Solidaritas Masyarakat Adat Di Tengah Pandemik


Pangkur: Sethitik kang den tindakna // Ibu Bumi nyata wiwit ngadili // Ingkang wujud pagebluk // Kanti aran corona // Gawe goreh sedayanya dadi bingung // Wis akih ingkang pralaya // Larang pangan…

Read More

Mengupas Standar ICMM Untuk Pertambangan dalam Pengendalian Deforestasi dan Krisis Iklim


Standar International Council of Mining and Metals (ICMM) mewajibkan pelaksanaan kerangka kerja pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development framework) ke dalam kinerja korporasi mereka.…

Read More

Pengumuman Pemenang Call for Partner 2020


Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Program Keterbukaan Kontrak dan Perizinan di Sektor Industri Ekstraktif (Open Contracting) yang didukung oleh HIVOS SEA, Sekretariat Nasional PWYP Indonesia…

Read More

Call for Partner: Penyusunan Kajian dan Studi Kasus “Keterbukaan Kontrak dan Tata Kelola Industri Ekstraktif”


Pendahuluan Publish What You Pay (PWYP) Indonesia merupakan koalisi masyarakat sipil untuk transparansi dan akuntabilitas tata kelola sumber daya ekstraktif: migas, pertambangan mineral dan…

Read More

Kebijakan Satu Data di Era Pandemi: Cerita dari NTB dan Semarang


Pada awal Maret 2020, Presiden Joko Widodo telah mengumumkan secara resmi bahwa ada Warga Negara Indonesia yang terkena Virus Corona atau Covid-19. Hal ini tentu mengejutkan banyak pihak, pemerintah…

Read More

Konsultasi Komite Pengarah Open Government Partnership


Sebagai persiapan untuk Pertemuan Sub-komite Kriteria dan Standar OGP di Washington, Maryati Abdullah sebagai koordinator nasional PWYP Indonesia dan juga anggota komite pengarah OGP mengadakan…

Read More

Nyawiji Nandur Kanggo Lestarine Kendeng


Pangkur Nanduri panggonan bera // Dina iki barengan ditindhaki // Wujud tindakan lan laku // Kanggo ngomahi toya // Dimen sumber lestari nyukupi butuh // Kang mangkono anak putu // Tetep bisa den…

Read More

Revisi UU Minerba: Perspektif Pelaku Industri dan Pemangku Kepentingan


Sidang paripurna ke-5 DPR periode 2019-2024 pada pertengahan Desember 2019 lalu, menyepakati Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan…

Read More

Revisi UU Pertambangan Minerba dan Masa Depan Tata Kelola Sektor Pertambangan


Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (RUU Minerba) telah diusulkan sejak hampir 5 tahun lalu, pada 2 Februari…

Read More

Implikasi Omnibus Law terhadap Upaya Penataan Ruang dan Pencegahan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam


Pada 12 Februari 2020 lalu, pemerintah resmi menyerahkan kepada DPR Draf RUU Cipta Kerja, salah satu RUU Omnibus Law yang belakangan mengundang kontroversi, karena prosesnya yang dianggap tertutup…

Read More