Di Tengah Kabut Asap, Perempuan dan Penyandang Disabilitas Tagih Akuntabilitas Rencana Aksi Gender-Iklim
Siaran Pers Untuk disiarkan pada 28 Oktober 2026 dan setelahnya Jakarta, 28 Oktober 2026 – Lebih dari dua tahun sejak diterbitkan, Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim…
Satu Dekade Persetujuan Paris, Karhutla Terus Berulang: Masyarakat Sipil Kalimantan Tagih Akuntabilitas Negara dan Pemegang Konsesi*
Samarinda, 25 Oktober 2026 – Tepat sepuluh tahun sejak Indonesia mengundangkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework…
Hilirisasi untuk Transisi Energi atau Bentuk Solusi Palsu?
Sebelum Perpres Terbit, Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi Harus Menjawab: Transisi untuk Siapa? Jakarta - Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mempertanyakan apakah…
Nilai Tambah untuk Siapa? PWYP Indonesia Uji Janji Mekanisme Mineral Kritis PBB
JAKARTA, 25 September 2026 — Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) António Guterres meluncurkan Country Support Mechanism on Critical Energy Transition Minerals…
Siapa yang Didengar dalam Pengambilan Keputusan Indonesia Hari Ini?
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keterbukaan Pemerintah Indonesia Publish What You Pay (PWYP Indonesia); Indonesia Judicial Research Society (IJRS); International NGO Forum on…
Koalisi PWYP Indonesia Kritisi Sejumlah Substansi RUU Migas
Jakarta - Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menyoroti sejumlah substansi dalam Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas), yang disepakati sebagai…
Kritik Substansi RUEN, Masyarakat Sipil: Saatnya Keluar dari Fosil dan Berpihak pada Masyarakat
Jakarta - Organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Energi Bersih menyampaikan kritik dan sejumlah rekomendasi terkait…
RCEP Harus Mengeluarkan Aturan ISDS Demi Aksi Iklim Berkeadilan
Jakarta, 12 Agustus 2026. Kelompok masyarakat sipil di Asia Tenggara menyerukan kepada pemerintah Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) untuk mempertahankan pengecualian…
INC-5 UN Tax Convention: FPBI Desak Indonesia Perjuangkan Aturan Pajak Global yang Adil dan Mengikat
JAKARTA, 7 Agustus 2026 - Forum Pajak Berkeadilan Indonesia atau FPBI mendesak Pemerintah Indonesia mengambil posisi yang lebih aktif dan tegas dalam Sesi Kelima Intergovernmental…