Agenda Prioritas 5 (AP-5) PWYP Indonesia adalah Penguatan Tata Kelola Sekretariat Nasional dan Jejaring Koalisi
Agenda prioritas 5 meliputi mempertahankan dan meningkatkan kinerja tata kelola sekretariat nasional dalam memimpin dan menopang kegiatan-kegiatan koalisi, termasuk dalam meningkatkan kapasitas pengetahuan dan keahlian dalam analisis kebijakan publik dan tata kelola ekstraktif, manajemen pengetahuan dan sharing pengalaman inter dan antar-koalisi, pengelolaan sumber daya manusia dan sumberdaya keuangan, pengembangan branding dan kampanye koalisi serta pengembangan manajemen organisasi modern yang adaptif pada perubahan dan kemajuan, sehingga kredibilitas dan branding PWYP Indonesia di tingkat nasional dan global tetap dipertahankan, bahkan ditingkatkan kinerjanya. Termasuk dalam hal ini diperlukan upaya untuk memperkuat relasi dan peran Badan Pengarah dengan anggota koalisi dan sekretariat nasional; Serta meningkatkan keterlibatan anggota dalam advokasi kebijakan dan isu-isu penguatan tata kelola dan pengembangan inovasi di berbagai daerah maupun di tingkat nasional.
Artikel terkait
7 Maret 2023
Presiden Jokowi Beri Wewenang Pemerintah Daerah Kelola Energi Terbarukan
Lihat postingan ini di Instagram Sebuah kiriman dibagikan oleh Publish What You Pay Indonesia…
22 Desember 2021
Pengendalian Produksi, Ekspor dan Efektivitas DMO Batubara dalam Mendorong Transisi Energi di Indonesia
Batubara merupakan salah satu sumber energi dan bahan bakar fosil dengan proporsi yang masih besar dalam bauran energi nasional,…
30 Maret 2021
Penguatan Kapasitas Lembaga dan Koalisi untuk Reformasi Tata Kelola Sumber Daya Ekstraktif yang Transparan, Adil dan Berkelanjutan
“Semakin Kompleksnya tantangan yang dihadapi Organisasi Masyarakat Sipil dalam mendorong reformasi kebijakan publik, maka semakin diperlukan…
26 Januari 2021
Masukan untuk Pemerintah Soal Pembebasan Sanksi Kompensasi DMO Batu Bara
Kebijakan Kementerian ESDM yang menghapus sanksi untuk pengusaha batu bara yang tidak memenuhi kuota Domestic Market Obligation (DMO) 2020 adalah…
29 April 2019
Lingkar Belajar Advokasi Kebijakan dan Temu Kartini Kendeng
Belasan tahun lamanya, perempuan-perempuan pejuang Kendeng telah banyak terlibat dalam aksi dan kegiatan merawat dan menyelamatkan pegunungan…
25 Januari 2019
PWYP Indonesia Dorong Penguatan Pengawasan dan Penegakan Hukum dalam Pelaksanaan Reklamasi & Paskatambang
Pasca dilaksanakannya penertiban Izin Usaha Pertambangan (IUP) melalui Koordinasi dan Supervisi Sektor Mineral dan Batubara (Korsup Minerba) oleh…
25 Oktober 2018
PWYP Indonesia bersama Pemangku Kepentingan Kaltim Bahas Pengendalian Produksi dan Ekspor Batu Bara
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 memandatkan pembatasan produksi dan ekspor batu bara, juga pengutamaan pasokan batu…
22 Oktober 2018
Efektivitas Kebijakan Biodiesel B20 untuk Menyelamatkan Rupiah, Transisi ke Energi Terbarukan, dan Mengatasi Ketimpangan
Pemerintah pada 1 September 2018 lalu telah menerbitkan kebijakan penggunaan biodiesel B20 untuk sektor pertambangan, ketenagalistrikan,…
4 Oktober 2018
Tantangan Pengelolaan Batubara Nasional: Kebocoran Penerimaan Negara dan Urgensi Transisi Energi
Penempatan batu bara sebagai motor pembangunan, bukan komoditas semata, telah dipahami urgensinya oleh seluruh pihak. Namun dalam praktiknya, itu…