25 Juli 2024
RI Pengin Masuk OECD, tapi Rasio Pajak Perlu Digenjot
Jakarta-Indonesia berambisi menjadi negara anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation and…
23 Juli 2024
Tata Kelola Kebijakan Indonesia Masih Jauh dari Standar OECD, Ini Rekomendasi Masyarakat Sipil
JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Center of Economic and Law Studies (CELIOS), The PRAKARSA,…
10 Juni 2024
Transisi Energi Minim Keterlibatan Publik, Pemerintah Diminta Transparan
Pemerintah dinilai masih kurang transparan, dan minim melibatkan publik dalam mengeluarkan kebijakan maupun menerapkan program transisi energi yang…
9 Juni 2024
Fasilitasi Ormas Keagamaan untuk Pengembangan Energi Terbarukan
JAKARTA, KOMPAS — Alih-alih mengelola tambang batubara yang banyak masalah, pemerintah disarankan memberi hak kelola pengembangan energi terbarukan…
5 Juni 2024
Dikritik Soal Ormas Kelola Tambang, Ini Tanggapan Presiden Jokowi
NUSANTARA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo memberikan tanggapan mengenai badan usaha yang dimiliki organisasi kemasyarakatan atau ormas sebagai…
4 Juni 2024
Berisiko Timbulkan Permasalahan Lingkungan hingga Konflik Kepentingan, PWYP Indonesia Desak Presiden Jokowi Cabut PP 25/2024
Kaltimtoday.co, Jakarta - Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari 29 organisasi tingkat nasional dan…
4 Juni 2024
Bagi-bagi Lahan Tambang ke Ormas Keagamaan; Koalisi PWYP Indonesia Desak Presiden Cabut PP 25 Tahun 2024
SAMARINDA.NIAGA.ASIA –Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Aryanto Nugroho, BERSAMA koalisi masyarakat sipil yang…
4 Juni 2024
Jokowi Beri Izin Usaha Pertambangan Ormas Keagamaan, Siapa Menolak?
TEMPO.CO, Jakarta - Pada 30 Mei 2024, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menekan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 yang telah direvisi dari…
3 Juni 2024
Obral Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan Banjir Kritik, Anggota Komisi VII DPRRI: Tata Kelola Tambang Bisa Makin Amburadul
AKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu…
3 Juni 2024
Saling Makan Pasal dalam Beleid Tambang Ormas Agama
BETAHITA.ID - Pemerintah mengeluarkan regulasi tentang pemberian prioritas izin usaha pertambangan khusus (IUPK) kepada ormas keagamaan melalui PP No…
![](https://pwypindonesia.org/wp-content/uploads/2018/10/xnewsletter@4x-uai-258x142.png)
Subscribe Newsletter
Dapatkan kabar terbaru kami setiap bulan! dengan mengikuti newsletter kami.