Agenda Prioritas 4 (AP-4) PWYP Indonesia adalah Penguatan Kapasitas dan Pengembangan Kemandirian Organisasi

AP-4 meliputi penguatan kapasitas sekretariat nasional dan organisasi anggota koalisi dalam melaksanakan agenda advokasi kebijakan tata kelola sektor industri ekstraktif dan sumberdaya alam, sehingga menjadi koalisi dan jaringan yang kredibel dan terpercaya dalam mendorong reformasi tata kelola pemerintahan dan penguatan pembangunan dan demokrasi di Indonesia.

Penguatan kapasitas dapat berupa penguatan kapasitas tata kelola dan manajemen organisasi, pengembangan best practices dan inovasi, strategi advokasi dan sharing pengetahuan, serta peningkatan kapasitas dalam komunikasi dan mengembangkan kemandirian keuangan dan ekonomi. Penguatan kapasitas ini diharapkan mampu lebih meningkatkan daya tahan (resiliences) dan kemandirian (independensi) organisasi dan koalisi dalam menghadapi tantangan (termasuk tantangan fundraising), serta untuk mendorong kemajuan koalisi ke depan.

Artikel terkait

Masalah dalam Penertiban Izin Tambang

Tata kelola pertambangan di Indonesia bisa berlanjut menjadi isu yang berpengaruh terhadap sektor lingkungan dan ekonomi. Hal ini disebabkan oleh…

Eyes on The Forest: IUP Berstatus C&C Perlu Ditinjau Lebih Lanjut

Kondisi status Clear and Clean (C&C) Izin Usaha Pertambangan (IUP) perlu ditinjau lebih lanjut. Pasalnya, diketahui sebanyak 201 IUP berstatus…

Koalisi CSO Nilai Penertiban IUP Non-CnC Masih Jalan di Tempat

Sejumlah agenda reformasi di sektor pertambangan mineral dan batubara masih berjalan di tempat. Salah satunya adalah soal penertiban Izin Usaha…

6 Hal yang Harus Ditindaklanjuti dari Korsup Minerba

Korsup Minerba dimulai sejak tahun 2014 di 12 provinsi yang kemudian dilanjutkan ke 19 provinsi lainnya mulai Desember 2014. Korsup Minerba dilakukan…

Korsup KPK dan Penataan Izin Tambang Sektor Minerba

Brief “Korsup KPK dan Penataan IUP Sektor Minerba” memotret bagaimana perjalanan Korsup KPK yang dimulai sejak tahun 2014…

Koalisi Masyarakat Sipil Menunggu Realisasi Kebijakan Moratorium Tambang

Jakarta – Koalisi masyarakat sipil yang fokus mendorong reformasi tata kelola sumber daya ekstraktif, Publish What You Pay Indonesia meminta Presiden…

Privacy Preference Center

Skip to content