Catatan Kritis atas Kebijakan Fiskal dan Ekonomi Indonesia 2026: Pertumbuhan Semu di Tengah Daya Beli Lemah, Kerja Rentan, dan Fiskal yang Kian Tertekan
“Di balik klaim pertumbuhan tinggi, jutaan warga menghadapi pelemahan daya beli, kerja informal, tekanan utang rumah tangga, dan ruang fiskal yang makin sempit.” Tiga krisis…
Penyitaan Merkuri di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Membongkar Koridor Kejahatan Keuangan Hijau Lintas ASEAN
Organisasi masyarakat sipil mendesak ASEAN dan negara-negara anggotanya menjadikan penyitaan merkuri pada April 2026 sebagai kasus uji bagi kerangka hak lingkungan hidup baru di…
Koalisi PWYP Indonesia Desak Pemerintah Indonesia Tolak Komersialisasi Tambang Bawah Laut Dalam Forum Internasional
Jakarta - Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendesak Pemerintah Indonesia agar bersikap mendukung penundaaan atau penolakan terhadap tambang laut dalam (deep sea…
ISDS Merupakan Ancaman bagi Aksi Iklim dan Harus Dihapus dari Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN–Australia–Selandia Baru (AANZFTA)
Sepuluh negara ASEAN serta Australia dan Selandia Baru telah sepakat untuk meninjau kembali hak investor untuk menggugat pemerintah yang dikenal sebagai Investor-State Dispute…
Surat Terbuka: OECD Seharusnya Hanya Menerima Indonesia sebagai Anggota Jika Langkah Konkret Diambil untuk Menghormati Hak-Hak Masyarakat Adat
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) saat ini sedang mengevaluasi sejauh mana kebijakan Indonesia selaras dengan standar OECD terkait tanggung jawab…
Pernyataan tentang Konferensi Santa Marta mengenai Transisi Menjauh dari Bahan Bakar Fosil (2026)
Kelompok Kerja Akuntabilitas Mineral Transisi Asia Pasifik (Asia Pacific Transition Mineral Accountability Working Group/AP-TMA WG) menyerukan agar tata kelola mineral transisi…
Badan Ekspor Berpotensi Jadi Batu Sandungan Ambisi Transisi Energi Prabowo
Jakarta, 21 Mei 2026 - Langkah Presiden Prabowo membentuk badan ekspor untuk sejumlah komoditas, termasuk batu bara, di bawah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara…
Kebocoran Ekspor Rp 15.400 Triliun: Pengakuan Sudah Terlambat 34 Tahun, Reformasi Tata Kelola Tidak Boleh Lagi Ditunda
Forum Pajak Berkeadilan menyambut pengakuan Presiden RI dalam pidato KEM PPKF 2027, namun menegaskan bahwa konsolidasi ekonomi tanpa reformasi pengawasan berisiko memperdalam…
Kembali Bertemu DPR, Koalisi Masyarakat Sipil Sampaikan Rekomendasi Substansi RUU EBET
Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Energi Bersih (KMSEB) mendorong sejumlah rekomendasi tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET). Itu…
PERNYATAAN BERSAMA Transisi Energi Berkeadilan Harus Menjadi Inti Respons ASEAN terhadap Krisis di Timur Tengah
Cebu, 6 Mei 2026 – Menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-48 (7–8 Mei 2026) di Cebu, Filipina, Bantay Kita – Resource Justice Network Philippines, Publish What You Pay…