Menyikapi Putusan MK Soal Prioritas WIUP: PWYP Indonesia Peringatkan Jebakan Formalitas Aturan Turunan
Jakarta – Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mengambil posisi kritis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 160/PUU-XXIII/2025 yang menyatakan frasa "dengan…
PWYP Indonesia: BRICS Jangan Ulangi Pola Ekstraktivisme Lama
Berita Baru, Jakarta – Masyarakat sipil yang terdiri atas International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Transnational Institute (TNI), Perkumpulan PRAKARSA, Publish…
Deklarasi BRICS Dinilai Belum Jamin Hak Pekerja dan Pekerjaan Layak
Berita Baru, Jakarta – Sejumlah organisasi masyarakat sipil menilai Deklarasi Pertemuan Menteri Ketenagakerjaan BRICS 2026 belum memberikan komitmen yang memadai terhadap…
Kejagung Menyidik Bekas Petingginya: Sinergi Palsu Rp5T?
Pada 11 Juli 2026, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri menyerahkan penanganan tiga perkara dugaan korupsi dan pencucian uang yang menjerat mantan…
BRICS Jangan Ulangi Model Pembangunan Berbasis Pertumbuhan Semata yang Mengeksploitasi Pekerja
“Kerja Sama Selatan-Selatan Harus Menjamin Hak Pekerja dan Mendorong Transformasi Ekonomi yang dapat Menciptakan Pekerjaan Layak” Jakarta, 17 Juli 2026 – Masyarakat sipil yang…
Skandal Batu Bara PLTU Jampidsus Febri Tak Boleh Dikerdilkan
PWYP mengingatkan dugaan korupsi pengadaan pasokan batubara untuk PLTU 2018–2026 adalah kegagalan sistemik tata kelola rantai pasok energi. BETAHITA.ID - Penetapan tersangka…
PWYP Desak Pembenahan Rantai Pasok Batubara Usai Terungkap Dugaan Korupsi PLTU
Berita Baru, Jakarta – Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum tidak hanya berfokus pada penetapan tersangka dalam dugaan…
Nikel Indonesia di Meja G7: Objek, Subjek, atau Sekadar Etalase Transisi?
Pada 17 Juni 2026 di Évian, Prancis, pemimpin kelompok tujuh negara industri maju (G7), mengeluarkan Deklarasi Bersama tentang Keamanan Rantai Pasok Mineral Kritis. Nikel dan…
EITI Indonesia Desak Pemerintah Lindungi Ruang Sipil di Sektor Ekstraktif
Berita Baru, Jakarta – Perwakilan masyarakat sipil dalam Multi-Stakeholder Group (MSG) Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) Indonesia mendesak pemerintah segera…
Masyarakat Sipil Desak Perlindungan Ruang Sipil, Penghentian Represi, dan Jamin Akses Informasi di Sektor Ekstraktif
Jakarta, 5 Juli 2026 — Perwakilan masyarakat sipil dalam Multi-Stakeholder Group (MSG) Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) Indonesia menyambut baik sekaligus…