Agenda Prioritas 5 (AP-5) PWYP Indonesia adalah Penguatan Tata Kelola Sekretariat Nasional dan Jejaring Koalisi

Agenda prioritas 5 meliputi mempertahankan dan meningkatkan kinerja tata kelola sekretariat nasional dalam memimpin dan menopang kegiatan-kegiatan koalisi, termasuk dalam meningkatkan kapasitas pengetahuan dan keahlian dalam analisis kebijakan publik dan tata kelola ekstraktif, manajemen pengetahuan dan sharing pengalaman inter dan antar-koalisi, pengelolaan sumber daya manusia dan sumberdaya keuangan, pengembangan branding dan kampanye koalisi serta pengembangan manajemen organisasi modern yang adaptif pada perubahan dan kemajuan, sehingga kredibilitas dan branding PWYP Indonesia di tingkat nasional dan global tetap dipertahankan, bahkan ditingkatkan kinerjanya. Termasuk dalam hal ini diperlukan upaya untuk memperkuat relasi dan peran Badan Pengarah dengan anggota koalisi dan sekretariat nasional; Serta meningkatkan keterlibatan anggota dalam advokasi kebijakan dan isu-isu penguatan tata kelola dan pengembangan inovasi di berbagai daerah maupun di tingkat nasional.

Artikel terkait

Jebakan Biaya “Energi Baru”: Lebih Mahal Dibanding Energi Terbarukan

  Lihat postingan ini di Instagram   Sebuah kiriman dibagikan oleh Yayasan Indonesia Cerah…

Tepatkah Pilih Co-firing Biomassa Demi Transisi Energi?

  Lihat postingan ini di Instagram   Sebuah kiriman dibagikan oleh Yayasan Indonesia Cerah…

Membokar Wajah Palsu Energi Baru

  Lihat postingan ini di Instagram   Sebuah kiriman dibagikan oleh Yayasan Indonesia Cerah…

Ubah RUU Energi Bersih Energi Terbarukan (EBET) Menjadi RUU Energi Terbarukan (ET)

  Lihat postingan ini di Instagram   Sebuah kiriman dibagikan oleh Publish What You Pay Indonesia…

Presiden Jokowi Beri Wewenang Pemerintah Daerah Kelola Energi Terbarukan

  Lihat postingan ini di Instagram   Sebuah kiriman dibagikan oleh Publish What You Pay Indonesia…

Pengendalian Produksi, Ekspor dan Efektivitas DMO Batubara dalam Mendorong Transisi Energi di Indonesia

Batubara merupakan salah satu sumber energi dan bahan bakar fosil dengan proporsi yang masih besar dalam bauran energi nasional,…

Penguatan Kapasitas Lembaga dan Koalisi untuk Reformasi Tata Kelola Sumber Daya Ekstraktif yang Transparan, Adil dan Berkelanjutan

“Semakin Kompleksnya tantangan yang dihadapi Organisasi Masyarakat Sipil dalam mendorong reformasi kebijakan publik, maka semakin diperlukan…

Masukan untuk Pemerintah Soal Pembebasan Sanksi Kompensasi DMO Batu Bara

Kebijakan Kementerian ESDM yang menghapus sanksi untuk pengusaha batu bara yang tidak memenuhi kuota Domestic Market Obligation (DMO) 2020 adalah…

Lingkar Belajar Advokasi Kebijakan dan Temu Kartini Kendeng

Belasan tahun lamanya, perempuan-perempuan pejuang Kendeng telah banyak terlibat dalam aksi dan kegiatan merawat dan menyelamatkan pegunungan…