Pemantauan Deforestasi Hutan Oleh Masyarakat di Provinsi Papua Barat
Kebijakan tata kelola hutan dan lahan diatur oleh pemerintah Indonesia melalui Inpres No 6 Tahun 2017 tentang moratorium pemberian izin baru pada hutan alam primer dan lahan…
Urgensi Sinkroniasi dan Integrasi Perencanaan Pembagunan Sektor ESDMis dan Monev Kebijakan Sektor ESDM
Sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) memiliki peran sangat penting bagi peningkatan kegiatan ekonomi dan pembangunan nasional. Untuk itu, arah kebijakan pengelolaan sektor…
Jalan Panjang Keterbukaan Kontrak dan Izin di Indonesia
Perdebatan terkait keterbukaan kontrak dan izin masih banyak terjadi. Sebagian berpendapat bahwa kontrak dan izin dapat dibuka untuk publik, namun sebagian lagi justru berpendapat…
Mengupas Standar ICMM Untuk Pertambangan dalam Pengendalian Deforestasi dan Krisis Iklim
Standar International Council of Mining and Metals (ICMM) mewajibkan pelaksanaan kerangka kerja pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development framework) ke dalam kinerja…
Kebijakan Satu Data di Era Pandemi: Cerita dari NTB dan Semarang
Pada awal Maret 2020, Presiden Joko Widodo telah mengumumkan secara resmi bahwa ada Warga Negara Indonesia yang terkena Virus Corona atau Covid-19. Hal ini tentu mengejutkan…
Revisi UU Minerba: Perspektif Pelaku Industri dan Pemangku Kepentingan
Sidang paripurna ke-5 DPR periode 2019-2024 pada pertengahan Desember 2019 lalu, menyepakati Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009…
Revisi UU Pertambangan Minerba dan Masa Depan Tata Kelola Sektor Pertambangan
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (RUU Minerba) telah diusulkan sejak hampir 5 tahun lalu,…
Implikasi Omnibus Law terhadap Upaya Penataan Ruang dan Pencegahan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam
Pada 12 Februari 2020 lalu, pemerintah resmi menyerahkan kepada DPR Draf RUU Cipta Kerja, salah satu RUU Omnibus Law yang belakangan mengundang kontroversi, karena prosesnya yang…
Polemik RUU Cipta Kerja di Sektor Minerba
Beragam polemik terkait proses penyusunan Omnibus Law RUU Cipta Kerja masih berlanjut, baik dari segi prosedur, proses maupun substansi. Hal ini kembali menjadi pembicaraan dalam…
NTB dan Aceh Cerita Satu Data
Pemerintahan yang terbuka akan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat terhadap jalannya pemerintahan, serta mendorong terwujudnya birokrasi yang bersih dan melayani pemenuhan…