untuk menerapkan aturan Beneficial Ownership atau Pemilik Utama di pasar modal terlebih dahulu, sebagai langkah konkrit antikorupsi.

Berkaitan dengan transparansi beneficial onwership : Pemerintah harus segera mewujudkan aturan yang lebih ‘clear dan tegas’ untuk mendorong prinsip tersebut misalnya dengan ketentuan di bursa efek, transparansi kepemilikan perusahaan melalui Dirjen AHU-Kemenkumham, serta melalui peraturan Pemerintah yang terintegrasi lainnya misalnya penerapan sistem Single Identity Number (SIN).

Koalisi Anti Mafia Pertambangan mendesak pemerintah mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) bermasalah. Mereka menyebutnya Non Clean and Non Clear (Non C&C). Tuntutan ini ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said dengan mengacu Pasal 152 Undang-Undang Nomror 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

Koalisi Anti-Mafia Tambang mendesak Gubernur di 31 Provinsi di seluruh Indonesia untuk segera menyelesaikan penertiban izin usaha pertambangan (IUP) yang masih berstatus Non-Clear and Clean (CnC).

Dokumen Panama Papers yang memuat 140 nama politisi dari berbagai negara dengan offshore companies di 21 tax havens membuat publik di Indonesia bereaksi. Pasalnya, dokumen ini juga memuat sejumlah nama orang berpengaruh asal Indonesia. Panama Papers adalah 11, 5 juta dokumen rahasia, yang didapatkan dari bocornya server komunikasi firma hukum Mossack Fonseca.

“Presiden Jokowi perlu mendesak negara-negara G20 untuk menyepakati mekanisme sanksi, baik sanksi ekonomi maupun politik, bagi negara-negara yang menjadi surga pajak. Ini untuk memastikan pertukaran informasi melalui Automatic Exchange of Information (AEoI) dapat dilakukan secara efektif,” kata Ah Maftuchan, Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa.

Proses Revisi UU Migas kembali menjadi sorotan publik, karena RUU ini masuk dalam Prolegnas di 2016. Salah satu isu yang mengemuka mengenai revisi UU Migas ini adalah soal aspek kelembagaan migas, khususnya tentang usulan pembentukkan BUMN baru.

Menurut Ketua KPK Laode M. Syarif, Korsup Energi merupakan rangkaian dari agenda KPK untuk penyelamatan SDA. KPK melihat keberlangsungan pembangunan ke depan akan sangat tergantung dengan kebutuhan energi. “Di satu sisi permintaan energi akan semakin besar, namun di sisi lain cadangan energi yang ada saat ini masih terbatas. KPK juga melihat masih banyak peluang korupsi dalam upaya pembangunan energi nasional,” kata Laode.

“Pelimpahan wewenang ke provinsi diikuti dengan pelimpahan dokumen IUP dari kabupaten. Sekarang, 100% data IUP di Jawa Timur telah dilimpahkan ke provinsi. Kami terbantu oleh Koordinasi dan Supervisi (KorSup) Minerba KPK dalam pengumpulan dokumen IUP ini”, jelasnya dalam FGD Permasalahan dan Penerimaan Daerah dari Sektor Pertambangan Pasca UU Pemda, di Solo (16/3).

Buku ini mengulas tentang beberapa pengalaman advokasi komunitas berbasis hak dari negara Asia Tenggara, antara lain Indonesia dan Filipina. Ulasannya mencakup pada sisi regulasi hak komunitas, peran masyarakat sipil dalam advokasi dan menampilkan beberapa studi kasus masing-masing negara. Selain membahas pengalaman dan pembelajaran dari Asia Tenggara, dalam tulisan ini juga memaparkan pembelajaran Internasional, yaitu dari Negara Australia dan Norwegia.

Di penghujung tahun 2015, Menteri ESDM menerbitkan Permen No. 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan IUP Minerba. Permen ini sekaligus menjadi titik terang pelaksanaan evaluasi IUP yang kini menjadi wewenang pemerintah provinsi sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Sepanjang tahun 2015, Pemerintahan baru Jokowi-Jk Hasil Pemilu 2014 diwarnai proses konsolidasi politik dan fase-fase indah ‘bulan madu’ dengan rakyat sebagai konstituen utama Pemerintah. Harapan publik dan janji-janji kampanye saat Pemilu dipertaruhkan komitmen pewujudannya di tahun ini, terutama apakah Pemerintah mampu meletakkan dasar dasar strategis pelaksanaan Nawa Cita melalui berbagai cetak biru kebijakan-baik di jangka menengah maupun jangka pendek/tahunan. Demikian halnya di sektor migas dan tambang.

Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak membidik dugaan korupsi pada ratusan ribu hingga jutaan hektar konsesi pertambangan yang diduga ilegal, terletak di kawasan hutan lindung dan konservasi dari Aceh hingga Papua Barat.

Koalisi Masyarakat Anti Mafia Tambang Regio Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) melansir data terkait kondisi terkini wilayah yang menjadi sasaran pertambangan di dua provinsi itu.