PWYP Indonesia Dorong Penguatan Pengawasan dan Penegakan Hukum dalam Pelaksanaan Reklamasi & Paskatambang

Pasca dilaksanakannya penertiban Izin Usaha Pertambangan (IUP) melalui Koordinasi dan Supervisi Sektor Mineral dan Batubara (Korsup Minerba) oleh…

PWYP Indonesia bersama Pemangku Kepentingan Kaltim Bahas Pengendalian Produksi dan Ekspor Batu Bara

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 memandatkan pembatasan produksi dan ekspor batu bara, juga pengutamaan pasokan batu…

Pengawasan Produksi dan Ekspor Batubara Masih Lemah

Pengawasan produksi dan ekspor batubara dinilai masih lemah, terlihat dari masih maraknya ekspor ilegal yang diperkirakan menimbulkan kerugian negara…

Rapat Koordinasi Badan Pengarah – Koordinator Nasional Bahas Sejumlah Isu Strategis

Jakarta - Tahun 2017 baru saja berakhir, menandai satu dekade kerja-kerja advokasi koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia dalam mendorong…

Perbaikan Tata Kelola Pertambangan di Indonesia

Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menyelenggarakan diskusi dan peluncuran laporan mengenai reformasi perizinan dan perbaikan tata kelola…

Pendekatan Fiktif Positif dalam Penertiban Izin Tambang

Pendekatan fiktif positif dinilai cukup efektif dalam mendorong penertiban izin pertambangan, karena proses hukum yang cepat, dan keputusan yang…

Sektor Tambang Bermasalah: Pemerintah Janjikan Persoalan Tata Kelola Tuntas Bulan Ini

JAKARTA, KOMPAS — Tata kelola sektor pertambangan masih menyisakan sejumlah persoalan. Di satu sisi, kualitas penataan oleh pemerintah kian membaik.…

PWYP Indonesia Libatkan Multi Pihak dalam Diskusi Pembenahan Tata Kelola Reklamasi dan Pasca Tambang

Pada (04/10), bertempat di Hotel Haris, Jakarta Selatan, koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Publish What You Pay Indonesia…

KPK: Banyak Perusahaan Tambang Bermasalah Tak Jelas Pemilik Aslinya

Tidak hanya itu, banyak juga perusahaan tambang yang berutang kepada negara. Nilainya mencapai US$ 1,8 juta atau sekitar Rp 23 triliun. Komisi…