Solidaritas Masyarakat Adat Di Tengah Pandemik
Pangkur: Sethitik kang den tindakna // Ibu Bumi nyata wiwit ngadili // Ingkang wujud pagebluk // Kanti aran corona // Gawe goreh sedayanya dadi bingung // Wis akih ingkang pralaya // Larang pangan…
Mengupas Standar ICMM Untuk Pertambangan dalam Pengendalian Deforestasi dan Krisis Iklim
Standar International Council of Mining and Metals (ICMM) mewajibkan pelaksanaan kerangka kerja pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development framework) ke dalam kinerja korporasi mereka.…
Pengumuman Pemenang Call for Partner 2020
Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Program Keterbukaan Kontrak dan Perizinan di Sektor Industri Ekstraktif (Open Contracting) yang didukung oleh HIVOS SEA, Sekretariat Nasional PWYP Indonesia…
Call for Partner: Penyusunan Kajian dan Studi Kasus “Keterbukaan Kontrak dan Tata Kelola Industri Ekstraktif”
Pendahuluan Publish What You Pay (PWYP) Indonesia merupakan koalisi masyarakat sipil untuk transparansi dan akuntabilitas tata kelola sumber daya ekstraktif: migas, pertambangan mineral dan…
Kebijakan Satu Data di Era Pandemi: Cerita dari NTB dan Semarang
Pada awal Maret 2020, Presiden Joko Widodo telah mengumumkan secara resmi bahwa ada Warga Negara Indonesia yang terkena Virus Corona atau Covid-19. Hal ini tentu mengejutkan banyak pihak, pemerintah…
Konsultasi Komite Pengarah Open Government Partnership
Sebagai persiapan untuk Pertemuan Sub-komite Kriteria dan Standar OGP di Washington, Maryati Abdullah sebagai koordinator nasional PWYP Indonesia dan juga anggota komite pengarah OGP mengadakan…
Nyawiji Nandur Kanggo Lestarine Kendeng
Pangkur Nanduri panggonan bera // Dina iki barengan ditindhaki // Wujud tindakan lan laku // Kanggo ngomahi toya // Dimen sumber lestari nyukupi butuh // Kang mangkono anak putu // Tetep bisa den…
Revisi UU Minerba: Perspektif Pelaku Industri dan Pemangku Kepentingan
Sidang paripurna ke-5 DPR periode 2019-2024 pada pertengahan Desember 2019 lalu, menyepakati Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan…
Revisi UU Pertambangan Minerba dan Masa Depan Tata Kelola Sektor Pertambangan
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (RUU Minerba) telah diusulkan sejak hampir 5 tahun lalu, pada 2 Februari…
Implikasi Omnibus Law terhadap Upaya Penataan Ruang dan Pencegahan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam
Pada 12 Februari 2020 lalu, pemerintah resmi menyerahkan kepada DPR Draf RUU Cipta Kerja, salah satu RUU Omnibus Law yang belakangan mengundang kontroversi, karena prosesnya yang dianggap tertutup…