Mandat Statuta Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia memuat visi terwujudnya kesejahteraan rakyat yang adil dan berdaulat melalui tata kelola sumber daya ekstraktif di Indonesia secara transparan, akuntabel dan berkelanjutan. Salah satu misi yang menjadi kekuatan dasar organisasi untuk terus bergerak mewujudkan visi tersebut adalah mendorong penguatan kapasitas kelompok masyarakat sipil di tingkat lokal dan nasional yang bekerja untuk menguatkan dan memberdayakan masyarakat, serta organisasi yang mengupayakan reformasi tata kelola kebijakan publik yang partisipatif dan akuntabel.

Semangat menjalankan misi ini perlu diimbangi dengan perbaikan dan penguatan strategi organisasi Sekretariat Nasional (Seknas) dan anggota koalisi PWYP Indonesia dari sisi internal. Melalui forum tertinggi Rapat Umum Anggota (RUA), Sekretariat Nasional PWYP Indonesia, bersama dengan 29 anggota koalisi menyusun, membahas dan menyepakati Garis-Garis Besar Haluan kerja (GBHK) sebagai panduan dan landasan arah kerja-kerja organisasi untuk mewujudkan cita-cita bersama. Pembahasan dan penetapan GBHK ini dilakukan secara hybrid, tatap muka dengan protokol pengegahan Covid-19 dan daring melalui media Zoom (25/09/20).

okumen GBHK memuat visi misi, ruang lingkup kegiatan, peran strategis dan tonggak capaian, peluang dan tantangan ke depan, hingga agenda-agenda prioritas yang dimandatkan kepada Koalisi PWYP Indonesia periode 2020-2024. Dalam proses pembahasan GBHK, anggota koalisi PWYP Indonesia terlibat secara aktif dan bersuara penuh dalam penentuan poin per poin bahasan haluan kerja. Partisipasi aktif dari anggota koalisi menjadi modal yang kuat dalam kerja-kerja advokasi bersama kedepannya.

Forum RUA menyepakati rumusan GBHK PWYP Indonesia periode 2020-2024 yang dijabarkan dalam agenda prioritas sebagai berikut:

  • Agenda Prioritas 1: Mendorong perbaikan tata kelola sektor minyak dan gas bumi
    di sepanjang rantai nilai dan pengambilan keputusan ekstraksi.
  • Agenda Prioritas 2: Mendorong perbaikan tata kelola sektor mineral dan batubara
    di sepanjang rantai nilai dan pengambilan keputusan ekstraksi.
  • Agenda Prioritas 3: Mendorong perbaikan tata kelola sektor energi, lingkungandan pembangunan berkelanjutan.
  • Agenda Prioritas 4: Penguatan kapasitas dan pengembangan kemandirian
    organisasi.
  • Agenda Prioritas 5: Penguatan tata kelola sekretariat nasional dan jejaring koalisi.

Masing-masing agenda prioritas memuat indikator capaian dan strategi sebagai panduan kinerja PWYP Indonesia. Agenda-agenda prioritas tersebut kemudian diterjemahkan menjadi Rencana Kerja PWYP Indonesia dan diturunkan melalui kegiatan-kegiatan advokasi, riset, penguatan kapasitas, dan strategi berjejaring dengan anggota koalisi di daerah, nasional, regional, maupun global. Sehingga, seluruh kegiatan dan capaian organisasi, berkiblat sepenuhnya berdasarkan GBHK yang telah disepakati bersama.

Proses Penyusunan dan pembahasan GBHK mendapat dukungan Ford Foundation melalui program Building Institutions and Network (BUILD), dimana program ini bertujuan untuk memastikan bahwa PWYP Indonesia memiliki kapasitas institusi dan jaringan yang kuat.idukung oleh keberadaan standar operasional dan prosedur institusi yang semakin baik, dan memiliki kepemimpinan yang kuat dalam mendorong perubahan sosial dan reformasi kebijakan publik.

Penulis: Chitra Regina Apris & Meliana Lumbantoruan
Editor: Aryanto Nugroho