Siaran Pers: Menakar Kebijakan Domestic Market Obligation (DMO)
Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menilai pernyataan Presiden Jokowi hanya meredam kegaduhan sesaat akibat tekanan publik. Masih ada…
Siaran Pers PWYP Indonesia: Catatan Kritis Divestasi Freeport
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia pada satu sisi mengapresiasi niat baik dan upaya Pemerintah selama 3,5 tahun belakangan untuk menyelesaikan…
Policy Brief: Lifting, Cost Recovery dan Kinerja PNBP Migas
Kinerja PNBP Sektor Hulu Migas terus menurun dalam tujuh tahun terakhir yang berakibat pada penurunan DBH Migas bagi daerah penghasil di 19 Provinsi.…
Pengumuman Internship PWYP Indonesia
Terimakasih atas antusiasme seluruh peserta yang sudah mendaftar pada Program Internship PWYP Indonesia tahun 2017. Dari 254 aplikasi yang masuk,…
Program Mentoring Financial Modelling Industri Ekstraktif PWYP Indonesia – Open Oil
Program Financial modelling yang dikembangkan oleh Open Oil dan PWYP Indonesia menggunakan pendekatan berbasis proyek, dengan menggunakan data dan…
EITI dan Peningkatan Kualitas Transparansi Industri Ekstraktif
Publish What You Pay Indonesia mengapresiasi diterbitkannya Laporan Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) Tahun Fiskal 2014, sekaligus…
Pemerintah Diminta Tegas Tindak Lanjuti Potensi Kerugian dari Indikasi Pelanggaran Lingkungan Freeport
Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendesak pemerintah untuk menindaklanjuti potensi kerugian dari indikasi pelanggaran lingkungan yang…
Pemenang Call for Partner 2017-Publish What You Pay Indonesia
Setelah melalui tahap seleksi dan review proposal yang dilakukan oleh komite seleksi sekretariat nasional PWYP Indonesia, berikut 5 (lima) Pemenang…
Siaran Pers: Tunggakan PNBP Tambang Harus Segera Diselesaikan!
Jakarta – Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendukung Direktorat Jenderal (Ditjen) Minerba, Kementerian ESDM untuk menindak tegas pelaku usaha…
Lowongan IT Officer
Kesemparan bergabung bersama Publish What You Pay Indonesia. Kirimkan CV dan portofolio pengembangan web/design anda (jika ada) ke…
“PWYP Minta Freeport Hormati Regulasi Indonesia dan Dorong Negosiasi Secara Terbuka”
Deadlocknya proses renegosiasi untuk mencari kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dengan PT. Freeport Indonesia (PTFI) untuk melakukan penyesuaian…
Siaran Pers: Koalisi Anti Mafia SDA Desak Pemerintah Tuntaskan Tindak Lanjut Korsup Minerba
Pelaksanaan Korsup Minerba masih menyisakan berbagai persoalan yang menuntut segera tindak lanjutnya. Diantaranya, penyelesaian 325 IUP seluas…
CALL FOR PARTNER 2017 – Publish What You Pay Indonesia
Program “Reversing the Resource Curse - RRC”, sebuah inisiatif mendorong transparansi dan akuntabilitas tata kelola sumberdaya ekstraktif untuk…
Pergantian Direktur Pertamina Harus Transparan, Kredibel, dan Bebas Kepentingan
Koalisi Masyarakat Sipil untuk reformasi tata kelola energi dan industri ekstraktif - Publish What You Pay Indonesia mendesak agar pemilihan Direktur…
Hilirisasi Pertambangan dan Manfaat Berganda
Kebijakan hilirisasi pertambangan melalui pembangunan smelter untuk pengolahan dan pemurnian dinilai akan memberikan manfaat ekonomi berganda…
Kebijakan Relaksasi Ekspor Mineral Dilaporkan ke Ombudsman
Jakarta – Publish What You Pay (PWYP) Indonesia bersama dengan sejumlah elemen masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil…
Siaran Pers: PWYP Dorong Daerah Kelola Participating Interest dengan Baik
JAKARTA – Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mengapresiasi munculnya peraturan Menteri yang tertuang dalam Permen ESDM No.37/2016 tentang…
Cek Dugaan Maladministrasi Aturan Relaksasi Ekspor Mineral, Ombudsman Akan Panggil Jonan
JAKARTA, KOMPAS.com – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menindaklanjuti laporan yang didaftarkan koalisi masyarakat sipil hari ini, Senin…
Masyarakat Sipil Minta Pemerintah Batalkan Relaksasi Ekspor Mineral
Jakarta: Koalisi Masyarakat Sipil Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendesak pemerintah untuk membatalkan kebijakan pelonggaran (relaksasi)…
PWYP Indonesia Desak Pemerintah Batalkan Relaksasi Ekspor Mineral
JAKARTA – Koalisi Masyarakat Sipil Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, mendesak Presiden Joko Widodo dan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral…
Presiden Jokowi, Jangan Biarkan Bahan Mineral Mentah Diekspor Begitu Saja!
Bahan tambang mineral mentah merupakan kekayaan dari kandungan perut bumi Indonesia dan harus dikelola sebesar-besarnya untuk kepentingan dan…
Menteri ESDM Minta Gubernur Se-Indonesia Cabut IUP Minerba Non-CnC
JAKARTA, KOMPAS.com - Batas waktu evaluasi izin usaha pertambangan mineral dan batubara (IUP Minerba) oleh Pemerintah Provinsi telah berakhir padar 2…
Batas Waktu Berakhir, IUP Non-CnC Harus Segera Dicabut
Batas waktu evaluasi izin usaha pertambangan mineral dan batubara (IUP Minerba) oleh Pemerintah Provinsi telah berakhir pada 2 Januari 2017 kemarin.…
Dari Keterbukaan Lingkungan Hingga Transparansi Beneficial Ownership- Peer Exchange OGP ONWRG di Madrid
Maryati Abdullah, Koordinator Nasional PWYP Indonesia berbagi tentang pengalaman working group EITI Indonesia dalam pengarusutamaan transparansi…
Pembahasan Revisi UU Migas Lambat!
Jakarta -Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menilai DPR terlalu lambat untuk menyelesaikan pembahasan Revisi atas UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang…
Komitmen Pemberantasan Korupsi Sektor SDA Perlu Diperkuat
Masyarakat sipil menilai kinerja pemberantasan korupsi di sektor sumber daya alam perlu diperkuat. Penilaian itu muncul dari hasil Workshop Kinerja…
Masyarakat Sipil Sampaikan Rekomendasi Indonesia Anti Corruption Forum (IACF) V kepada Presiden
Indonesia Anti Corruption Forum (IACF) ke-5 merupakan pertemuan nasional untuk membahas langkah-langkah strategis dalam memberantas korupsi di…
Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Sektor Sumber Daya Alam
Pemerintah Indonesia telah menetapkan strategi pemberantasan korupsi melalui penetapan Peraturan Presiden no. 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional…
Kertas Posisi: Korupsi Masih Subur, Hutan Sumatera Makin Hancur
Sudah sejauh manakah kinerja pemberantasan korupsi di sektor hutan dan kebun? Kertas posisi ini disusun oleh koalisi masyarakat sipil di Sumatera…
Policy Brief: Saatnya Kerja Nyata Selamatkan Sumber Daya Alam!
Koalisi Anti Mafia Sumber Daya Alam melakukan evaluasi pelaksanaan Stranas PPK dan Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya ALam (GNP SDA) di sektor…
Siaran Pers: Revisi UU Migas, Lamban dan Senyap di Tengah Ancaman Krisis Energi dan Mafia Migas
Jakarta - Sejak dibuka dalam Sidang Paripurna pada tanggal 16 November 2016, secara resmi Dewan perwakilan Rakyat (DPR) memasuki masa persidangan ke…
Krisis Energi 2025, DPR Didesak Rampungkan Revisi UU Migas
TEMPO.CO, Jakarta -Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendesak Komisi VII DPR agar segera membahas revisi Undang-undang Minyak dan Gas (Migas).…
Transparansi Beneficial Ownership, Penerimaan Negara, dan EITI
Brief yang berjudul Transparansi Beneficial Ownerhsip, Penerimaan Negara, dan EITI ini membahas bagaimana minimnya transparansi beneficial ownership…
Tiga Pekerjaan Rumah ESDM Menanti Jonan dan Arcandra
VIVA.co.id – Koalisi Masyarakat Sipil Publish What You Pay Indonesia (PWYP) Indonesia menyebutkan beberapa pekerjaan rumah (PR) yang harus…
Masyarakat Sipil Tolak Kebijakan Relaksasi Ekspor Mineral
Presiden Jokowi harus menghentikan rencana Revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan…
Catatan Buruk Pemerintah Jokowi Beri Kelonggaran Ekspor Konsentrat
Merdeka.com - Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) lndonesia, Maryati Abdullah mengkritik sikap pengusaha tambang yang masih terkendala…
Hilirisasi Tambang Masih Mengambang
JAKARTA - Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menyatakan, program hilirisasi bahan mineral tambang hingga saat ini masih mengambang. Belum ada…
Ini Dampak Negatif Jika Pemerintah Kembali Perlonggar Ekspor Konsentrat
JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pemerintah melonggarkan kembali ekspor konsentrat mendapat respons dari sejumlah kalangan. Salah satunya, organisasi…
Bupati Sandera Penuntasan IUP
JAKARTA, KOMPAS — Penuntasan sekitar 3.000 izin usaha pertambangan mineral dan batubara bermasalah molor akibat keengganan para bupati menyerahkan…
Membidik ‘Uang Panas’ Perusahaan Tambang
Jakarta, CNN Indonesia -- Kasus dugaan korupsi Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam menjadi pintu masuk untuk membuka kekisruhan tambang di Tanah Air.…
KPK Didesak Bidik Aparat Pemda soal Korupsi Tambang
Jakarta, CNN Indonesia -- Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membidik oknum Pemerintah Daerah…
Jokowi Diminta Segera Tetapkan Pengganti Arcandra
Publish What You Pay Indonesia meminta Presiden Joko Widodo segera menetapkan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) definitif. Publish What…
Menteri ESDM Wajib Lanjutkan Reformasi Tata Kelola Energi
Sejumlah pekerjaan rumah telah menanti Menteri ESDM Arcandra Tahar yang baru saja menggantikan Sudirman Said. Koalisi Masyarakat Sipil Publish What…
Korsup KPK dan Penataan Izin Tambang Sektor Minerba
Brief "Korsup KPK dan Penataan IUP Sektor Minerba" memotret bagaimana perjalanan Korsup KPK yang dimulai sejak tahun 2014 hingga saat ini.
Siaran Pers: Koalisi Masyarakat Sipil Desak DPR untuk Segera Bahas RUU Migas
Untuk kesekiankalinya agenda Rancangan Undang-Undang atas Perubahan Undang-Undang No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) ditetapkan…
RUU Migas Harus Segera Dibahas
Bisnis.com, JAKARTA--Pembahasan rancangan Undang Undang Migas harus segera dilakukan untuk menuntaskan berbagai persoalan di sektor energi, khususnya…
Bagaimana Komitmen Open Government Indonesia dalam Keterbukaan Sumber Daya Alam?
Bagaimanakah komitmen Open Government Indonesia (OGI) dalam Keterbukaan Sumber Daya Alam? Infografis ini menunjukkan rencana aksi (renaksi) OGI sejak…
Koalisi Masyarakat Sipil Menunggu Realisasi Kebijakan Moratorium Tambang
Koalisi masyarakat sipil yang fokus mendorong reformasi tata kelola sumber daya ekstraktif, Publish What You Pay Indonesia meminta Presiden Jokowi…
Pemerintah Diminta Wujudkan Aturan Transparansi Kepemilikan Perusahan
"Berkaitan dengan transparansi beneficial ownership (kepemilikan yang sesungguhnya), pemerintah harus segera mewujudkan aturan yang lebih jelas dan…
Bursa Diminta Terapkan Transparansi Beneficial Ownership
Bisnis.com, JAKARTA - Publish What You Pay (PWYP) Indonesia meminta pemerintah untuk menerapkan aturan Beneficial Ownership atau Pemilik Utama di…
PWYP Indonesia Apresiasi Positif Komitmen Indonesia dalam Anti-Corruption Summit London 2016
Berkaitan dengan transparansi beneficial onwership : Pemerintah harus segera mewujudkan aturan yang lebih ‘clear dan tegas’ untuk mendorong prinsip…
Pemerintah Didesak Tertibkan Ribuan Perusahaan Tambang Bermasalah
Koalisi Anti Mafia Pertambangan mendesak pemerintah mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) bermasalah. Mereka menyebutnya Non Clean and Non Clear…
Gubernur Didesak Segera Cabut IUP Bermasalah
Koalisi Anti-Mafia Tambang mendesak Gubernur di 31 Provinsi di seluruh Indonesia untuk segera menyelesaikan penertiban izin usaha pertambangan (IUP)…
Menyoal Dokumen Panama Papers
Dokumen Panama Papers yang memuat 140 nama politisi dari berbagai negara dengan offshore companies di 21 tax havens membuat publik di Indonesia…
SIARAN PERS: Lawatan Ke Eropa, Presiden Jokowi Harus Bahas Tata Kelola Pajak yang Adil dan Transparan
“Presiden Jokowi perlu mendesak negara-negara G20 untuk menyepakati mekanisme sanksi, baik sanksi ekonomi maupun politik, bagi negara-negara yang…
Akankah Revisi UU Migas Memberi Kewenangan Khusus Bagi Pertamina?
Proses Revisi UU Migas kembali menjadi sorotan publik, karena RUU ini masuk dalam Prolegnas di 2016. Salah satu isu yang mengemuka mengenai revisi UU…
Sejumlah Permasalahan Terungkap di Monev Korsup Energi
Menurut Ketua KPK Laode M. Syarif, Korsup Energi merupakan rangkaian dari agenda KPK untuk penyelamatan SDA. KPK melihat keberlangsungan pembangunan…
Penerimaan Daerah dari Sektor Pertambangan, Pasca Berlakunya UU Pemda
“Pelimpahan wewenang ke provinsi diikuti dengan pelimpahan dokumen IUP dari kabupaten. Sekarang, 100% data IUP di Jawa Timur telah dilimpahkan ke…
Advokasi Berbasis Hak di Industri Ekstraktif: Bingkai dan Pengalaman dari Negara-negara Asia Tenggara
Buku ini mengulas tentang beberapa pengalaman advokasi komunitas berbasis hak dari negara Asia Tenggara, antara lain Indonesia dan Filipina.…
Tata Cara Evaluasi Penerbitan IUP Minerba
Di penghujung tahun 2015, Menteri ESDM menerbitkan Permen No. 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan IUP Minerba. Permen ini sekaligus…
Catatan Akhir Tahun 2015: Tata Kelola Migas dan Tambang
Sepanjang tahun 2015, Pemerintahan baru Jokowi-Jk Hasil Pemilu 2014 diwarnai proses konsolidasi politik dan fase-fase indah ‘bulan madu’ dengan…
Lima Provinsi Berkonsesi Ilegal, KPK Diminta Turun Tangan
Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak membidik dugaan korupsi pada ratusan ribu hingga jutaan hektar konsesi pertambangan…
Puluhan Ribu Hektar Hutan Lindung dan Konservasi di NTT dan NTB Terancam Musnah
Koalisi Masyarakat Anti Mafia Tambang Regio Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) melansir data terkait kondisi terkini wilayah…
