3.982 IUP Masih Non C&C

Per 16 Mei 2016, masih banyaknya Izin Usaha Pertambangan (IUP) berstatus non C&C. IUP tidak C&C ini disebabkan oleh perusahaan tidak memiliki…

Supervisi Minerba: Ribuan Usaha Diduga Tak Bayar Pajak

Bisnis.com, JAKARTA--Koordinasi dan supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di sektor pertambangan masih menyisakan 3.966 Izin Usaha…

Gubernur Didesak Segera Cabut IUP Bermasalah

Jakarta–Koalisi Anti-Mafia Tambang mendesak Gubernur di 31 Provinsi di seluruh Indonesia untuk segera menyelesaikan penertiban izin usaha…

Kaltim Darurat (Korupsi) Energi

Saat ini, krisis energi di Kalimantan Timur adalah hal yang tak terelakkan. Tingkat ketergantungan terhadap energi fosil masih tinggi ( (bahan bakar…

Sejumlah Permasalahan Terungkap di Monev Korsup Energi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Koordinasi dan Supervisi (Korsup) di sektor energi, yang berlangsung pada 17-18 Maret di Pekanbaru.…

Penerimaan Daerah dari Sektor Pertambangan, Pasca Berlakunya UU Pemda

Pasca-berlakunya UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda), kewenangan penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) yang sebelumnya berada di…

Koordinasi dan Supervisi Sektor Energi

Pasca-Koordinasi dan Supervisi (KorSup) di sektor mineral dan batubara sepanjang 2012-2015 lalu, kali ini KPK merambah di sektor energi. KorSup…

PWYP Indonesia Dorong Reformasi Kebijakan Sektor Minerba

Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK untuk sektor minerba dalam dua tahun terakhir mengungkap lemahnya tata kelola pertambangan minerba. Maraknya…

Memahami Jaminan Reklamasi dan Pascatambang, dan Perizinan Minerba Pasca UU Pemda

Hasil koordinasi dan Supervisi (Korsup) minerba KPK menunjukkan masih banyak IUP yang berstatus tidak Clear and Clean (CnC). Dari IUP Non-CnC…