Aliran Uang Haram dan Kejahatan Perpajakan di Sektor Pertambangan
“Aliran uang haram di Indonesia tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp. 227,75 triliun. Di sektor pertambangan totalnya mencapai Rp. 23,89 triliun, terbesar…
Tata Cara Evaluasi Penerbitan IUP Minerba
Di penghujung tahun 2015, Menteri ESDM menerbitkan Permen No. 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan IUP Minerba. Permen ini sekaligus menjadi titik terang…
Penuntasan Kejahatan Tambang Mencuat di Forum Supervisi KPK
Jakarta, CNN Indonesia -- Isu kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di sektor pertambangan telah menjadi pembahasan dalam forum supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi…
Lima Provinsi Berkonsesi Ilegal, KPK Diminta Turun Tangan
Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak membidik dugaan korupsi pada ratusan ribu hingga jutaan hektar konsesi pertambangan yang diduga ilegal, terletak…
KESDM Harus Tagih Piutang PNBP Perusahaan Tambang
INILAHCOM, Jakarta - Publish What You Pay Indonesia mengkritik Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam menertibkan kewajiban keuangan perusahaan tambang pemegang…
Penertiban Ribuan IUP Bermasalah Dinilai Tak Serius
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah dinilai tak serius menertibkan 4.563 perusahaan pemegang izin usaha pertambangan yang belum berstatus clean and clear. Padahal, komitmen ini…
Pemerintah Didesak Serius Cabut IUP Minerba Bermasalah
Masyarakat sipil mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Energi Sumber Daya Mineral melalui Direktorat Jenderal mineral (minerba) untuk menindaklanjuti sejumlah rekomendasi…
Puluhan Ribu Hektar Hutan Lindung dan Konservasi di NTT dan NTB Terancam Musnah
Floresa.co – Koalisi Masyarakat Anti Mafia Tambang Regio Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) melansir data terkait kondisi terkini wilayah yang menjadi…
Carut Marut Tambang di Bumi Celebes
Kertas Posisi Koalisi Anti Mafia Tambang di Sulawesi Barat, Gorontalo, dan Maluku Utara Koalisi Anti Mafia Tambang mengapresiasi inisiatif yang dikembangkan oleh…