Siapa yang Didengar dalam Pengambilan Keputusan Indonesia Hari Ini?
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keterbukaan Pemerintah Indonesia Publish What You Pay (PWYP Indonesia); Indonesia Judicial Research Society (IJRS); International NGO Forum on…
Koalisi PWYP Indonesia Kritisi Sejumlah Substansi RUU Migas
Jakarta - Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menyoroti sejumlah substansi dalam Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas), yang disepakati sebagai…
Kritik Substansi RUEN, Masyarakat Sipil: Saatnya Keluar dari Fosil dan Berpihak pada Masyarakat
Jakarta - Organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Energi Bersih menyampaikan kritik dan sejumlah rekomendasi terkait…
RCEP Harus Mengeluarkan Aturan ISDS Demi Aksi Iklim Berkeadilan
Jakarta, 12 Agustus 2026. Kelompok masyarakat sipil di Asia Tenggara menyerukan kepada pemerintah Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) untuk mempertahankan pengecualian…
INC-5 UN Tax Convention: FPBI Desak Indonesia Perjuangkan Aturan Pajak Global yang Adil dan Mengikat
JAKARTA, 7 Agustus 2026 - Forum Pajak Berkeadilan Indonesia atau FPBI mendesak Pemerintah Indonesia mengambil posisi yang lebih aktif dan tegas dalam Sesi Kelima Intergovernmental…
Koalisi WE FOR JET Desak Integrasikan Prinsip GEDSI dalam RUEN 2026-2035
Jakarta, 29 Juli 2026 - Koalisi Women and Vulnerable Groups Leading a Transformative and Just Energy Transition (WE FOR JET) secara resmi menyerahkan rekomendasi substansi revisi…
Darurat El Nino Hingga 2027, Masyarakat Sipil Indonesia Desak Bank Hentikan Pembiayaan terhadap Perusak Hutan dan Gambut
Jakarta, 28 Juli 2026 — Masyarakat Sipil Indonesia bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil (CSO) dari berbagai negara mendesak sektor perbankan untuk memperkuat akuntabilitas…
PWYP Indonesia: Putusan MK Soal Rantai Pasok Hilirisasi Bukan Jaminan Atas Kedaulatan dan Keadilan Sektor Ekstraktif
Jakarta - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 202/PUU-XXIII/2025 menyatakan frasa menyatakan frasa “dan/atau global” dalam Pasal 51B ayat (2) huruf d dan Pasal 60B ayat (2)…
Menyikapi Putusan MK Soal Prioritas WIUP: PWYP Indonesia Peringatkan Jebakan Formalitas Aturan Turunan
Jakarta – Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mengambil posisi kritis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 160/PUU-XXIII/2025 yang menyatakan frasa "dengan…
BRICS Jangan Ulangi Model Pembangunan Berbasis Pertumbuhan Semata yang Mengeksploitasi Pekerja
“Kerja Sama Selatan-Selatan Harus Menjamin Hak Pekerja dan Mendorong Transformasi Ekonomi yang dapat Menciptakan Pekerjaan Layak” Jakarta, 17 Juli 2026 – Masyarakat sipil yang…