Koalisi PWYP Indonesia: RUU Migas Tak Boleh Kejar Tayang!
KedaiPena.com – Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menyoroti langkah cepat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam memproses Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi…
Koalisi PWYP Soroti Pembahasan RUU Migas, Minta DPR Tidak Kejar Tayang
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Publish What You Pay Indonesia menyoroti percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang…
ISDS adalah ancaman bagi masa depan bersama kita
Mekanisme Penyelesaian Sengketa Investor-Negara (ISDS) mengancam transisi yang adil dari bahan bakar fosil serta kebutuhan mendesak akan transformasi sosial dan ekologis bagi…
RUU Migas Dinilai Harus Selaras dengan Transisi Energi
KOMPAS.com - Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) dinilai perlu menjawab persoalan mendasar ketahanan energi nasional, termasuk ketergantungan Indonesia…
Koalisi PWYP Indonesia: RUU Migas Tak Boleh Kejar Tayang! Harus Bisa Jawab Ancaman Krisis Energi dan Perubahan Iklim
Jakarta - Sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menyoroti langkah cepat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam…
Meninjau Urgensi dan Strategi Penguatan Legalitas Kelembagaan Open Government Indonesia (OGI)
Jakarta, 16 April 2026 - Publish What You Pay (PWYP) Indonesia bersama Indonesia Judicial Research Society (IJRS) melalui dukungan Uni Eropa dan Open Government Partnership…
Narasi “kebangkitan batu bara” bermunculan efek perang Iran, tapi data menunjukkan fakta sebaliknya
Pasca blokade Selat Hormuz akibat serangan AS dan Israel terhadap Iran, muncul narasi di media dan kalangan analis tentang “kebangkitan batu bara”. Namun, data justru menunjukkan…
Lokakarya Masyarakat Sipil Dorong Partisipasi Publik untuk Kebijakan Energi
Jakarta - Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Perwakilan Jabodetabek bekerja sama dengan Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menggelar lokakarya bertajuk 'Workshop Penyusunan…
Pencabutan IUP Harus Disertai Penegakan Hukum dan Pemulihan Lingkungan
JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di dalam kawasan hutan harus disertai penegakan hukum dan pemulihan lingkungan oleh perusahaan yang……
Daerah Penghasil Batubara Mesti Lakukan Diversifikasi Sumber Ekonomi
Ketergantungan tinggi terhadap sektor batubara menjadi tantangan besar bagi keberlanjutan ekonomi daerah penghasil batubara, terlebih di tengah dinamika pasar yang terus berubah.…