Masyarakat Sipil Desak Perlindungan Ruang Sipil, Penghentian Represi, dan Jamin Akses Informasi di Sektor Ekstraktif
Jakarta, 5 Juli 2026 — Perwakilan masyarakat sipil dalam Multi-Stakeholder Group (MSG) Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) Indonesia menyambut baik sekaligus…
Pertanyaan Besar Tata Kelola Ekspor SDA Satu Pintu
PravadaNews – Kebocoran ekspor sumber daya alam (SDA) selama puluhan tahun kini membawa pemerintah pada satu pintu baru bernama PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Persoalan…
Pertumbuhan Ekonomi 5,61 Persen Belum Dinikmati Rakyat
Berita Baru, Jakarta – Lima organisasi masyarakat sipil dan lembaga riset independen menilai Pertumbuhan Ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen pada kuartal I 2026 belum…
Catatan Kritis atas Kebijakan Fiskal dan Ekonomi Indonesia 2026: Pertumbuhan Semu di Tengah Daya Beli Lemah, Kerja Rentan, dan Fiskal yang Kian Tertekan
“Di balik klaim pertumbuhan tinggi, jutaan warga menghadapi pelemahan daya beli, kerja informal, tekanan utang rumah tangga, dan ruang fiskal yang makin sempit.” Tiga krisis…
Jauh Solusi Menyelesaikan Akar Krisis Batu Bara PLN
Bahlil Lahadalia menilai harga batu bara DMO menyebabkan krisis pasokan untuk pembangkit PLN. Krisis selesai jika harga naik? MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil…
Indonesia Menghadapi Tekanan untuk Mendukung Penundaan Tambang Laut Dalam
Kelompok-kelompok lingkungan mendesak Indonesia untuk mendukung penundaan global terhadap kegiatan tambang laut dalam komersial menjelang pertemuan penting Otoritas Dasar Laut…
Penyitaan Merkuri di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Membongkar Koridor Kejahatan Keuangan Hijau Lintas ASEAN
Organisasi masyarakat sipil mendesak ASEAN dan negara-negara anggotanya menjadikan penyitaan merkuri pada April 2026 sebagai kasus uji bagi kerangka hak lingkungan hidup baru di…
PWYP Serukan Penundaan Berdasarkan Prinsip Kehati-hatian Menjelang Pertemuan ISA 2026
Indonesia didesak untuk mendukung moratorium atau penundaan berdasarkan prinsip kehati-hatian (precautionary pause) terhadap tambang laut dalam dalam pertemuan Otoritas Dasar Laut…
Koalisi PWYP Desak Pemerintah Tolak Tambang Laut Dalam
Pemerintah Indonesia didesak untuk ambil sikap untuk mendukung moratorium atau penolakan terhadap kegiatan tambang dalam atau deep sea mining (DSM). KOALISI Publish What You Pay…
Koalisi PWYP Indonesia Desak Pemerintah Indonesia Tolak Komersialisasi Tambang Bawah Laut Dalam Forum Internasional
Jakarta - Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendesak Pemerintah Indonesia agar bersikap mendukung penundaaan atau penolakan terhadap tambang laut dalam (deep sea…