Agenda Prioritas 4 (AP-4) PWYP Indonesia adalah Penguatan Kapasitas dan Pengembangan Kemandirian Organisasi
AP-4 meliputi penguatan kapasitas sekretariat nasional dan organisasi anggota koalisi dalam melaksanakan agenda advokasi kebijakan tata kelola sektor industri ekstraktif dan sumberdaya alam, sehingga menjadi koalisi dan jaringan yang kredibel dan terpercaya dalam mendorong reformasi tata kelola pemerintahan dan penguatan pembangunan dan demokrasi di Indonesia.
Penguatan kapasitas dapat berupa penguatan kapasitas tata kelola dan manajemen organisasi, pengembangan best practices dan inovasi, strategi advokasi dan sharing pengetahuan, serta peningkatan kapasitas dalam komunikasi dan mengembangkan kemandirian keuangan dan ekonomi. Penguatan kapasitas ini diharapkan mampu lebih meningkatkan daya tahan (resiliences) dan kemandirian (independensi) organisasi dan koalisi dalam menghadapi tantangan (termasuk tantangan fundraising), serta untuk mendorong kemajuan koalisi ke depan.
Artikel terkait
20 November 2023
Jebakan Biaya “Energi Baru”: Lebih Mahal Dibanding Energi Terbarukan
Lihat postingan ini di Instagram Sebuah kiriman dibagikan oleh Yayasan Indonesia Cerah…
5 November 2023
Tepatkah Pilih Co-firing Biomassa Demi Transisi Energi?
Lihat postingan ini di Instagram Sebuah kiriman dibagikan oleh Yayasan Indonesia Cerah…
21 Oktober 2023
Membokar Wajah Palsu Energi Baru
Lihat postingan ini di Instagram Sebuah kiriman dibagikan oleh Yayasan Indonesia Cerah…
29 September 2023
Ubah RUU Energi Bersih Energi Terbarukan (EBET) Menjadi RUU Energi Terbarukan (ET)
Lihat postingan ini di Instagram Sebuah kiriman dibagikan oleh Publish What You Pay Indonesia…
7 Maret 2023
Presiden Jokowi Beri Wewenang Pemerintah Daerah Kelola Energi Terbarukan
Lihat postingan ini di Instagram Sebuah kiriman dibagikan oleh Publish What You Pay Indonesia…
22 Desember 2021
Pengendalian Produksi, Ekspor dan Efektivitas DMO Batubara dalam Mendorong Transisi Energi di Indonesia
Batubara merupakan salah satu sumber energi dan bahan bakar fosil dengan proporsi yang masih besar dalam bauran energi nasional,…
30 Maret 2021
Penguatan Kapasitas Lembaga dan Koalisi untuk Reformasi Tata Kelola Sumber Daya Ekstraktif yang Transparan, Adil dan Berkelanjutan
“Semakin Kompleksnya tantangan yang dihadapi Organisasi Masyarakat Sipil dalam mendorong reformasi kebijakan publik, maka semakin diperlukan…
26 Januari 2021
Masukan untuk Pemerintah Soal Pembebasan Sanksi Kompensasi DMO Batu Bara
Kebijakan Kementerian ESDM yang menghapus sanksi untuk pengusaha batu bara yang tidak memenuhi kuota Domestic Market Obligation (DMO) 2020 adalah…
29 April 2019
Lingkar Belajar Advokasi Kebijakan dan Temu Kartini Kendeng
Belasan tahun lamanya, perempuan-perempuan pejuang Kendeng telah banyak terlibat dalam aksi dan kegiatan merawat dan menyelamatkan pegunungan…