Diskusi Publik: Kebijakan Strategis Tata Kelola Pertambangan dalam Pemerintahan Era Kedua Jokowi 2020 – 2024
Indonesia baru saja menyelesaikan gelaran pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019 yang menetapkan pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia (RI)…
Rapat Umum Koalisi Pajak Berkeadilan Asia: Sharing Anggota dan Perumusan Agenda Advokasi Bersama
Masyarakat sipil di kawasan Asia berkumpul dalam Rapat Umum Koalisi Keadilan Pajak dan Fiskal Asia ke-2 di Khatmandu, Nepal (13-14 Agustus) lalu. Majelis Umum TAFJA pertama diadakan pada tahun 2014…
PWYP Resource Center: Memahami Transfer Pricing bagi Masyarakat Sipil
Lebih dari 60% dari nilai perdagangan dunia dihasilkan dari transaksi yang berhubungan dengan perusahaan multi-nasional dengan menggunakan skema transfer pricing, yakni dengan cara mengalihkan laba…
Konferensi Global EITI Paris: Yang Baru dari Standar EITI
Jelang musim panas 2019, sekitar 1000 partisipan mengikuti Konferensi Global EITI ke-8 yang dihelat di OECD Conference Center, 17-19 Juni lalu di Paris. Dengan tema “Open Data Build Trust”,…
Tantangan Pelaksanaan Komitmen Beneficial Ownership yang Efektif
Komitmen negara-negara terkait beneficial ownership dalam platform Open Government Partnership (OGP) semakin menguat. Kini, 21 negara telah memiliki komitmen beneficial ownership dalam OGP. Terlebih,…
Penggunaan Global Forest Watch Platform dalam Pemantauan dan Konservasi Hutan
Sekitar 400 praktisi dan inovator pengawasan hutan bertemu dan berkumpul dalam Global Forest Watch Summit (18-19 Juni) lalu, datang dari 30 negara seperti Peru, Kolumbia, Meksiko, Indonesia, China,…
Akselerasi Pelaksanaan Keterbukaan Beneficial Ownership di Indonesia
Dalam upaya percepatan pelaksanaan keterbukaan Beneficial Ownership (BO) di Indonesia, PWYP Indonesia bersama Sekretariat Extractive Industry Transparency Initiative (EITI) di bawah Kementerian…
Kendeng Tadarus Kanggo Ibu Bumi
Di pertengahan Bulan Ramadhan tahun ini, warga Kendeng yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) bertemu dan berkonsolidasi dalam kegiatan sahur bareng di Langgar Yu…
Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Tata Kelola Tambang NTB
Transparansi dan akuntabilitas menjadi prasayarat penting dalam tata kelola pertambangan. Karena keberadaan dua prinsip tersebut merupakan kunci keterlibatan publik dalam mengawasi sektor…
Mengakses Informasi Tambang, Upaya Awal Mengembalikan Kelestarian Lingkungan
Kabupaten Lombok Barat menempati urutan ketiga sebagai daerah dengan jumlah izin usaha pertambangan (IUP) terbanyak di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan data Dinas Energi dan Sumber Daya…