Menyikapi Putusan MK Soal Prioritas WIUP: PWYP Indonesia Peringatkan Jebakan Formalitas Aturan Turunan
Jakarta – Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mengambil posisi kritis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 160/PUU-XXIII/2025 yang menyatakan frasa "dengan…
BRICS Jangan Ulangi Model Pembangunan Berbasis Pertumbuhan Semata yang Mengeksploitasi Pekerja
“Kerja Sama Selatan-Selatan Harus Menjamin Hak Pekerja dan Mendorong Transformasi Ekonomi yang dapat Menciptakan Pekerjaan Layak” Jakarta, 17 Juli 2026 – Masyarakat sipil yang…
Skandal Batubara Sistemik Bukan Cuma Soal ‘Aktor Besar’ . Perkara Tak Boleh Menyusut, Rantai Pasok Wajib Dibenahi
Jakarta – Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mengingatkan bahwa rangkaian perkembangan dramatis sepekan terakhir. mulai dari penetapan tersangka mantan Jaksa Agung Muda…
Masyarakat Sipil Desak Perlindungan Ruang Sipil, Penghentian Represi, dan Jamin Akses Informasi di Sektor Ekstraktif
Jakarta, 5 Juli 2026 — Perwakilan masyarakat sipil dalam Multi-Stakeholder Group (MSG) Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) Indonesia menyambut baik sekaligus…
Catatan Kritis atas Kebijakan Fiskal dan Ekonomi Indonesia 2026: Pertumbuhan Semu di Tengah Daya Beli Lemah, Kerja Rentan, dan Fiskal yang Kian Tertekan
“Di balik klaim pertumbuhan tinggi, jutaan warga menghadapi pelemahan daya beli, kerja informal, tekanan utang rumah tangga, dan ruang fiskal yang makin sempit.” Tiga krisis…
Penyitaan Merkuri di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Membongkar Koridor Kejahatan Keuangan Hijau Lintas ASEAN
Organisasi masyarakat sipil mendesak ASEAN dan negara-negara anggotanya menjadikan penyitaan merkuri pada April 2026 sebagai kasus uji bagi kerangka hak lingkungan hidup baru di…
Koalisi PWYP Indonesia Desak Pemerintah Indonesia Tolak Komersialisasi Tambang Bawah Laut Dalam Forum Internasional
Jakarta - Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendesak Pemerintah Indonesia agar bersikap mendukung penundaaan atau penolakan terhadap tambang laut dalam (deep sea…
ISDS Merupakan Ancaman bagi Aksi Iklim dan Harus Dihapus dari Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN–Australia–Selandia Baru (AANZFTA)
Sepuluh negara ASEAN serta Australia dan Selandia Baru telah sepakat untuk meninjau kembali hak investor untuk menggugat pemerintah yang dikenal sebagai Investor-State Dispute…
Surat Terbuka: OECD Seharusnya Hanya Menerima Indonesia sebagai Anggota Jika Langkah Konkret Diambil untuk Menghormati Hak-Hak Masyarakat Adat
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) saat ini sedang mengevaluasi sejauh mana kebijakan Indonesia selaras dengan standar OECD terkait tanggung jawab…