Youth Xtra Active Camp 2018
Youth Xtra Active Camp 2018 Mengenal Sisi Lain Pertambangan Batubara di Kalimantan Timur Tentang Youth Xtra Active Youth Xtra Active (YXA) merupakan inisiatif pelibatan anak muda dalam…
Siaran Pers: Menakar Kebijakan Domestic Market Obligation (DMO)
Jakarta – Keputusan Presiden Jokowi untuk membatalkan rencana pencabutan peraturan kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) batubara setidaknya meredam kegaduhan publik dalam sepekan terakhir ini.…
Pengungkapan Beneficial Ownership di Indonesia Menutup Celah (Korupsi) untuk Perbaikan Tata Kelola
Panama Papers yang mengungkap kekayaan tersembunyi pemimpin dan politisi dunia, termasuk 1.038 wajib pajak Indonesia, menunjukkan bahwa korporasi rentan digunakan untuk praktik pencucian uang.…
Siaran Pers PWYP Indonesia: Catatan Kritis Divestasi Freeport
Jakarta – Pemerintah Indonesia melalui holding industri pertambangan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau INALUM menandatangani Heads of Agreement (Kesepatan Pokok) dengan Freeport McMoran…
Pemenang Call For Partner 2018
Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran program Reversing the Resource Curse (RRC), sekretariat nasional PWYP Indonesia membuka peluang untuk bermitra dengan organisasi masyarakat sipil dalam…
Siaran Pers: Masyarakat Sipil Desak Penanganan Pengeboran Ilegal di Sumur Tua Dilakukan Komprehensif
Siaran Pers Koalisi PWYP Indonesia Untuk diberitakan pada 27 April 2018 dan setelahnya Masyarakat Sipil Desak Penanganan Pengeboran Ilegal di Sumur Tua Dilakukan Komprehensif Insiden kebakaran sumur…
Fragmen dari Pining
"Menolak tambang sampai hari kiamat", begitulah komitmen bersama masyarakat Pining dalam menjaga hutan Leuser agar tetap lestari. Pernyataan bersama ini diikrarkan pada 26 Mei 2016 lalu, yang…
Pemetaan Beneficial Ownership bagi Pegiat Anti Korupsi
Tindak pidana korupsi, khusunya berkaitan dengan kejahatan korporasi seringkali sulit terungkap akibat struktur kepemilikan yang didesain secara rumit dan bertingkat guna menyamarkan pemilik manfaat…
Tumpahan Minyak di Teluk Balikpapan: Dorong Penyelidikan Lebih Lanjut dan Ganti Rugi bagi Korban dan Masyarakat Terdampak
SIARAN PERS Peristiwa tumpahan minyak di teluk Balikpapan yang terjadi pada (31/3) Sabtu kemarin merupakan persoalan serius yang memerlukan penanggulangan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi…
Policy Brief: Lifting, Cost Recovery dan Kinerja PNBP Migas
Kinerja PNBP Sektor Hulu Migas terus menurun dalam tujuh tahun terakhir yang berakibat pada penurunan DBH Migas bagi daerah penghasil di 19 Provinsi. Selengkapnya, bisa dilihat di policy brief ini.…
CALL FOR PARTNER 2018 – Publish What You Pay Indonesia
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia merupakan koalisi masyarakat sipil untuk transparansi dan akuntabilitas tata kelola sumber daya ekstraktif: migas, pertambangan mineral dan batubara, serta…
Menyoal Laporan Transparansi Commodity Trading
Indonesia menjadi satu dari delapan (8) negara anggota EITI dalam mentransparansikan commodity trading. Hal ini berkaitan dengan standar EITI 2016 yang mewajibkan transparansi pendapatan pemerintah,…
Tambang Nikel Cemari Sultra
KENDARI, KOMPAS — Sejumlah wilayah di Sulawesi Tenggara, terutama di kawasan-kawasan pusat penambangan nikel, kini tercemar. Pencemaran lingkungan itu membuat warga yang menggantungkan hidup dari…
Kementerian ESDM Tolak Investor Tambang ‘Bayangan’
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan akan menolak seluruh rencana investasi sektor pertambangan apabila beneficial ownership (penerima manfaat) yang…
Indonesia Bereskan Transparansi Beneficial Ownership
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah tengah mempercepat program untuk meningkatkan transparansi kepemilikan pengendali utama perusahaan (beneficial ownership). Ini merupakan salah satu syarat dalam…
Bappenas: Transparansi Beneficial Ownership Dorong Investasi
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan transparansi kepemilikan perusahaan penerima manfaat atau beneficial ownership (BO) dari…
Program Peningkatan Kapasitas Bagi Anggota Koalisi PWYP Indonesia
Untuk meningkatkan dampak positif bagi masyarakat dan membantu pencapaian visi misi anggota koalisi PWYP Indonesia, sekretariat nasional PWYP Indonesia menyelenggarakan Program Peningkatan Kapasitas…
Pengumuman Internship PWYP Indonesia
Terimakasih atas antusiasme seluruh peserta yang sudah mendaftar pada Program Internship PWYP Indonesia tahun 2017. Dari 254 aplikasi yang masuk, berikut nama-nama peserta yang berkesempatan lanjut…
Perlu Tindak Lanjut Hasil Audit BPK Soal Freeport
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah diingatkan kembali soal hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap PT Freeport Indonesia yang hingga kini belum ada kejelasan tindak lanjut. Hasil audit itu bisa…
Ketika Freeport Sepakat Divestasi 51% Saham, Bagaimana soal Lingkungan dan Orang Papua?
Setelah melalui beberapa kali pertemuan, pemerintah Indonesia dan perusahaan tambang PT. Freeport Indonesia capai kesepakatan divestasi saham paling sedikit 51%. Perundingan ditempuh setelah keduanya…
Saham Freeport dan Jawaban ‘Kepo’ ala Menteri Jonan
Jakarta, CNN Indonesia -- Ignasius Jonan tampak tenang menjelaskan soal kepemilikan saham PT Freeport Indonesia pada suatu siang akhir Agustus lalu. Namun, jawaban itu belum menjawab pertanyaan:…
Program Mentoring Financial Modelling Industri Ekstraktif PWYP Indonesia – Open Oil
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia merupakan koalisi masyarakat sipil untuk transparansi dan akuntabilitas tata kelola sektor sumber daya ekstraktif, migas, pertambangan mineral dan batubara,…
Izin Tambang Naik Tajam Sejak Otonomi Daerah, Banyak yang Bodong
Jakarta - Melonjaknya izin usaha pertambangan (IUP) di Indonesia terjadi di masa peralihan pemerintahan yang tadinya sentralisasi menjadi desentralisasi atau otonomi daerah. Dengan diberlakukannya…
EITI dan Peningkatan Kualitas Transparansi Industri Ekstraktif
JAKARTA – Koalisi Publish What You Pay Indonesia mengapresiasi diterbitkannya Laporan Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) Tahun Fiskal 2014, sekaligus Peta Jalan (Roadmap)…
Pemerintah Diminta Tegas Tindak Lanjuti Potensi Kerugian dari Indikasi Pelanggaran Lingkungan Freeport
Jakarta – Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendesak pemerintah untuk menindaklanjuti potensi kerugian dari indikasi pelanggaran lingkungan yang dilakukan PT. Freeport Indonesia. Dimana,…
Pemenang Call for Partner 2017-Publish What You Pay Indonesia
Dalam rangka mendukung jalannya program “Reversing the Resource Curse – RRC Jilid II” PWYP Indonesia mengadakan Call for Partner 2017. Call for Partner 2017 diselenggarakan untuk mendorong…
Siaran Pers: Tunggakan PNBP Tambang Harus Segera Diselesaikan!
Jakarta – Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendukung Direktorat Jenderal (Ditjen) Minerba, Kementerian ESDM untuk menindak tegas pelaku usaha sektor pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba)…
Lowongan IT Officer
Kesempatan Bergabung bersama PWYP Indonesia #OpenRecruitment Posisi IT Officer Kriteria: Mempunyai pengalaman dalam pengembangan webpage interaktif berbasis HTML, CSS, PHP, dan Javascript Mempunyai…
“PWYP Minta Freeport Hormati Regulasi Indonesia dan Dorong Negosiasi Secara Terbuka”
Deadlocknya proses renegosiasi untuk mencari kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dengan PT. Freeport Indonesia (PTFI) untuk melakukan penyesuaian ketentuan dalam perundang-undangan Indonesia…
Siaran Pers: Koalisi Anti Mafia SDA Desak Pemerintah Tuntaskan Tindak Lanjut Korsup Minerba
Koalisi Anti Mafia Sumber Daya Alam menegaskan bahwa Kooordinasi dan Supervisi Sektor Mineral dan Batubara (Korsup Minerba) dalam bingkai Gerakan Nasional Penyelamatan Sumberdaya Alam (GN-PSDA) yang…
CALL FOR PARTNER 2017 – Publish What You Pay Indonesia
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia merupakan koalisi masyarakat sipil untuk transparansi dan akuntabilitas tata kelola sumber daya ekstraktif, migas, pertambangan mineral dan batubara, serta…
Pergantian Direktur Pertamina Harus Transparan, Kredibel, dan Bebas Kepentingan
Koalisi Masyarakat Sipil untuk reformasi tata kelola energi dan industri ekstraktif - Publish What You Pay Indonesia mendesak agar pemilihan Direktur Utama (Dirut) Pertamina dilakukan secara…
Hilirisasi Pertambangan dan Manfaat Berganda
Kebijakan hilirisasi pertambangan melalui pembangunan smelter untuk pengolahan dan pemurnian dinilai akan memberikan manfaat ekonomi berganda (multiplier effect) seperti penerimaan karena naiknya…
Kebijakan Relaksasi Ekspor Mineral Dilaporkan ke Ombudsman
Jakarta – Publish What You Pay (PWYP) Indonesia bersama dengan sejumlah elemen masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Pengawal Konstitusi Sumber Daya Alam mendatangi kantor…
Siaran Pers: PWYP Dorong Daerah Kelola Participating Interest dengan Baik
JAKARTA – Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mengapresiasi munculnya peraturan Menteri yang tertuang dalam Permen ESDM No.37/2016 tentang Ketentuan Penawaran Hak Partisipasi (Participating…
Cek Dugaan Maladministrasi Aturan Relaksasi Ekspor Mineral, Ombudsman Akan Panggil Jonan
JAKARTA, KOMPAS.com – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menindaklanjuti laporan yang didaftarkan koalisi masyarakat sipil hari ini, Senin (23/1/2017), terkait dugaan maladministrasi dalam pembuatan…
Masyarakat Sipil Minta Pemerintah Batalkan Relaksasi Ekspor Mineral
Jakarta: Koalisi Masyarakat Sipil Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendesak pemerintah untuk membatalkan kebijakan pelonggaran (relaksasi) ekspor pertambangan mineral, baik untuk ekspor bahan…
PWYP Indonesia Desak Pemerintah Batalkan Relaksasi Ekspor Mineral
JAKARTA – Koalisi Masyarakat Sipil Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, mendesak Presiden Joko Widodo dan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, untuk membatalkan kebijakan…
Presiden Jokowi, Jangan Biarkan Bahan Mineral Mentah Diekspor Begitu Saja!
Bahan tambang mineral mentah merupakan kekayaan dari kandungan perut bumi Indonesia dan harus dikelola sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Konstitusi UUD 1945 telah…
Menteri ESDM Minta Gubernur Se-Indonesia Cabut IUP Minerba Non-CnC
JAKARTA, KOMPAS.com - Batas waktu evaluasi izin usaha pertambangan mineral dan batubara (IUP Minerba) oleh Pemerintah Provinsi telah berakhir padar 2 Januari 2017 lalu. Setelah periode tersebut,…
Batas Waktu Berakhir, IUP Non-CnC Harus Segera Dicabut
Batas waktu evaluasi izin usaha pertambangan mineral dan batubara (IUP Minerba) oleh Pemerintah Provinsi telah berakhir pada 2 Januari 2017 kemarin. Setelah periode tersebut, berdasarkan Peraturan…
Dari Keterbukaan Lingkungan Hingga Transparansi Beneficial Ownership- Peer Exchange OGP ONWRG di Madrid
Publish What You Pay Indonesia, Sekretariat EITI Indonesia, dan Kemenko Perekonomian menghadiri Peer Exchange Working Group “Keterbukaan Sumber Daya Alam” di Madrid, Spanyol, 4-5 Oktober 2016.…
Pembahasan Revisi UU Migas Lambat!
Jakarta - Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menilai DPR terlalu lambat untuk menyelesaikan pembahasan Revisi atas UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) yang mengendap di…
Komitmen Pemberantasan Korupsi Sektor SDA Perlu Diperkuat
Masyarakat sipil menilai kinerja pemberantasan korupsi di sektor sumber daya alam perlu diperkuat. Penilaian itu muncul dari hasil Workshop Kinerja Pemberantasan Korupsi di Sektor Pertambangan,…
Masyarakat Sipil Sampaikan Rekomendasi Indonesia Anti Corruption Forum (IACF) V kepada Presiden
Indonesia Anti Corruption Forum (IACF) ke-5 tahun 2016 menghasilkan 16 rekomendasi untuk meningkatkan kinerja pemberantasan korupsi di Indonesia. Rekomendasi tersebut disampaikan kepada Presiden…
Kertas Posisi: Korupsi Masih Subur, Hutan Sumatera Makin Hancur
Komitmen pemberantasan korupsi pemerintah Indonesia tercantum dalam Inpres No. 7/2015 dan Inpres no. 10/2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Sudah sejauh manakah kinerja…
Policy Brief: Saatnya Kerja Nyata Selamatkan Sumber Daya Alam!
Komitmen pemberantasan korupsi pemerintah Indonesia tercantum dalam Inpres No. 7/2015 dan Inpres no. 10/2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Sudah sejauh manakah kinerja…
Siaran Pers: Revisi UU Migas, Lamban dan Senyap di Tengah Ancaman Krisis Energi dan Mafia Migas
Jakarta - Sejak dibuka dalam Sidang Paripurna pada tanggal 16 November 2016, secara resmi Dewan perwakilan Rakyat (DPR) memasuki masa persidangan ke II tahun 2016 – 2017 yang juga merupakan masa…
Krisis Energi 2025, DPR Didesak Rampungkan Revisi UU Migas
TEMPO.CO, Jakarta -Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendesak Komisi VII DPR agar segera membahas revisi Undang-undang Minyak dan Gas (Migas). Koalisi masyarakat sipil untuk transparansi dan…
Transparansi Beneficial Ownership, Penerimaan Negara, dan EITI
Brief yang berjudul Transparansi Beneficial Ownerhsip, Penerimaan Negara, dan EITI ini membahas bagaimana minimnya transparansi beneficial ownership berdampak pada penerimaan negara secara masif.…
Tiga Pekerjaan Rumah ESDM Menanti Jonan dan Arcandra
PR-PR ini butuh langkah nyata dari Jonan dan Archandra. VIVA.co.id – Koalisi Masyarakat Sipil Publish What You Pay Indonesia (PWYP) Indonesia menyebutkan beberapa pekerjaan rumah (PR) yang harus…
Masyarakat Sipil Tolak Kebijakan Relaksasi Ekspor Mineral
Jakarta - Presiden Jokowi harus menghentikan rencana Revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang diusulkan oleh Plt.…
Catatan Buruk Pemerintah Jokowi Beri Kelonggaran Ekspor Konsentrat
Merdeka.com - Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) lndonesia, Maryati Abdullah mengkritik sikap pengusaha tambang yang masih terkendala dalam pemurnian hasil alam karena tidak ada…
Patuhi UU Minerba dan Hentikan Wacana Relaksasi Ekspor Mineral
dok. PWYP Indonesia JAKARTA – Koalisi Masyarakat Sipil Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, mendesak pemerintah untuk tidak kembali melakukan kebijakan relaksasi pertambangan mineral khususnya…
Hilirisasi Tambang Masih Mengambang
JAKARTA - Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menyatakan, program hilirisasi bahan mineral tambang hingga saat ini masih mengambang. Belum ada kepastian sejak adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun…
Ini Dampak Negatif Jika Pemerintah Kembali Perlonggar Ekspor Konsentrat
JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pemerintah melonggarkan kembali ekspor konsentrat mendapat respons dari sejumlah kalangan. Salah satunya, organisasi non-pemerintah Publish What You Pay (PWYP). Menurut…
Bupati Sandera Penuntasan IUP
JAKARTA, KOMPAS — Penuntasan sekitar 3.000 izin usaha pertambangan mineral dan batubara bermasalah molor akibat keengganan para bupati menyerahkan personel, prasarana, pembiayaan, dan dokumen (P3D)…
Membidik ‘Uang Panas’ Perusahaan Tambang
Kasus dugaan korupsi Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam menjadi pintu masuk untuk membuka kekisruhan tambang. KPK pun didesak menelusuri pihak swasta. (ANTARA FOTO/Jojon) Jakarta, CNN Indonesia --…
KPK Didesak Bidik Aparat Pemda soal Korupsi Tambang
Jakarta, CNN Indonesia -- Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membidik oknum Pemerintah Daerah lainnya terkait dengan dugaan korupsi sektor…
Jokowi Diminta Segera Tetapkan Pengganti Arcandra
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Publish What You Pay Indonesia meminta Presiden Joko Widodo segera menetapkan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) definitif. Publish What You Pay Indonesia…
Menteri ESDM Wajib Lanjutkan Reformasi Tata Kelola Energi
RMOL. Sejumlah pekerjaan rumah telah menanti Menteri ESDM Arcandra Tahar yang baru saja menggantikan Sudirman Said. Koalisi Masyarakat Sipil Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menyebutkan, menteri…
Gelombang Transparansi Global: Indonesia dan Regulasi Bursa Efek US
Sebulan terakhir, the US SEC (badan/komisi yang menaungi bursa-bursa di US) telah mensahkan sebuah aturan yang mewajibkan seluruh perusahaan ekstraktif untuk membuka seluruh pembayaran yang mereka…
UU Pengampunan Pajak: Negara “Bertekuk Lutut” di Hadapan Pengemplang Pajak Super Kaya?
Meski diwarnai dengan kontroversi dan perdebatan alot, akhirnya sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak menjadi UU…
Korsup KPK dan Penataan Izin Tambang Sektor Minerba
Brief "Korsup KPK dan Penataan IUP Sektor Minerba" memotret bagaimana perjalanan Korsup KPK yang dimulai sejak tahun 2014 hingga saat ini. Awalnya, Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam…
Siaran Pers: Koalisi Masyarakat Sipil Desak DPR untuk Segera Bahas RUU Migas
Untuk kesekiankalinya agenda Rancangan Undang-Undang atas Perubahan Undang-Undang No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) ditetapkan sebagai salah satu RUU yang masuk dalam Program…
RUU Migas Harus Segera Dibahas
ilustrasi/Bisnis Indonesia Bisnis.com, JAKARTA--Pembahasan rancangan Undang Undang Migas harus segera dilakukan untuk menuntaskan berbagai persoalan di sektor energi, khususnya masalah tata…
Bagaimana Komitmen Open Government Indonesia dalam Keterbukaan Sumber Daya Alam?
Bagaimanakah komitmen Open Government Indonesia (OGI) dalam Keterbukaan Sumber Daya Alam? Infografis ini menunjukkan rencana aksi (renaksi) OGI sejak 2012 hingga 2015 dalam mendorong keterbukaan di…
Koalisi Masyarakat Sipil Menunggu Realisasi Kebijakan Moratorium Tambang
Jakarta – Koalisi masyarakat sipil yang fokus mendorong reformasi tata kelola sumber daya ekstraktif, Publish What You Pay Indonesia meminta Presiden Jokowi untuk segera menerbitkan aturan mengenai…
Pemerintah Diminta Wujudkan Aturan Transparansi Kepemilikan Perusahan
Skalanews -Lembaga swadaya masyarakat (LSM) Publish What You Pay (PWYP) Indonesia meminta pemerintah mewujudkan aturan transparansi kepemilikan sesungguhnya dari suatu entitas bisnis atau perisahaan…
Bursa Diminta Terapkan Transparansi Beneficial Ownership
Foto: Antara/ Puspa Perwitasari Bisnis.com, JAKARTA - Publish What You Pay (PWYP) Indonesia meminta pemerintah untuk menerapkan aturan Beneficial Ownership atau Pemilik Utama di pasar modal terlebih…
PWYP Indonesia Apresiasi Positif Komitmen Indonesia dalam Anti-Corruption Summit London 2016
Publish What You Pay Indonesia memberi apresiasi positif atas Komitmen Indonesia dalam Anti-Corruption Summit London 2016 yang berlangsung 12 Mei 2016 minggu lalu. Dalam dokumen country statement…
Pemerintah Didesak Tertibkan Ribuan Perusahaan Tambang Bermasalah
“Jika tetap bermasalah, pemerintah merekomendasikan kepada gubernur untuk mencabut IUP tersebut.” Koalisi Anti Mafia Pertambangan mendesak pemerintah mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP)…
Gubernur Didesak Segera Cabut IUP Bermasalah
Jakarta–Koalisi Anti-Mafia Tambang mendesak Gubernur di 31 Provinsi di seluruh Indonesia untuk segera menyelesaikan penertiban izin usaha pertambangan (IUP) yang masih berstatus Non-Clear and Clean…
Menyoal Dokumen Panama Papers
Dokumen Panama Papers yang memuat 140 nama politisi dari berbagai negara dengan offshore companies di 21 tax havens membuat publik di Indonesia bereaksi. Pasalnya, dokumen ini juga memuat sejumlah…
SIARAN PERS: Lawatan Ke Eropa, Presiden Jokowi Harus Bahas Tata Kelola Pajak yang Adil dan Transparan
Sumber foto: di sini Untuk disiarkan 18 April 2016 dan setelahnya. Presiden Joko Widodo dijadwalkan melakukan kunjungan ke beberapa negara di Eropa yaitu Jerman, Inggris, Belgia, dan Belanda pada…
Kaltim Darurat (Korupsi) Energi
Saat ini, krisis energi di Kalimantan Timur adalah hal yang tak terelakkan. Tingkat ketergantungan terhadap energi fosil masih tinggi ( (bahan bakar minyak 71%, batubara 2%, dan sumber lainnya 27%).…
Surat Terbuka untuk Presiden Joko Widodo
Presiden Joko Widodo, sumber foto: Batara News. Kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, Ketika sistem keuangan global ditengarai masih memberi ruang bagi aliran…
‘Panama Papers Bukti Indonesia Darurat Mafia Perpajakan’
Jakarta, CNN Indonesia -- Sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Forum Pajak Berkeadilan berpandangan bahwa adanya sejumlah nama pengusaha dan elite politik Indonesia yang…
PWYP: Uang ‘Haram’ di Indonesia Terbanyak ke-7 Sedunia
PWYP Indonesia mencatat dugaan total aliran uang haram di Indonesia di tahun 2014 sebesar Rp227,75 triliun atau setara 11,7 persen dari APBNP 2014. (CNN Indonesia/Safir Makki) Jakarta, CNN Indonesia…
Siaran Pers: Indonesia Darurat Mafia Perpajakan: Pemerintah Harus Bergegas Membasmi
Siaran Pers Forum Pajak Berkeadilan Jakarta, 6 April 2016. Indonesia Darurat Mafia Perpajakan: Pemerintah Harus Bergegas Membasmi! Panama Papers mengungkap praktik gelap ribuan perusahaan siluman dan…
Kelembagaan Hulu Migas Usulan Masyarakat Sipil
Debat publik di media terkait Revisi UU Migas mengerucut pada isu kelembagaan. Usulan tentang BUMN Khusus ini beragam, ada yang menginginkan Pertamina sebagai BUMN khusus, ada juga yang menginginkan…
11 Poin Rancangan UU Migas Usulan Masyarakat Sipil
Berikut adalah 11 poin Rancangan UU Migas Usulan Masyarakat Sipil:
Akankah Revisi UU Migas Memberi Kewenangan Khusus Bagi Pertamina?
Proses Revisi UU Migas kembali menjadi sorotan publik, karena RUU ini masuk dalam Prolegnas di 2016. Salah satu isu yang mengemuka mengenai revisi UU Migas ini adalah soal aspek kelembagaan migas,…
Positioning Note: Kedaulatan Energi untuk Masyarakat Provinsi Riau
Sampai saat ini belum semua masyarakat di Provinsi Riau bisa mengakses listrik. Hal ini ditengarai disebabkan oleh distribusi listrik yang lebih banyak diperuntukkan bagi industri skala besar.…
Sejumlah Permasalahan Terungkap di Monev Korsup Energi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Koordinasi dan Supervisi (Korsup) di sektor energi, yang berlangsung pada 17-18 Maret di Pekanbaru. Korsup Energi ini meliputi sektor migas, listrik, dan…
Penerimaan Daerah dari Sektor Pertambangan, Pasca Berlakunya UU Pemda
Pasca-berlakunya UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda), kewenangan penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) yang sebelumnya berada di kabupaten sepenuhnya ditarik ke provinsi. Di sisi lain, UU…
Koordinasi dan Supervisi Sektor Energi
Pasca-Koordinasi dan Supervisi (KorSup) di sektor mineral dan batubara sepanjang 2012-2015 lalu, kali ini KPK merambah di sektor energi. KorSup Energi kali ini meliputi sektor minerba (KK dan PKP2B),…
SIARAN PERS: Tanggung Jawab Perbankan dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan
Pendekatan pembangunan berkelanjutan telah menjadi mainstream di tataran global. Pada September 2015, PBB telah mengesahkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs)…
Kebijakan Investasi Perbankan Indonesia dan Inklusi Keuangan Bagi Kaum Perempuan
Koalisi Responsibank Indonesia mengadakan kuliah umum bertema "Kebijakan Investasi Perbankan Indonesia dan Inklusi Keuangan Bagi Kaum Perempuan" di kampus Universitas Sumatera Utara pada Kamis, 25…
PWYP Indonesia Dorong Reformasi Kebijakan Sektor Minerba
Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK untuk sektor minerba dalam dua tahun terakhir mengungkap lemahnya tata kelola pertambangan minerba. Maraknya izin yang tumpang tindih, rendahnya kepemilikan…
PKF: Sains, Teknologi, dan Aktivisme untuk Perbaikan Kebijakan Publik
Tak hanya negara, ternyata sains pun perlu mendemokratisasikan dirinya. Hal ini terungkap dalam diskusi mingguan PWYP Knowledge Forum (PKF) ke-4 bertajuk “Sains, Teknologi, dan Aktivisme” untuk…
Memahami Jaminan Reklamasi dan Pascatambang, dan Perizinan Minerba Pasca UU Pemda
Hasil koordinasi dan Supervisi (Korsup) minerba KPK menunjukkan masih banyak IUP yang berstatus tidak Clear and Clean (CnC). Dari IUP Non-CnC tersebut, 80% tidak mempunyai dokumen reklamasi dan…
Kolaborasi Open Data dan Gerakan Anti Korupsi
Kiri: YABHG Tun DR Mahathir Mohamad, Perdana Menteri keempat Malaysia saat pembukaan 2nd Malaysia War on Corruption Symposium 2015. Kanan: Maryati Abdullah Menjadi Pembicara dalam 2nd Malaysia War on…
Koalisi Publish What You Pay Siap Kawal Sektor Energi Agar Tak Jadi Bahan Bancakan
Sumber foto: JIBI/Nurul Bisnis.com Bisnis.com, JAKARTA -- Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menyatakan sektor energi jangan sampai menjadi sektor yang dijadikan bancakan segelintir orang…
Koalisi Publish What You Pay Indonesia Siap Kawal Korsup Energi KPK
JAKARTA – Koalisi Publish Whay You Pay (PWYP) Indonesia menyambut baik dan siap mendukung langkah KPK untuk melakukan Koordinasi dan Supervisi (Korsup) di Sektor Energi seperti migas,…
Advokasi Berbasis Hak di Industri Ekstraktif: Bingkai dan Pengalaman dari Negara-negara Asia Tenggara
Buku ini mengulas tentang beberapa pengalaman advokasi komunitas berbasis hak dari negara Asia Tenggara, antara lain Indonesia dan Filipina. Ulasannya mencakup pada sisi regulasi hak komunitas, peran…
Aliran Uang Haram dan Kejahatan Perpajakan di Sektor Pertambangan
"Aliran uang haram di Indonesia tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp. 227,75 triliun. Di sektor pertambangan totalnya mencapai Rp. 23,89 triliun, terbesar bersumber dari misinvoicing trade." …
Kontrak Karya Freeport: KPK Diminta Sadap Proses Negosiasi
Bisnis.com, JAKARTA -- Publish What You Pay (PWYP) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi setiap proses dari rencana divestasi saham PT Freeport Indonesia. Peneliti Ekonomi PWYP…
Tata Cara Evaluasi Penerbitan IUP Minerba
Di penghujung tahun 2015, Menteri ESDM menerbitkan Permen No. 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan IUP Minerba. Permen ini sekaligus menjadi titik terang pelaksanaan evaluasi IUP yang…
Siaran Pers: Pemerintah Harus Hentikan Pengeboran Lapindo Brantas
JAKARTA – Koalisi masyarakat sipil Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendesak pemerintah untuk memutus kontrak kerjasama dengan Lapindo Brantas Inc., baik kegiatan eksplorasi maupun ekspolitasi…
Advokasi Rakyat Mendesak Pemerintah Putus Kontrak Lapindo
TEMPO.CO, Jakarta - Publish What Your Pay (PWYP) Indonesia mendesak pemerintah untuk memutus kontrak kerja sama dengan Lapindo Brantas Inc, baik kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi di Sidoarjo,…
Court Decision to Reject Lawsuit Against BMH Criticized
Activists take a stand: Coalition of Anti Forest Mafia activists display a collection of law and environment reference books that they plan to donate to the Palembang district court as a protest over…
Industri Ekstraktif Perlu Banyak Pembenahan
JAKARTA. Pemerintah dinilai perlu banyak melakukan perbaikan dalam pengusahaan di sektor industri ekstraktif. Pasalnya, hingga kini sektor tambang serta minyak dan gas bumi (migas) masih menjadi…
Catatan Akhir Tahun 2015: Tata Kelola Migas dan Tambang
Sepanjang tahun 2015, Pemerintahan baru Jokowi-Jk Hasil Pemilu 2014 diwarnai proses konsolidasi politik dan fase-fase indah ‘bulan madu’ dengan rakyat sebagai konstituen utama Pemerintah. Harapan…
PWYP Indonesia Desak Setya Novanto Mundur dari Ketua DPR
JAKARTA-Koalisi masyarakat sipil Publish What You Pay Indonesia mendesak agar Setya Novanto mundur dari posisinya sebagai Ketua DPR terkait dugaan pelanggaran etika yang dilakukannya selaku Ketua DPR…
LSM Imbau Hasil Temuan Petral Diteruskan ke Ranah Hukum
Metrotvnews.com, Jakarta: Koalisi masyarakat sipil, Publish What You Pay Indonesia (PWYP) mendesak Pemerintah untuk segera menindaklanjuti hasil temuan audit atas anak usaha PT Pertamina, Pertamina…
Hasil Audit Petral Harus Dibawa ke Ranah Hukum
Liputan6.com, Jakarta - Koalisi masyarakat sipil, Publish What You Pay Indonesia mendesak pemerintah untuk segera menindaklanjuti hasil temuan audit atas anak usaha PT Pertamina (Persero), yaitu…
Pembakaran Lahan: OJK Diminta Klarifikasi Keterlibatan Bank
Bisnis.com, JAKARTA— Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diminta untuk mengklarifikasi sektor perbankan yang memberikan fasilitas pinjamannya kepada perusahaan-perusahaan yang diduga membakar hutan dan…
Gawat, 25 Usaha Tambang Ancam Karst Rembang. Ini Daftarnya:
Bisnis.com, JAKARTA - Sedikitnya terdapat 25 usaha pertambangan di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, yang akan mengancam kawasan karst maupun sumber daya lainnya. Hal itu ditemukan dalam riset terbaru…
Kerusakan Lingkungan: Bank Didesak Tinjau Ulang Kinerja Debitur
Bisnis.com, JAKARTA -- Perbankan asing maupun domestik didesak untuk meninjau kembali perusahaan-perusahaan yang selama ini menjadi debitur, namun terlibat dalam persoalan lingkungan, macam…
Presiden Diminta Hentikan Potensi Korupsi Di Infrastruktur dan Ekstraktif
Bisnis.com, JAKARTA—Presiden Joko Widodo didesak untuk menghentikan potensi korupsi di sektor infrastruktur dan ekstraktif sebagai salah satu upaya negara hadir dalam upaya pemberantasan korupsi.…
Operasi Penangkapan KPK: Infrastruktur Energi Rawan Korupsi
Sumber foto di sini. Kabar24.com, JAKARTA --Proyek infrastruktur sektor energi dinilai rawan praktik korupsi terkait dengan semakin difokuskannya program pemerintah dalam pembangunan sektor……
Mencari Jalan Terang bagi Masyarakat Adat di tengah Kepungan Industri Ekstraktif
Keberadaan industri ekstraktif (tambang, sawit, dan Hutan Tanaman Industri) yang tumbuh masif di Kabupaten Sanggau, khususnya Kecamatan Tayan Hilir telah menghimpit wilayah kelola masyarakat adat.…
School of Drone, Belajar Merakit Drone untuk Pemetaan Spasial
Swandiri Institute bersama PWYP Indonesia menyelenggarakan School of Drone (SoD) yang berlangsung (29 Sep-5 Oktober) lalu di Pontianak, Kalimantan Barat. Pelatihan merakit drone yang diikuti oleh 23…
38 Perusahan Migas dan Minerba Dianggap Tidak Transparan
Sumber ilustrasi di sini. KATADATA – Sebanyak 38 perusahaan minyak dan gas bumi (migas) serta pertambangan mineral dan batu bara (minerba) dianggap tidak transparan. Perusahaan-perusahaan ini…
Sejumlah Perusahaan Migas dan Tambang di Indonesia Belum Lapor EITI 2012-2013
“25% perusahaan minerba belum menyampaikan laporan EITI tahun 2012-2013.” JAKARTA — Sebanyak 27 dari 108 perusahaan mineral dan batubara (minerba) belum menyampaikan data pembayaran perusahaan untuk…
Lima Provinsi Berkonsesi Ilegal, KPK Diminta Turun Tangan
Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak membidik dugaan korupsi pada ratusan ribu hingga jutaan hektar konsesi pertambangan yang diduga ilegal, terletak di kawasan hutan…
Penertiban Ribuan IUP Bermasalah Dinilai Tak Serius
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah dinilai tak serius menertibkan 4.563 perusahaan pemegang izin usaha pertambangan yang belum berstatus clean and clear. Padahal, komitmen ini semestinya rampung Juli…
PWYP Indonesia dan Komunitas Global Dukung Pemberlakuan Dodd Frank Act 1504 di AS Sesegera Mungkin….!
Putusan Pengadilan Federal Amerika Serikat atas gugatan yang diajukan oleh Oxfam Amerika kepada Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (Security and Exchange Commission/SEC) memandatkan SEC untuk…
Kesentrum Target 35 Ribu Mega Watt
Sumber Ilustrasi: di sini. *Tulisan ini merupakan pandangan pribadi penulis Dimuat di Tabloid Mingguan Kontan, 1 – 6 September 2015 Komentar Rizal Ramli beberapa saat setelah dilantik menjadi…
Lowongan IT dan Open Data Officer
Sumber ilustrasi: di sini PWYP Indonesia is a coalition of civil society for Mining, Oil and Gas and natural resources management transparency and accountability. Publish What You Pay…
Hantu Korupsi di Sektor Minyak, Gas, dan Pertambangan
Sektor migas dan tambang memang rentan terhadap korupsi, akibat pertaruhan keuangan yang tinggi dan lemahnya pengawasan. Laporan OECD Foreign Bribery menunjukkan dari 427 kasus korupsi di 2014, 19%…
Penganggaran Partisipatif untuk Pembangunan Desa Sekitar Tambang
Karenanya, Swandiri Institute menyelenggarakan pelatihan pemantauan anggaran bagi komunitas warga desa sekitar tambang di Kecamatan Tayan Hilir, 1-2 September kemarin. Desa Subah merupakan salah satu…
Mitigasi Dampak Penurunan Harga Minyak
Ilustrasi: di sini *Tulisan ini merupakan pandangan pribadi penulis Dimuat di Koran Kontan, Selasa, 25 Agustus 2015 Selama tahun 2015, harga minyak mentah dan gas dunia serta komoditi tambang…
REVIEW RAPBN 2016 SEKTOR EKSTRAKTIF “Mitigasi dampak Penurunan Harga Migas dan Tambang terhadap Ketahanan Fiskal dan Energi Nasional”
Nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (R-APBN) 2016 yang disampaikan Pemerintah dalam sidang Paripurna DPR, 14 Agustus 2015 lalu terlihat terlampau optimis. Pemerintah…
Review RAPBN 2016 Sektor Ekstraktif “Mitigasi dampak Penurunan Harga Migas dan Tambang terhadap Ketahanan Fiskal dan Energi Nasional”
Kiri ke kanan: Aryanto Nugroho, Fabby Tumiwa, Wiko Saputra, Berly Martawardaya (dok. PWYP Indonesia) Publish What You Pay (PWYP) Indonesia memandang penetapan indikator lifting (produksi)…
RAPBN 2016, Pemerintah Dinilai Terlalu Optimistis
Sumber Foto: metrotvnews.com Metrotvnews.com, Jakarta: Peneliti Ekonomi Publish What You Pay (PWYP) Wiko Saputra menilai pemerintah terlalu optimistis ketika menyampaikan nota keuangan yang…
Pemerintah Pastikan Agustus Ini 47 Daerah Perbatasan Teraliri Listrik, Benarkah?
Pemerintah menjanjikan 47 daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar teraliri listrik dalam Agustus 2015 ini. Sayangnya, masih menggunakan PLTD, meskipun katanya sementara sebelum beralih ke energi…
FGD Desain Penelitian Pengaruh Efektifitas DBH–SDA terhadap Penanggulangan Kemiskinan
Wiko Saputra, Anwar Syahdat, Sumedi Andono, dan Teguh Dartanto (dok. PWYP Indonesia) Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mengadakan Focus Group Discussion (FGD) penyusunan desain penelitian bertema…
Puluhan Ribu Hektar Hutan Lindung dan Konservasi di NTT dan NTB Terancam Musnah
Floresa.co – Koalisi Masyarakat Anti Mafia Tambang Regio Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) melansir data terkait kondisi terkini wilayah yang menjadi sasaran pertambangan…
Memperkuat Peran Jurnalis dalam Diskursus Revisi UU Migas
Salah satu peserta sedang menjelaskan mapping aktor dan isu kunci migas (dok. NRGI) Di sela-sela kesibukan sebagai jurnalis, sebanyak 14 jurnalis dari berbagai media hadir dalam pelatihan jurnalistik…
Dari Sektor Tambang, Potensi Kehilangan Uang Negara Bisa Terjadi
ilustrasi: Tribun Pontianak TRIBUNPONTIANAK.CO.ID,PONTIANAK - Pertambangan di Kalbar memang sedang marak. Ada trend ekspansi tambang yang massif, yaitu mencapai hampir 6 juta hektare. Nah, yang…
Koalisi LSM Anti-Mafia Tambang Catat Negara Rugi Rp64,47 M di Nusra
Kupang (ANTARA News) - Kerugian negara akibat aktivitas tambang di Nusa Tenggara (Nusra) yang meliputi Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat yang dihitung Koalisi LSM Anti -Mafia Tambang di…
VIDEO: Potensi Kerugian Land Rent Minerba di NTT Rp 43 M
POS-KUPANG.COM, KUPANG -- Potensi kerugian land rent (iuran tetap) di Propinsi Nusa Tenggara Timur akibat penambangan di sektor mineral dan batu baru (minerba) di NTT bisa mencapai Rp 43,1 miliar…
Data Kemiskinan untuk Program Penanggulangan Kemiskinan yang Efektif
Penyusunan data kemiskinan yang dihadiri SKPD Kab. Sumbawa Barat (dok. PWYP Indonesia) SOMASI NTB menggelar pelatihan penyusunan data kemiskinan bagi SKPD di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), pada 9-10…
Multi Stakeholder Group dan Data Visualization Bootcamp
Data Visualization Bootcamp (dok. PWYP Indonesia) EITI (Extractive Industry Transparency Initiative) menggelar pertemuan Multi Stakeholder Group di Manila, Filipina pada 8-10 Juni 2015 yang membahas…
Kepala Daerah Diminta Membenahi Tata Kelola Hutan
Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Zulkarnain meminta para kepala daerah segera membenahi tata kelola kehutanan, perkebunan, dan pertambangan. "Masih banyak izin…
Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pencabutan Izin Tambang
Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Koalisi Masyarakat Sipil mendesak pejabat penerbit izin untuk mencabut perizinan pertambangan, yang bertentangan debgan peraturan perundangan berlaku. Koalisi anti…
Pantauan Masyarakat Sipil atas Korsup Minerba KPK di Jawa dan Nusa Tenggara
Tanah Jawa yang potensi tambangnya jauh lebih sedikit ketimbang wilayah di Kalimantan dan Sumatera ternyata menyimpan persoalan yang tidak sedikit. Ronald M Ferdaus dari KPH Jawa yang tergabung…
Pendampingan Masyarakat Tayan Hilir ke DPRD Membahas Wilayah Kelola Masyarakat
Masyarakat Kecamatan Tayan Hilir merasa khawatir lantaran lahan yang mereka kelola terancam oleh hadirnya izin tambang dan kebun sawit. Hal itu dikarenakan dari total luas wilayah Tayan Hilir yang…
Keterbukaan MOMI Cegah Korupsi di Sektor Pertambangan
Jakarta - Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menyatakan keterbukaan informasi dari Minerba One Map Indonesia (MOMI) sebagai langkah penting dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di…
Warga Sanggau Pertanyakan Hak Mereka
doc. PWYP Indonesia Makin banyaknya industri ekstraktif di suatu wilayah, seharusnya berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Namun, hal ini tidak sesuai dengan yang dirasakan…
Mati di Tanah Kaya
Mati di Tanah Kaya from Publish What You Pay (PWYP) Indonesia Kertas Posisi Koalisi Anti Mafia Tambang di Maluku, Papua, dan Papua Barat Koalisi Anti Mafia Tambang mengapresiasi inisiatif yang…
PWYP Indonesia Berpartisipasi sebagai Panelis dalam Forum Mitra Global GPSA di Washington DC
Maryati Abdullah sebagai panelis dalam GPSA Global Forum (Dok. PWYP Indonesia) Koordinator Nasional Publish What You Pay Indonesia, Maryati Abdullah, mempresentasikan lesson learnt dan pembelajaran…
Dirjen Migas dan Minerba Terpilih Diminta Tuntaskan Sejumlah Pekerjaan Rumah
JAKARTA – Kinerja Direktur Jenderal Migas, I Gusti Nyoman Wiratmaja Puja dan Dirjen Minerba, Bambang Gatot sangat dinanti sejumlah kalangan. Publish What You Pay (PWYP) Indonesia sebuah koalisi…
Miskinnya Rakyat dan Kayanya Hutan
Miskinnya Rakyat dan Kayanya Hutan from Publish What You Pay (PWYP) Indonesia Kertas Posisi Koalisi Anti Mafia Hutan di Bengkulu, Lampung, dan Banten Koalisi Anti Mafia Hutan mengapresiasi…
Sengkarut Tambang Mendulang Malang
Sengkarut Tambang Mendulang Malang from Publish What You Pay (PWYP) Indonesia Kertas Posisi Koalisi Anti Mafia Tambang di Bengkulu, Lampung, dan Banten Koalisi Anti Mafia Tambang mengapresiasi…
Konsolidasi CSO untuk Korsup Minerba KPK
Sumber foto: http://www.monitorday.com/ KPK saat ini sedang gencar melakukan upaya pencegahan korupsi di sektor sumberdaya alam dengan mekanisme Koordinasi dan Supervisi (korsup). Di tahun 2014, KPK…
Masyarakat Sipil Ajukan Revisi UU Migas
Faisal Basri dan Maryati Abdullah dalam Audiensi dengan TRTKM (Doc. PWYP Indonesia) Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) dan PWYP Indonesia melakukan audiensi dengan Tim Reformasi…
Diskusi Publik: Tantangan Transparansi Penerimaan Sektor Migas dan Tambang
Clare Short, Chair of EITI, dalam diskusi “Tantangan Transparansi Penerimaan Sektor Migas dan Tambang (dok. PWYP Indonesia) Indonesia dinilai masih mengalami sejumlah tantangan untuk mendorong…
Capacity Building TKPKD untuk Memahami Multidimensional Poverty Index
(doc. PWYP Indonesia) Indonesia dianugerahi kekayaan sumber daya alam migas dan tambang yang melimpah. Namun, sayangnya fakta tersebut tidak berbanding lurus terhadap kesejahteraan rakyatnya.…
Penguatan Partisipasi Masyarakat Sanggau dalam Pengawasan Industri Ekstraktif
PWYP Indonesia dan Swandiri Institute berkolaborasi dengan School of Data menyelenggarakan Pelatihan Open Data di Sanggau, Kalimantan Barat pada 6-8 Januari 2015 lalu. Kegiatan ini direspon sangat…
Mafia Tambang dan Kerugian Negara
doc. PWYP Indonesia Kajian global yang dilakukan OECD baru-baru ini menunjukkan bahwa industri yang paling korup adalah sektor ekstraktif dan salah satunya dari sektor pertambangan. Di Indonesia,…
Pelatihan Audit Sosial Sedulur Kendeng: Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pembangunan
Peran serta masyarakat diperlukan untuk memastikan implementasi kebijakan pembangunan yang tepat dan berkeadilan. Hal ini tertuang dalam PP No.45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam…
Mengakses Informasi Izin Pertambangan: Aksi Jamhur yang Menginspirasi
Ditulis oleh: Abdurrahman Wahid, Knowledge Manager SOMASI NTB “Industri pertambangan telah merusak lingkungan,” kata Jamhur tentang kondisi lingkungan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Publish What…
Visi Jokowi Terkait Transformasi Ekonomi Keluar dari Ketergantungan SDA, Perlu Syaratkan Pentingnya Tata Kelola dan Anti-Korupsi
Siaran Pers PWYP Indonesia Untuk dipublikasikan pada 22 Oktober dan setelahnya Jakarta—Presiden Jokowi dalam pidato resminya sesaat setelah dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia Periode…
Program Tata Kelola Industri Ekstraktif dan Hutan
Extractive Industry and Forest Governance Program “Saat ini teknologi memungkinkan kita mengetahui perubahan bentang kawasan hutan dengan mudah, tanpa harus melewati proses yang rumit dan panjang.…
PDIP Sebut Tak Akan Ubah Cara Pemilihan Presiden Lewat Amendemen UUD
Wakil Ketua MPR dari Fraksi PDIP Ahmad Basarah mengklaim pihaknya hanya menargetkan amendemen UUD 1945 terbatas pada Pasal 3. Melalui amendemen pasal tersebut, PDIP menginginkan agar MPR dapat…
Pimpinan Dewan Sekutu Pemerintah, Pengawasan Berpotensi Kendur
Komposisi pimpinan Dewan Pimpinan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) saat ini berpotensi menurunkan fungsi pengawasan dan penyeimbang pemerintah.…
Pembentukan RUU Perubahan atas UU Minerba Melanggar Prinsip Keterbukaan Akses Masyarakat terhadap Informasi
Rancangan Undang Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (RUU Minerba) diusulkan dalam Prolegnas prioritas tahunan oleh DPR pada…
Revisi UU KPK Berimbas Langsung Terhadap Perekonomian Indonesia
Revisi undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akhirnya disahkan oleh DPR RI beberapa waktu lalu masih menuai kontroversi. Upaya pelemahan terhadap lembaga anti rasuah ini nyatanya…
Di Balik Kebutnya Pembahasan RUU KPK dan Minerba
Jakarta, CNN Indonesia -- Koalisi Masyarakat Sipil menganggap kebutnya pembahasan revisi Undang-undang KPK dan Undang-undang Minerba tak luput dari upaya melemahkan pemberantasan korupsi sekaligus…