Siaran Pers: Menakar Kebijakan Domestic Market Obligation (DMO)
Jakarta – Keputusan Presiden Jokowi untuk membatalkan rencana pencabutan…
Pengungkapan Beneficial Ownership di Indonesia Menutup Celah (Korupsi) untuk Perbaikan Tata Kelola
Panama Papers yang mengungkap kekayaan tersembunyi pemimpin dan politisi dunia,…
Siaran Pers PWYP Indonesia: Catatan Kritis Divestasi Freeport
Jakarta – Pemerintah Indonesia melalui holding industri pertambangan PT…
Pemenang Call For Partner 2018
Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran program Reversing the Resource Curse…
Siaran Pers: Masyarakat Sipil Desak Penanganan Pengeboran Ilegal di Sumur Tua Dilakukan Komprehensif
Siaran Pers Koalisi PWYP Indonesia Untuk diberitakan pada 27 April 2018 dan…
Pemetaan Beneficial Ownership bagi Pegiat Anti Korupsi
Tindak pidana korupsi, khusunya berkaitan dengan kejahatan korporasi seringkali…
Tumpahan Minyak di Teluk Balikpapan: Dorong Penyelidikan Lebih Lanjut dan Ganti Rugi bagi Korban dan Masyarakat Terdampak
SIARAN PERS Peristiwa tumpahan minyak di teluk Balikpapan yang terjadi pada…
Policy Brief: Lifting, Cost Recovery dan Kinerja PNBP Migas
Kinerja PNBP Sektor Hulu Migas terus menurun dalam tujuh tahun terakhir yang…
CALL FOR PARTNER 2018 – Publish What You Pay Indonesia
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia merupakan koalisi masyarakat sipil untuk…
Menyoal Laporan Transparansi Commodity Trading
Indonesia menjadi satu dari delapan (8) negara anggota EITI dalam…
Kementerian ESDM Tolak Investor Tambang 'Bayangan'
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)…
Indonesia Bereskan Transparansi Beneficial Ownership
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah tengah mempercepat program untuk…
Bappenas: Transparansi Beneficial Ownership Dorong Investasi
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)…
Program Peningkatan Kapasitas Bagi Anggota Koalisi PWYP Indonesia
Untuk meningkatkan dampak positif bagi masyarakat dan membantu pencapaian visi…
Pengumuman Internship PWYP Indonesia
Terimakasih atas antusiasme seluruh peserta yang sudah mendaftar pada Program…
Perlu Tindak Lanjut Hasil Audit BPK Soal Freeport
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah diingatkan kembali soal hasil audit Badan…
Ketika Freeport Sepakat Divestasi 51% Saham, Bagaimana soal Lingkungan dan Orang Papua?
Setelah melalui beberapa kali pertemuan, pemerintah Indonesia dan perusahaan…
Saham Freeport dan Jawaban 'Kepo' ala Menteri Jonan
Jakarta, CNN Indonesia -- Ignasius Jonan tampak tenang menjelaskan soal…
Program Mentoring Financial Modelling Industri Ekstraktif PWYP Indonesia – Open Oil
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia merupakan koalisi masyarakat sipil untuk…
Izin Tambang Naik Tajam Sejak Otonomi Daerah, Banyak yang Bodong
Jakarta - Melonjaknya izin usaha pertambangan (IUP) di Indonesia terjadi di…
EITI dan Peningkatan Kualitas Transparansi Industri Ekstraktif
JAKARTA – Koalisi Publish What You Pay Indonesia mengapresiasi diterbitkannya…
Pemerintah Diminta Tegas Tindak Lanjuti Potensi Kerugian dari Indikasi Pelanggaran Lingkungan Freeport
Jakarta – Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendesak pemerintah…
Pemenang Call for Partner 2017-Publish What You Pay Indonesia
Dalam rangka mendukung jalannya program “Reversing the Resource Curse – RRC…
Siaran Pers: Tunggakan PNBP Tambang Harus Segera Diselesaikan!
Jakarta – Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendukung Direktorat Jenderal…
“PWYP Minta Freeport Hormati Regulasi Indonesia dan Dorong Negosiasi Secara Terbuka”
Deadlocknya proses renegosiasi untuk mencari kesepakatan antara Pemerintah…
Siaran Pers: Koalisi Anti Mafia SDA Desak Pemerintah Tuntaskan Tindak Lanjut Korsup Minerba
Koalisi Anti Mafia Sumber Daya Alam menegaskan bahwa Kooordinasi dan Supervisi…
CALL FOR PARTNER 2017 – Publish What You Pay Indonesia
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia merupakan koalisi masyarakat sipil untuk…
Pergantian Direktur Pertamina Harus Transparan, Kredibel, dan Bebas Kepentingan
Koalisi Masyarakat Sipil untuk reformasi tata kelola energi dan industri…
Hilirisasi Pertambangan dan Manfaat Berganda
Kebijakan hilirisasi pertambangan melalui pembangunan smelter untuk pengolahan…
Kebijakan Relaksasi Ekspor Mineral Dilaporkan ke Ombudsman
Jakarta – Publish What You Pay (PWYP) Indonesia bersama dengan sejumlah elemen…
Siaran Pers: PWYP Dorong Daerah Kelola Participating Interest dengan Baik
JAKARTA – Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mengapresiasi munculnya…
Cek Dugaan Maladministrasi Aturan Relaksasi Ekspor Mineral, Ombudsman Akan Panggil Jonan
JAKARTA, KOMPAS.com – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menindaklanjuti…
Masyarakat Sipil Minta Pemerintah Batalkan Relaksasi Ekspor Mineral
Jakarta: Koalisi Masyarakat Sipil Publish What You Pay (PWYP) Indonesia…
PWYP Indonesia Desak Pemerintah Batalkan Relaksasi Ekspor Mineral
JAKARTA – Koalisi Masyarakat Sipil Publish What You Pay (PWYP) Indonesia,…
Presiden Jokowi, Jangan Biarkan Bahan Mineral Mentah Diekspor Begitu Saja!
Bahan tambang mineral mentah merupakan kekayaan dari kandungan perut bumi…
Menteri ESDM Minta Gubernur Se-Indonesia Cabut IUP Minerba Non-CnC
JAKARTA, KOMPAS.com - Batas waktu evaluasi izin usaha pertambangan mineral dan…
Batas Waktu Berakhir, IUP Non-CnC Harus Segera Dicabut
Batas waktu evaluasi izin usaha pertambangan mineral dan batubara (IUP Minerba)…
Dari Keterbukaan Lingkungan Hingga Transparansi Beneficial Ownership- Peer Exchange OGP ONWRG di Madrid
Publish What You Pay Indonesia, Sekretariat EITI Indonesia, dan Kemenko…
Pembahasan Revisi UU Migas Lambat!
Jakarta - Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menilai DPR terlalu lambat…
Komitmen Pemberantasan Korupsi Sektor SDA Perlu Diperkuat
Masyarakat sipil menilai kinerja pemberantasan korupsi di sektor sumber daya…
Masyarakat Sipil Sampaikan Rekomendasi Indonesia Anti Corruption Forum (IACF) V kepada Presiden
Indonesia Anti Corruption Forum (IACF) ke-5 tahun 2016 menghasilkan 16…
Kertas Posisi: Korupsi Masih Subur, Hutan Sumatera Makin Hancur
Komitmen pemberantasan korupsi pemerintah Indonesia tercantum dalam Inpres No.…
Policy Brief: Saatnya Kerja Nyata Selamatkan Sumber Daya Alam!
Komitmen pemberantasan korupsi pemerintah Indonesia tercantum dalam Inpres No.…
Siaran Pers: Revisi UU Migas, Lamban dan Senyap di Tengah Ancaman Krisis Energi dan Mafia Migas
Jakarta - Sejak dibuka dalam Sidang Paripurna pada tanggal 16 November 2016,…
Krisis Energi 2025, DPR Didesak Rampungkan Revisi UU Migas
TEMPO.CO, Jakarta -Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendesak Komisi VII…
Transparansi Beneficial Ownership, Penerimaan Negara, dan EITI
Brief yang berjudul Transparansi Beneficial Ownerhsip, Penerimaan Negara, dan…
Tiga Pekerjaan Rumah ESDM Menanti Jonan dan Arcandra
PR-PR ini butuh langkah nyata dari Jonan dan Archandra. VIVA.co.id – Koalisi…
Masyarakat Sipil Tolak Kebijakan Relaksasi Ekspor Mineral
Jakarta - Presiden Jokowi harus menghentikan rencana Revisi Peraturan…
Catatan Buruk Pemerintah Jokowi Beri Kelonggaran Ekspor Konsentrat
Merdeka.com - Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) lndonesia,…
Patuhi UU Minerba dan Hentikan Wacana Relaksasi Ekspor Mineral
dok. PWYP Indonesia JAKARTA – Koalisi Masyarakat Sipil Publish What You Pay…
Hilirisasi Tambang Masih Mengambang
JAKARTA - Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menyatakan, program hilirisasi…
Ini Dampak Negatif Jika Pemerintah Kembali Perlonggar Ekspor Konsentrat
JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pemerintah melonggarkan kembali ekspor…
Bupati Sandera Penuntasan IUP
JAKARTA, KOMPAS — Penuntasan sekitar 3.000 izin usaha pertambangan mineral dan…
Membidik 'Uang Panas' Perusahaan Tambang
Kasus dugaan korupsi Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam menjadi pintu masuk…
KPK Didesak Bidik Aparat Pemda soal Korupsi Tambang
Jakarta, CNN Indonesia -- Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendesak…
Jokowi Diminta Segera Tetapkan Pengganti Arcandra
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Publish What You Pay Indonesia meminta Presiden…
Menteri ESDM Wajib Lanjutkan Reformasi Tata Kelola Energi
RMOL. Sejumlah pekerjaan rumah telah menanti Menteri ESDM Arcandra Tahar yang…
Gelombang Transparansi Global: Indonesia dan Regulasi Bursa Efek US
Sebulan terakhir, the US SEC (badan/komisi yang menaungi bursa-bursa di US)…
UU Pengampunan Pajak: Negara “Bertekuk Lutut” di Hadapan Pengemplang Pajak Super Kaya?
Meski diwarnai dengan kontroversi dan perdebatan alot, akhirnya sidang…
Korsup KPK dan Penataan Izin Tambang Sektor Minerba
Brief "Korsup KPK dan Penataan IUP Sektor Minerba" memotret bagaimana…
Siaran Pers: Koalisi Masyarakat Sipil Desak DPR untuk Segera Bahas RUU Migas
Untuk kesekiankalinya agenda Rancangan Undang-Undang atas Perubahan…
Bagaimana Komitmen Open Government Indonesia dalam Keterbukaan Sumber Daya Alam?
Bagaimanakah komitmen Open Government Indonesia (OGI) dalam Keterbukaan Sumber…
Koalisi Masyarakat Sipil Menunggu Realisasi Kebijakan Moratorium Tambang
Jakarta – Koalisi masyarakat sipil yang fokus mendorong reformasi tata kelola…
Pemerintah Diminta Wujudkan Aturan Transparansi Kepemilikan Perusahan
Skalanews -Lembaga swadaya masyarakat (LSM) Publish What You Pay (PWYP)…
Bursa Diminta Terapkan Transparansi Beneficial Ownership
Foto: Antara/ Puspa Perwitasari Bisnis.com, JAKARTA - Publish What You Pay…
PWYP Indonesia Apresiasi Positif Komitmen Indonesia dalam Anti-Corruption Summit London 2016
Publish What You Pay Indonesia memberi apresiasi positif atas Komitmen…
Pemerintah Didesak Tertibkan Ribuan Perusahaan Tambang Bermasalah
“Jika tetap bermasalah, pemerintah merekomendasikan kepada gubernur untuk…
Gubernur Didesak Segera Cabut IUP Bermasalah
Wiko Saputra (PWYP Indonesia), Syahrul Fitra (Auriga Nusantara), Hendrik…
Menyoal Dokumen Panama Papers
Dokumen Panama Papers yang memuat 140 nama politisi dari berbagai negara…
SIARAN PERS: Lawatan Ke Eropa, Presiden Jokowi Harus Bahas Tata Kelola Pajak yang Adil dan Transparan
Sumber foto: di sini Untuk disiarkan 18 April 2016 dan setelahnya. Presiden…
Kaltim Darurat (Korupsi) Energi
Saat ini, krisis energi di Kalimantan Timur adalah hal yang tak terelakkan.…
Surat Terbuka untuk Presiden Joko Widodo
Presiden Joko Widodo, sumber foto: Batara News. Kepada Yang Terhormat Bapak…
'Panama Papers Bukti Indonesia Darurat Mafia Perpajakan'
Jakarta, CNN Indonesia -- Sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang tergabung…
PWYP: Uang 'Haram' di Indonesia Terbanyak ke-7 Sedunia
PWYP Indonesia mencatat dugaan total aliran uang haram di Indonesia di tahun…
Siaran Pers: Indonesia Darurat Mafia Perpajakan: Pemerintah Harus Bergegas Membasmi
Siaran Pers Forum Pajak Berkeadilan Jakarta, 6 April 2016. Indonesia Darurat…
Kelembagaan Hulu Migas Usulan Masyarakat Sipil
Debat publik di media terkait Revisi UU Migas mengerucut pada isu kelembagaan.…
11 Poin Rancangan UU Migas Usulan Masyarakat Sipil
Berikut adalah 11 poin Rancangan UU Migas Usulan Masyarakat Sipil:
Akankah Revisi UU Migas Memberi Kewenangan Khusus Bagi Pertamina?
Proses Revisi UU Migas kembali menjadi sorotan publik, karena RUU ini masuk…
Positioning Note: Kedaulatan Energi untuk Masyarakat Provinsi Riau
Sampai saat ini belum semua masyarakat di Provinsi Riau bisa mengakses listrik.…
Sejumlah Permasalahan Terungkap di Monev Korsup Energi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Koordinasi dan Supervisi (Korsup)…
Penerimaan Daerah dari Sektor Pertambangan, Pasca Berlakunya UU Pemda
Pasca-berlakunya UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda), kewenangan…
Koordinasi dan Supervisi Sektor Energi
Pasca-Koordinasi dan Supervisi (KorSup) di sektor mineral dan batubara…
SIARAN PERS: Tanggung Jawab Perbankan dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan
Pendekatan pembangunan berkelanjutan telah menjadi mainstream di tataran…
Kebijakan Investasi Perbankan Indonesia dan Inklusi Keuangan Bagi Kaum Perempuan
Koalisi Responsibank Indonesia mengadakan kuliah umum bertema "Kebijakan…
PWYP Indonesia Dorong Reformasi Kebijakan Sektor Minerba
Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK untuk sektor minerba dalam dua tahun…
PKF: Sains, Teknologi, dan Aktivisme untuk Perbaikan Kebijakan Publik
Tak hanya negara, ternyata sains pun perlu mendemokratisasikan dirinya. Hal ini…
Memahami Jaminan Reklamasi dan Pascatambang, dan Perizinan Minerba Pasca UU Pemda
Hasil koordinasi dan Supervisi (Korsup) minerba KPK menunjukkan masih banyak…
Kolaborasi Open Data dan Gerakan Anti Korupsi
Kiri: YABHG Tun DR Mahathir Mohamad, Perdana Menteri keempat Malaysia saat…
Koalisi Publish What You Pay Siap Kawal Sektor Energi Agar Tak Jadi Bahan Bancakan
Sumber foto: JIBI/Nurul Bisnis.com Bisnis.com, JAKARTA -- Koalisi Publish What…
Koalisi Publish What You Pay Indonesia Siap Kawal Korsup Energi KPK
JAKARTA – Koalisi Publish Whay You Pay (PWYP) Indonesia menyambut baik dan siap…
Advokasi Berbasis Hak di Industri Ekstraktif: Bingkai dan Pengalaman dari Negara-negara Asia Tenggara
Buku ini mengulas tentang beberapa pengalaman advokasi komunitas berbasis hak…
Aliran Uang Haram dan Kejahatan Perpajakan di Sektor Pertambangan
"Aliran uang haram di Indonesia tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp. 227,75…
Kontrak Karya Freeport: KPK Diminta Sadap Proses Negosiasi
Bisnis.com, JAKARTA -- Publish What You Pay (PWYP) mendesak Komisi…
Tata Cara Evaluasi Penerbitan IUP Minerba
Di penghujung tahun 2015, Menteri ESDM menerbitkan Permen No. 43 Tahun 2015…
Siaran Pers: Pemerintah Harus Hentikan Pengeboran Lapindo Brantas
JAKARTA – Koalisi masyarakat sipil Publish What You Pay (PWYP) Indonesia…
Advokasi Rakyat Mendesak Pemerintah Putus Kontrak Lapindo
TEMPO.CO, Jakarta - Publish What Your Pay (PWYP) Indonesia mendesak pemerintah…
Court Decision to Reject Lawsuit Against BMH Criticized
Activists take a stand: Coalition of Anti Forest Mafia activists display a…
Industri Ekstraktif Perlu Banyak Pembenahan
JAKARTA. Pemerintah dinilai perlu banyak melakukan perbaikan dalam pengusahaan…
Catatan Akhir Tahun 2015: Tata Kelola Migas dan Tambang
Sepanjang tahun 2015, Pemerintahan baru Jokowi-Jk Hasil Pemilu 2014 diwarnai…
PWYP Indonesia Desak Setya Novanto Mundur dari Ketua DPR
JAKARTA-Koalisi masyarakat sipil Publish What You Pay Indonesia mendesak agar…
LSM Imbau Hasil Temuan Petral Diteruskan ke Ranah Hukum
Metrotvnews.com, Jakarta: Koalisi masyarakat sipil, Publish What You Pay…
Hasil Audit Petral Harus Dibawa ke Ranah Hukum
Liputan6.com, Jakarta - Koalisi masyarakat sipil, Publish What You Pay…
Pembakaran Lahan: OJK Diminta Klarifikasi Keterlibatan Bank
Bisnis.com, JAKARTA— Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diminta untuk…
Gawat, 25 Usaha Tambang Ancam Karst Rembang. Ini Daftarnya:
Bisnis.com, JAKARTA - Sedikitnya terdapat 25 usaha pertambangan di Kabupaten…
Kerusakan Lingkungan: Bank Didesak Tinjau Ulang Kinerja Debitur
Bisnis.com, JAKARTA -- Perbankan asing maupun domestik didesak untuk meninjau…
Presiden Diminta Hentikan Potensi Korupsi Di Infrastruktur dan Ekstraktif
Bisnis.com, JAKARTA—Presiden Joko Widodo didesak untuk menghentikan potensi…
Operasi Penangkapan KPK: Infrastruktur Energi Rawan Korupsi
Sumber foto di sini. Kabar24.com, JAKARTA --Proyek infrastruktur sektor energi…
Mencari Jalan Terang bagi Masyarakat Adat di tengah Kepungan Industri Ekstraktif
Keberadaan industri ekstraktif (tambang, sawit, dan Hutan Tanaman Industri)…
School of Drone, Belajar Merakit Drone untuk Pemetaan Spasial
Swandiri Institute bersama PWYP Indonesia menyelenggarakan School of Drone…
38 Perusahan Migas dan Minerba Dianggap Tidak Transparan
Sumber ilustrasi di sini. KATADATA – Sebanyak 38 perusahaan minyak dan gas bumi…
Sejumlah Perusahaan Migas dan Tambang di Indonesia Belum Lapor EITI 2012-2013
“25% perusahaan minerba belum menyampaikan laporan EITI tahun 2012-2013.”…
Lima Provinsi Berkonsesi Ilegal, KPK Diminta Turun Tangan
Sumber Ilustrasi: di sini. Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi…
Penertiban Ribuan IUP Bermasalah Dinilai Tak Serius
Sumber ilustrasi di sini. TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah dinilai…
PWYP Indonesia dan Komunitas Global Dukung Pemberlakuan Dodd Frank Act 1504 di AS Sesegera Mungkin….!
Putusan Pengadilan Federal Amerika Serikat atas gugatan yang diajukan oleh…
Kesentrum Target 35 Ribu Mega Watt
Sumber Ilustrasi: di sini. *Tulisan ini merupakan pandangan pribadi…
Lowongan IT dan Open Data Officer
Sumber ilustrasi: di sini PWYP Indonesia is a coalition of civil society…
Hantu Korupsi di Sektor Minyak, Gas, dan Pertambangan
Sektor migas dan tambang memang rentan terhadap korupsi, akibat pertaruhan…
Penganggaran Partisipatif untuk Pembangunan Desa Sekitar Tambang
Karenanya, Swandiri Institute menyelenggarakan pelatihan pemantauan anggaran…
Mitigasi Dampak Penurunan Harga Minyak
Ilustrasi: di sini *Tulisan ini merupakan pandangan pribadi penulis …
REVIEW RAPBN 2016 SEKTOR EKSTRAKTIF “Mitigasi dampak Penurunan Harga Migas dan Tambang terhadap Ketahanan Fiskal dan Energi Nasional”
Nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (R-APBN)…
Review RAPBN 2016 Sektor Ekstraktif “Mitigasi dampak Penurunan Harga Migas dan Tambang terhadap Ketahanan Fiskal dan Energi Nasional”
Kiri ke kanan: Aryanto Nugroho, Fabby Tumiwa, Wiko Saputra, Berly Martawardaya…
RAPBN 2016, Pemerintah Dinilai Terlalu Optimistis
Sumber Foto: metrotvnews.com Metrotvnews.com, Jakarta: Peneliti Ekonomi…
Pemerintah Pastikan Agustus Ini 47 Daerah Perbatasan Teraliri Listrik, Benarkah?
Pemerintah menjanjikan 47 daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar teraliri…
FGD Desain Penelitian Pengaruh Efektifitas DBH–SDA terhadap Penanggulangan Kemiskinan
Wiko Saputra, Anwar Syahdat, Sumedi Andono, dan Teguh Dartanto (dok. PWYP…
Puluhan Ribu Hektar Hutan Lindung dan Konservasi di NTT dan NTB Terancam Musnah
Floresa.co – Koalisi Masyarakat Anti Mafia Tambang Regio Nusa Tenggara Timur…
Memperkuat Peran Jurnalis dalam Diskursus Revisi UU Migas
Salah satu peserta sedang menjelaskan mapping aktor dan isu kunci migas (dok.…
Dari Sektor Tambang, Potensi Kehilangan Uang Negara Bisa Terjadi
ilustrasi: Tribun Pontianak TRIBUNPONTIANAK.CO.ID,PONTIANAK - Pertambangan di…
Koalisi LSM Anti-Mafia Tambang Catat Negara Rugi Rp64,47 M di Nusra
Kupang (ANTARA News) - Kerugian negara akibat aktivitas tambang di Nusa…
VIDEO: Potensi Kerugian Land Rent Minerba di NTT Rp 43 M
POS-KUPANG.COM, KUPANG -- Potensi kerugian land rent (iuran tetap) di…
Data Kemiskinan untuk Program Penanggulangan Kemiskinan yang Efektif
Penyusunan data kemiskinan yang dihadiri SKPD Kab. Sumbawa Barat (dok. PWYP…
Multi Stakeholder Group dan Data Visualization Bootcamp
Data Visualization Bootcamp (dok. PWYP Indonesia) EITI (Extractive Industry…
Koalisi LSM Anti-Mafia Tambang Catat Negara Rugi Rp64,47 M di Nusra
Kupang (ANTARA News) - Kerugian negara akibat aktivitas tambang di Nusa…
Kepala Daerah Diminta Membenahi Tata Kelola Hutan
Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi…
Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pencabutan Izin Tambang
Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Koalisi Masyarakat Sipil mendesak pejabat…
Pantauan Masyarakat Sipil atas Korsup Minerba KPK di Jawa dan Nusa Tenggara
Tanah Jawa yang potensi tambangnya jauh lebih sedikit ketimbang wilayah di…
Pendampingan Masyarakat Tayan Hilir ke DPRD Membahas Wilayah Kelola Masyarakat
Masyarakat Kecamatan Tayan Hilir merasa khawatir lantaran lahan yang mereka…
Keterbukaan MOMI Cegah Korupsi di Sektor Pertambangan
Jakarta - Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menyatakan keterbukaan…
Warga Sanggau Pertanyakan Hak Mereka
doc. PWYP Indonesia Makin banyaknya industri ekstraktif di suatu wilayah,…
PWYP Indonesia Berpartisipasi sebagai Panelis dalam Forum Mitra Global GPSA di Washington DC
Maryati Abdullah sebagai panelis dalam GPSA Global Forum (Dok. PWYP Indonesia)…
Dirjen Migas dan Minerba Terpilih Diminta Tuntaskan Sejumlah Pekerjaan Rumah
JAKARTA – Kinerja Direktur Jenderal Migas, I Gusti Nyoman Wiratmaja Puja dan…
Miskinnya Rakyat dan Kayanya Hutan
Miskinnya Rakyat dan Kayanya Hutan from Publish What You Pay (PWYP)…
Sengkarut Tambang Mendulang Malang
Sengkarut Tambang Mendulang Malang from Publish What You Pay (PWYP)…
Konsolidasi CSO untuk Korsup Minerba KPK
Sumber foto: http://www.monitorday.com/ KPK saat ini sedang gencar melakukan…
Masyarakat Sipil Ajukan Revisi UU Migas
Faisal Basri dan Maryati Abdullah dalam Audiensi dengan TRTKM (Doc. PWYP…
Diskusi Publik: Tantangan Transparansi Penerimaan Sektor Migas dan Tambang
Clare Short, Chair of EITI, dalam diskusi “Tantangan Transparansi Penerimaan…
Capacity Building TKPKD untuk Memahami Multidimensional Poverty Index
(doc. PWYP Indonesia) Indonesia dianugerahi kekayaan sumber daya alam…
Penguatan Partisipasi Masyarakat Sanggau dalam Pengawasan Industri Ekstraktif
PWYP Indonesia dan Swandiri Institute berkolaborasi dengan School of Data…
Mafia Tambang dan Kerugian Negara
doc. PWYP Indonesia Kajian global yang dilakukan OECD baru-baru ini…
Siaran Pers: Respon Masyarakat Sipil terkait MoU Kementerian ESDM dan KLHK
MoU ESDM dan KLHK Dinilai Terlalu Lemah Jakarta, 30 April 2019 - Masyarakat…
Siaran Pers: PWYP Indonesia Desak Pemerintah Konsisten Tegakkan UU Minerba dalam Rencana Perubahan ke-6 PP 23/2010
Jakarta—Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendesak Pemerintah untuk…
Memperkuat Peran Warga Negara dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Hari Ini dan Esok
Catatan dari Pertemuan Global PWYP di Senegal, 29-31 Januari 2019 Pendahuluan…
Pemangku Kepentingan Bahas Lahan Bekas Tambang di Aceh
Di penghujung tahun 2018, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah…
Menakar Peluang Keterbukaan Kontrak dan Izin Tambang di NTB
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia bekerja sama dengan Solidaritas…
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pertambangan Melalui Pemanfaatan Dokumen Perizinan
Dwi Arie Santo, Koordinator SOMASI NTB sedang membuka pelatihan "Memahami Tata…
Konsolidasi Masyarakat Sipil di Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta dalam Mendorong Keterbukaan Kontrak dan Perizinan sebagai Upaya Pencegahan Korupsi
Tiga Puluh Dua (32) organisasi masyarakat sipil di Provinsi Jawa Tengah, Jawa…
“Surat Super Soko Semar (SUPERSEMAR)“ KLHS PERINTAH PRESIDEN, HARUS DIJALANKAN !!!
Pangkur : Ngelikke kanthi tan samar Dhawuhe Presiden kita Jokowi Mring…
Aliansi Masyarakat Sipil untuk Tata Ruang dan Pembangunan Jawa Tengah: Apa Kabar Tata Ruang dan Rencana Pembangunan Jawa Tengah?
Semarang – Rancangan Revisi Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang dan Wilayah…