Masyarakat Sipil Tolak ISDS dalam RCEP
LEBIH dari 70 organisasi masyarakat sipil mendesak negara-negara anggota Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) mempertahankan pengecualian mekanisme Investor-State…
Termasuk di Indonesia, Mekanisme ISDS Dinilai Hambat Kebijakan Iklim di Asia Tenggara
Warta Ekonomi, Jakarta - Lebih dari 70 organisasi masyarakat sipil di Asia Tenggara menyerukan agar pemerintah negara anggota Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)…
Koalisi Sipil ASEAN Tolak ISDS Masuk Tinjauan RCEP 2027
JAKARTA, jakarta.suaramerdeka.com - Lebih dari 70 organisasi masyarakat sipil di Asia Tenggara meminta pemerintah negara anggota Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP)…
RCEP Harus Mengeluarkan Aturan ISDS Demi Aksi Iklim Berkeadilan
Jakarta, 12 Agustus 2026. Kelompok masyarakat sipil di Asia Tenggara menyerukan kepada pemerintah Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) untuk mempertahankan pengecualian…
Transisi Energi Terancam, Masyarakat Sipil Tolak ISDS dalam RCEP
Warta Ekonomi, Jakarta - Kelompok masyarakat sipil di Asia Tenggara menyerukan kepada pemerintah Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) untuk mempertahankan pengecualian…
Koalisi Sipil ASEAN Tolak Mekanisme ISDS Masuk Tinjauan RCEP 2027
JAKARTA - Lebih dari 70 organisasi masyarakat sipil di Asia Tenggara meminta pemerintah negara anggota Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) menolak masuknya mekanisme…
Demi Transisi Energi, RCEP Didorong Hapus ISDS
RM.id Rakyat Merdeka - Lebih dari 70 organisasi masyarakat sipil di Asia Tenggara mendesak pemerintah negara anggota Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) tidak…
Negara Anggota Kemitraan Ekonomi RCEP Didorong Keluarkan Aturan ISDS Demi Aksi Iklim Berkeadilan
Jakarta, VIVA – Lebih dari 70 organisasi masyarakat sipil di Asia Tenggara memberikan seruan kepada seluruh pemerintah negara anggota Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional…
INC-5 UN Tax Convention: FPBI Desak Indonesia Perjuangkan Aturan Pajak Global yang Adil dan Mengikat
JAKARTA, 7 Agustus 2026 - Forum Pajak Berkeadilan Indonesia atau FPBI mendesak Pemerintah Indonesia mengambil posisi yang lebih aktif dan tegas dalam Sesi Kelima Intergovernmental…
Tata Kelola Pertambangan Dinilai Masih Rapuh, Berisiko Hambat Daya Saing
JAKARTA, KOMPAS.com – Tata kelola sektor pertambangan Indonesia dinilai masih memiliki kelemahan mendasar yang berpotensi menghambat hilirisasi mineral sekaligus menurunkan daya…