Siaran Pers: Menakar Kebijakan Domestic Market Obligation (DMO)

Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menilai pernyataan Presiden Jokowi hanya meredam kegaduhan sesaat akibat tekanan publik. Masih ada…

Read More

Siaran Pers PWYP Indonesia: Catatan Kritis Divestasi Freeport

Publish What You Pay (PWYP) Indonesia pada satu sisi mengapresiasi niat baik dan upaya Pemerintah selama 3,5 tahun belakangan untuk menyelesaikan…

Read More

Policy Brief: Lifting, Cost Recovery dan Kinerja PNBP Migas

Kinerja PNBP Sektor Hulu Migas terus menurun dalam tujuh tahun terakhir yang berakibat pada penurunan DBH Migas bagi daerah penghasil di 19 Provinsi.…

Read More

Pengumuman Internship PWYP Indonesia

Terimakasih atas antusiasme seluruh peserta yang sudah mendaftar pada Program Internship PWYP Indonesia tahun 2017. Dari 254 aplikasi yang masuk,…

Read More

Program Mentoring Financial Modelling Industri Ekstraktif PWYP Indonesia – Open Oil

Program Financial modelling yang dikembangkan oleh Open Oil dan PWYP Indonesia menggunakan pendekatan berbasis proyek, dengan menggunakan data dan…

Read More

EITI dan Peningkatan Kualitas Transparansi Industri Ekstraktif

Publish What You Pay Indonesia mengapresiasi diterbitkannya Laporan Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) Tahun Fiskal 2014, sekaligus…

Read More

Pemerintah Diminta Tegas Tindak Lanjuti Potensi Kerugian dari Indikasi Pelanggaran Lingkungan Freeport

Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendesak pemerintah untuk menindaklanjuti potensi kerugian dari indikasi pelanggaran lingkungan yang…

Read More

Pemenang Call for Partner 2017-Publish What You Pay Indonesia

Setelah melalui tahap seleksi dan review proposal yang dilakukan oleh komite seleksi sekretariat nasional PWYP Indonesia, berikut 5 (lima) Pemenang…

Read More

Siaran Pers: Tunggakan PNBP Tambang Harus Segera Diselesaikan!

Jakarta – Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendukung Direktorat Jenderal (Ditjen) Minerba, Kementerian ESDM untuk menindak tegas pelaku usaha…

Read More

Lowongan IT Officer

Kesemparan bergabung bersama Publish What You Pay Indonesia. Kirimkan CV dan portofolio pengembangan web/design anda (jika ada) ke…

Read More

“PWYP Minta Freeport Hormati Regulasi Indonesia dan Dorong Negosiasi Secara Terbuka”

Deadlocknya proses renegosiasi untuk mencari kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dengan PT. Freeport Indonesia (PTFI) untuk melakukan penyesuaian…

Read More

Siaran Pers: Koalisi Anti Mafia SDA Desak Pemerintah Tuntaskan Tindak Lanjut Korsup Minerba

Pelaksanaan Korsup Minerba masih menyisakan berbagai persoalan yang menuntut segera tindak lanjutnya. Diantaranya, penyelesaian 325 IUP seluas…

Read More

CALL FOR PARTNER 2017 – Publish What You Pay Indonesia

Program “Reversing the Resource Curse - RRC”, sebuah inisiatif mendorong transparansi dan akuntabilitas tata kelola sumberdaya ekstraktif untuk…

Read More

Pergantian Direktur Pertamina Harus Transparan, Kredibel, dan Bebas Kepentingan

Koalisi Masyarakat Sipil untuk reformasi tata kelola energi dan industri ekstraktif - Publish What You Pay Indonesia mendesak agar pemilihan Direktur…

Read More

Hilirisasi Pertambangan dan Manfaat Berganda

Kebijakan hilirisasi pertambangan melalui pembangunan smelter untuk pengolahan dan pemurnian dinilai akan memberikan manfaat ekonomi berganda…

Read More

Kebijakan Relaksasi Ekspor Mineral Dilaporkan ke Ombudsman

Jakarta – Publish What You Pay (PWYP) Indonesia bersama dengan sejumlah elemen masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil…

Read More

Siaran Pers: PWYP Dorong Daerah Kelola Participating Interest dengan Baik

JAKARTA – Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mengapresiasi munculnya peraturan Menteri yang tertuang dalam Permen ESDM No.37/2016 tentang…

Read More

Cek Dugaan Maladministrasi Aturan Relaksasi Ekspor Mineral, Ombudsman Akan Panggil Jonan

JAKARTA, KOMPAS.com – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menindaklanjuti laporan yang didaftarkan koalisi masyarakat sipil hari ini, Senin…

Read More

Masyarakat Sipil Minta Pemerintah Batalkan Relaksasi Ekspor Mineral

Jakarta: Koalisi Masyarakat Sipil Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendesak pemerintah untuk membatalkan kebijakan pelonggaran (relaksasi)…

Read More

PWYP Indonesia Desak Pemerintah Batalkan Relaksasi Ekspor Mineral

JAKARTA – Koalisi Masyarakat Sipil Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, mendesak Presiden Joko Widodo dan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral…

Read More

Presiden Jokowi, Jangan Biarkan Bahan Mineral Mentah Diekspor Begitu Saja!

Bahan tambang mineral mentah merupakan kekayaan dari kandungan perut bumi Indonesia dan harus dikelola sebesar-besarnya untuk kepentingan dan…

Read More

Menteri ESDM Minta Gubernur Se-Indonesia Cabut IUP Minerba Non-CnC

JAKARTA, KOMPAS.com - Batas waktu evaluasi izin usaha pertambangan mineral dan batubara (IUP Minerba) oleh Pemerintah Provinsi telah berakhir padar 2…

Read More

Batas Waktu Berakhir, IUP Non-CnC Harus Segera Dicabut

Batas waktu evaluasi izin usaha pertambangan mineral dan batubara (IUP Minerba) oleh Pemerintah Provinsi telah berakhir pada 2 Januari 2017 kemarin.…

Read More

Dari Keterbukaan Lingkungan Hingga Transparansi Beneficial Ownership- Peer Exchange OGP ONWRG di Madrid

Maryati Abdullah, Koordinator Nasional PWYP Indonesia berbagi tentang pengalaman working group EITI Indonesia dalam pengarusutamaan transparansi…

Read More

Pembahasan Revisi UU Migas Lambat!

Jakarta -Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menilai DPR terlalu lambat untuk menyelesaikan pembahasan Revisi atas UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang…

Read More

Komitmen Pemberantasan Korupsi Sektor SDA Perlu Diperkuat

Masyarakat sipil menilai kinerja pemberantasan korupsi di sektor sumber daya alam perlu diperkuat. Penilaian itu muncul dari hasil Workshop Kinerja…

Read More

Masyarakat Sipil Sampaikan Rekomendasi Indonesia Anti Corruption Forum (IACF) V kepada Presiden

Indonesia Anti Corruption Forum (IACF) ke-5 merupakan pertemuan nasional untuk membahas langkah-langkah strategis dalam memberantas korupsi di…

Read More

Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Sektor Sumber Daya Alam

Pemerintah Indonesia telah menetapkan strategi pemberantasan korupsi melalui penetapan Peraturan Presiden no. 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional…

Read More

Kertas Posisi: Korupsi Masih Subur, Hutan Sumatera Makin Hancur

Sudah sejauh manakah kinerja pemberantasan korupsi di sektor hutan dan kebun? Kertas posisi ini disusun oleh koalisi masyarakat sipil di Sumatera…

Read More

Policy Brief: Saatnya Kerja Nyata Selamatkan Sumber Daya Alam!

Koalisi Anti Mafia Sumber Daya Alam melakukan evaluasi pelaksanaan Stranas PPK dan Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya ALam (GNP SDA) di sektor…

Read More

Siaran Pers: Revisi UU Migas, Lamban dan Senyap di Tengah Ancaman Krisis Energi dan Mafia Migas

Jakarta - Sejak dibuka dalam Sidang Paripurna pada tanggal 16 November 2016, secara resmi Dewan perwakilan Rakyat (DPR) memasuki masa persidangan ke…

Read More

Krisis Energi 2025, DPR Didesak Rampungkan Revisi UU Migas

TEMPO.CO, Jakarta -Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendesak Komisi VII DPR agar segera membahas revisi Undang-undang Minyak dan Gas (Migas).…

Read More

Transparansi Beneficial Ownership, Penerimaan Negara, dan EITI

Brief yang berjudul Transparansi Beneficial Ownerhsip, Penerimaan Negara, dan EITI ini membahas bagaimana minimnya transparansi beneficial ownership…

Read More

Tiga Pekerjaan Rumah ESDM Menanti Jonan dan Arcandra

VIVA.co.id – Koalisi Masyarakat Sipil Publish What You Pay Indonesia (PWYP) Indonesia menyebutkan beberapa pekerjaan rumah (PR) yang harus…

Read More

Masyarakat Sipil Tolak Kebijakan Relaksasi Ekspor Mineral

Presiden Jokowi harus menghentikan rencana Revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan…

Read More

Catatan Buruk Pemerintah Jokowi Beri Kelonggaran Ekspor Konsentrat

Merdeka.com - Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) lndonesia, Maryati Abdullah mengkritik sikap pengusaha tambang yang masih terkendala…

Read More

Hilirisasi Tambang Masih Mengambang

JAKARTA - Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menyatakan, program hilirisasi bahan mineral tambang hingga saat ini masih mengambang. Belum ada…

Read More

Ini Dampak Negatif Jika Pemerintah Kembali Perlonggar Ekspor Konsentrat

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pemerintah melonggarkan kembali ekspor konsentrat mendapat respons dari sejumlah kalangan. Salah satunya, organisasi…

Read More

Bupati Sandera Penuntasan IUP

JAKARTA, KOMPAS — Penuntasan sekitar 3.000 izin usaha pertambangan mineral dan batubara bermasalah molor akibat keengganan para bupati menyerahkan…

Read More

Membidik ‘Uang Panas’ Perusahaan Tambang

Jakarta, CNN Indonesia -- Kasus dugaan korupsi Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam menjadi pintu masuk untuk membuka kekisruhan tambang di Tanah Air.…

Read More

KPK Didesak Bidik Aparat Pemda soal Korupsi Tambang

Jakarta, CNN Indonesia -- Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membidik oknum Pemerintah Daerah…

Read More

Jokowi Diminta Segera Tetapkan Pengganti Arcandra

Publish What You Pay Indonesia meminta Presiden Joko Widodo segera menetapkan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) definitif. Publish What…

Read More

Menteri ESDM Wajib Lanjutkan Reformasi Tata Kelola Energi

Sejumlah pekerjaan rumah telah menanti Menteri ESDM Arcandra Tahar yang baru saja menggantikan Sudirman Said. Koalisi Masyarakat Sipil Publish What…

Read More

Korsup KPK dan Penataan Izin Tambang Sektor Minerba

Brief "Korsup KPK dan Penataan IUP Sektor Minerba" memotret bagaimana perjalanan Korsup KPK yang dimulai sejak tahun 2014 hingga saat ini.

Read More

Siaran Pers: Koalisi Masyarakat Sipil Desak DPR untuk Segera Bahas RUU Migas

Untuk kesekiankalinya agenda Rancangan Undang-Undang atas Perubahan Undang-Undang No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) ditetapkan…

Read More

RUU Migas Harus Segera Dibahas

Bisnis.com, JAKARTA--Pembahasan rancangan Undang Undang Migas harus segera dilakukan untuk menuntaskan berbagai persoalan di sektor energi, khususnya…

Read More

Bagaimana Komitmen Open Government Indonesia dalam Keterbukaan Sumber Daya Alam?

Bagaimanakah komitmen Open Government Indonesia (OGI) dalam Keterbukaan Sumber Daya Alam? Infografis ini menunjukkan rencana aksi (renaksi) OGI sejak…

Read More

Koalisi Masyarakat Sipil Menunggu Realisasi Kebijakan Moratorium Tambang

Koalisi masyarakat sipil yang fokus mendorong reformasi tata kelola sumber daya ekstraktif, Publish What You Pay Indonesia meminta Presiden Jokowi…

Read More

Pemerintah Diminta Wujudkan Aturan Transparansi Kepemilikan Perusahan

"Berkaitan dengan transparansi beneficial ownership (kepemilikan yang sesungguhnya), pemerintah harus segera mewujudkan aturan yang lebih jelas dan…

Read More

Bursa Diminta Terapkan Transparansi Beneficial Ownership

Bisnis.com, JAKARTA - Publish What You Pay (PWYP) Indonesia meminta pemerintah untuk menerapkan aturan Beneficial Ownership atau Pemilik Utama di…

Read More

PWYP Indonesia Apresiasi Positif Komitmen Indonesia dalam Anti-Corruption Summit London 2016

Berkaitan dengan transparansi beneficial onwership : Pemerintah harus segera mewujudkan aturan yang lebih ‘clear dan tegas’ untuk mendorong prinsip…

Read More

Pemerintah Didesak Tertibkan Ribuan Perusahaan Tambang Bermasalah

Koalisi Anti Mafia Pertambangan mendesak pemerintah mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) bermasalah. Mereka menyebutnya Non Clean and Non Clear…

Read More

Gubernur Didesak Segera Cabut IUP Bermasalah

Koalisi Anti-Mafia Tambang mendesak Gubernur di 31 Provinsi di seluruh Indonesia untuk segera menyelesaikan penertiban izin usaha pertambangan (IUP)…

Read More

Menyoal Dokumen Panama Papers

Dokumen Panama Papers yang memuat 140 nama politisi dari berbagai negara dengan offshore companies di 21 tax havens membuat publik di Indonesia…

Read More

SIARAN PERS: Lawatan Ke Eropa, Presiden Jokowi Harus Bahas Tata Kelola Pajak yang Adil dan Transparan

“Presiden Jokowi perlu mendesak negara-negara G20 untuk menyepakati mekanisme sanksi, baik sanksi ekonomi maupun politik, bagi negara-negara yang…

Read More

Akankah Revisi UU Migas Memberi Kewenangan Khusus Bagi Pertamina?

Proses Revisi UU Migas kembali menjadi sorotan publik, karena RUU ini masuk dalam Prolegnas di 2016. Salah satu isu yang mengemuka mengenai revisi UU…

Read More

Sejumlah Permasalahan Terungkap di Monev Korsup Energi

Menurut Ketua KPK Laode M. Syarif, Korsup Energi merupakan rangkaian dari agenda KPK untuk penyelamatan SDA. KPK melihat keberlangsungan pembangunan…

Read More

Penerimaan Daerah dari Sektor Pertambangan, Pasca Berlakunya UU Pemda

“Pelimpahan wewenang ke provinsi diikuti dengan pelimpahan dokumen IUP dari kabupaten. Sekarang, 100% data IUP di Jawa Timur telah dilimpahkan ke…

Read More

Advokasi Berbasis Hak di Industri Ekstraktif: Bingkai dan Pengalaman dari Negara-negara Asia Tenggara

Buku ini mengulas tentang beberapa pengalaman advokasi komunitas berbasis hak dari negara Asia Tenggara, antara lain Indonesia dan Filipina.…

Read More

Tata Cara Evaluasi Penerbitan IUP Minerba

Di penghujung tahun 2015, Menteri ESDM menerbitkan Permen No. 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan IUP Minerba. Permen ini sekaligus…

Read More

Catatan Akhir Tahun 2015: Tata Kelola Migas dan Tambang

Sepanjang tahun 2015, Pemerintahan baru Jokowi-Jk Hasil Pemilu 2014 diwarnai proses konsolidasi politik dan fase-fase indah ‘bulan madu’ dengan…

Read More

Lima Provinsi Berkonsesi Ilegal, KPK Diminta Turun Tangan

Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak membidik dugaan korupsi pada ratusan ribu hingga jutaan hektar konsesi pertambangan…

Read More

Puluhan Ribu Hektar Hutan Lindung dan Konservasi di NTT dan NTB Terancam Musnah

Koalisi Masyarakat Anti Mafia Tambang Regio Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) melansir data terkait kondisi terkini wilayah…

Read More