25 Juli 2024
RI Pengin Masuk OECD, tapi Rasio Pajak Perlu Digenjot
Jakarta-Indonesia berambisi menjadi negara anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation and…
23 Juli 2024
Tata Kelola Kebijakan Indonesia Masih Jauh dari Standar OECD, Ini Rekomendasi Masyarakat Sipil
JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Center of Economic and Law Studies (CELIOS), The PRAKARSA,…
23 Juli 2024
Tata Kelola Kebijakan Indonesia Masih Jauh dari Standar OECD, Ini Rekomendasi Masyarakat Sipil
(Jakarta, 23/7) – International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Center of Economic and Law Studies (CELIOS), The PRAKARSA, Transparency…
30 Juni 2024
RUU EBET dan RPP KEN Tak Cukup Ambisius Capai Transisi Energi Berkeadilan
Siaran Pers Untuk disiarkan segera Jakarta, 28 Juni 2024 – Pada tanggal 24 dan 25 Juni 2024, Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU)…
26 Juni 2024
Seruan Mendesak dari Masyarakat Rentan Agar Penyusunan Dokumen Komitmen Iklim Indonesia (Second NDC) Lebih Partisipatif dan Inklusif
[Jakarta, 26 Juni 2024] Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen menangani krisis iklim dengan menyusun dokumen Nationally Determined…
20 Juni 2024
PP 25 Tahun 2024: Hambatan Bagi Transisi Energi?
Siaran Pers Untuk Disiarkan Pada 19 Juni 2024 dan seterusnya Jakarta – Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Aryanto Nugroho…
10 Juni 2024
Transisi Energi Minim Keterlibatan Publik, Pemerintah Diminta Transparan
Pemerintah dinilai masih kurang transparan, dan minim melibatkan publik dalam mengeluarkan kebijakan maupun menerapkan program transisi energi yang…
9 Juni 2024
Fasilitasi Ormas Keagamaan untuk Pengembangan Energi Terbarukan
JAKARTA, KOMPAS — Alih-alih mengelola tambang batubara yang banyak masalah, pemerintah disarankan memberi hak kelola pengembangan energi terbarukan…
5 Juni 2024
Dikritik Soal Ormas Kelola Tambang, Ini Tanggapan Presiden Jokowi
NUSANTARA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo memberikan tanggapan mengenai badan usaha yang dimiliki organisasi kemasyarakatan atau ormas sebagai…
4 Juni 2024
Berisiko Timbulkan Permasalahan Lingkungan hingga Konflik Kepentingan, PWYP Indonesia Desak Presiden Jokowi Cabut PP 25/2024
Kaltimtoday.co, Jakarta - Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari 29 organisasi tingkat nasional dan…
![](https://pwypindonesia.org/wp-content/uploads/2018/10/xnewsletter@4x-uai-258x142.png)
Subscribe Newsletter
Dapatkan kabar terbaru kami setiap bulan! dengan mengikuti newsletter kami.