Putusan MK Soal Rantai Pasok Tambang Tak Jamin Kedaulatan
Memasukkan hilirisasi tambang sebagai syarat mendapatkan izin prioritas bisa berujung pada formalitas belaka, tanpa kepastian komitmen. BETAHITA.ID - Putusan Mahkamah Konstitusi…
PWYP Indonesia: Putusan MK Soal Rantai Pasok Hilirisasi Bukan Jaminan Atas Kedaulatan dan Keadilan Sektor Ekstraktif
Jakarta - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 202/PUU-XXIII/2025 menyatakan frasa menyatakan frasa “dan/atau global” dalam Pasal 51B ayat (2) huruf d dan Pasal 60B ayat (2)…
PWYP Indonesia: Putusan MK soal Hilirisasi Belum Jamin Kedaulatan dan Keadilan Sektor Tambang
ARUSBAWAH.CO - Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menilai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 202/PUU-XXIII/2025 yang mengatur prioritas rantai pasok dalam negeri…
PWYP Indonesia Peringatkan Jebakan Formalitas Aturan Turunan
KedaiPena.Com – Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mengambil posisi kritis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 160/PUU-XXIII/2025 yang menyatakan frasa…
PWYP: Putusan MK soal Jalur Prioritas Izin Tambang Belum Selesaikan Persoalan Tata Kelola
JAKARTA, KOMPAS.com – Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 160/PUU-XXIII/2025 belum menyelesaikan persoalan mendasar dalam…
Putusan MK Dinilai Belum Benahi Tata Kelola Tambang
Berita Baru, Jakarta – Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendesak pemerintah memberlakukan moratorium sementara pemberian izin usaha pertambangan (WIUP) baru menyusul…
Menyikapi Putusan MK Soal Prioritas WIUP: PWYP Indonesia Peringatkan Jebakan Formalitas Aturan Turunan
Jakarta – Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mengambil posisi kritis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 160/PUU-XXIII/2025 yang menyatakan frasa "dengan…
PWYP Indonesia: BRICS Jangan Ulangi Pola Ekstraktivisme Lama
Berita Baru, Jakarta – Masyarakat sipil yang terdiri atas International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Transnational Institute (TNI), Perkumpulan PRAKARSA, Publish…
Deklarasi BRICS Dinilai Belum Jamin Hak Pekerja dan Pekerjaan Layak
Berita Baru, Jakarta – Sejumlah organisasi masyarakat sipil menilai Deklarasi Pertemuan Menteri Ketenagakerjaan BRICS 2026 belum memberikan komitmen yang memadai terhadap…
Kejagung Menyidik Bekas Petingginya: Sinergi Palsu Rp5T?
Pada 11 Juli 2026, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri menyerahkan penanganan tiga perkara dugaan korupsi dan pencucian uang yang menjerat mantan…