Menteri ESDM Minta Gubernur Se-Indonesia Cabut IUP Minerba Non-CnC
JAKARTA, KOMPAS.com - Batas waktu evaluasi izin usaha pertambangan mineral dan batubara (IUP Minerba) oleh Pemerintah Provinsi telah berakhir padar 2…
Batas Waktu Berakhir, IUP Non-CnC Harus Segera Dicabut
Batas waktu evaluasi izin usaha pertambangan mineral dan batubara (IUP Minerba) oleh Pemerintah Provinsi telah berakhir pada 2 Januari 2017 kemarin.…
PWYP Indonesia Kaji Reformasi Perizinan Minerba di Daerah Kaya Tambang
Penarikan kewenangan pemberian izin pertambangan dari kabupaten/kota ke provinsi yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 menjadi momentum perubahan…
Bupati Sandera Penuntasan IUP
JAKARTA, KOMPAS — Penuntasan sekitar 3.000 izin usaha pertambangan mineral dan batubara bermasalah molor akibat keengganan para bupati menyerahkan…
Ribuan Izin Tambang Tak Penuhi Standar, KPK: Untuk Kepentingan Siapa Sih?
Jakarta - KPK menetapkan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di balik penerbitan Surat Keputusan (SK)…
Perizinan Tambang Sarat Potensi Korupsi
JAKARTA – Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menilai, ditetapkannya Gubernur Sulawesi Tenggara berinisial NA sebagai tersangka korupsi atas dugaan…
Koalisi CSO Nilai Penertiban IUP Non-CnC Masih Jalan di Tempat
Sejumlah agenda reformasi di sektor pertambangan mineral dan batubara masih berjalan di tempat. Salah satunya adalah soal penertiban Izin Usaha…
Subscribe Newsletter
Dapatkan kabar terbaru kami setiap bulan! dengan mengikuti newsletter kami.