Diseminasi Publik: Mendorong HAM dan Bisnis melalui Pembelajaran Kasus Mineral Indonesia

JAKARTA, 22 Juni 2026 – Bagaimana seorang pemimpin perusahaan mengambil keputusan ketika tuntutan investasi, keberlanjutan bisnis, hak asasi manusia, dan kepentingan masyarakat…

PWYP Serukan Penundaan Berdasarkan Prinsip Kehati-hatian Menjelang Pertemuan ISA 2026

Indonesia didesak untuk mendukung moratorium atau penundaan berdasarkan prinsip kehati-hatian (precautionary pause) terhadap tambang laut dalam dalam pertemuan Otoritas Dasar Laut…

Koalisi PWYP Desak Pemerintah Tolak Tambang Laut Dalam

Pemerintah Indonesia didesak untuk ambil sikap untuk mendukung moratorium atau penolakan terhadap kegiatan tambang dalam atau deep sea mining (DSM). KOALISI Publish What You Pay…

Koalisi PWYP Indonesia Desak Pemerintah Indonesia Tolak Komersialisasi Tambang Bawah Laut Dalam Forum Internasional

Jakarta - Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendesak Pemerintah Indonesia agar bersikap mendukung penundaaan atau penolakan terhadap tambang laut dalam (deep sea…

Perpres 26/2026: Bayang-Bayang Petral dan Ilusi Ketahanan Energi

Skema penunjukan langsung impor migas terbit melalui Perpres 26/2026. BELUM genap setahun publik mencerna taksiran kerugian negara sebesar Rp285 triliun dalam pusaran perkara…

Agar Program Konversi Kompor Listrik Tak Gagal Lagi

Pemerintah merencanakan program kompor listrik pada 2027. Mengapa pada 2022 gagal? MENGGUNAKAN kompor listrik menjadi pengalaman singkat bagi Lika Wakhid, karyawan swasta yang…

Bisakah Migrasi Kompor Listrik Mengurangi Subsidi Elpiji

Pemerintah mengusulkan anggaran Rp 815,56 miliar untuk konversi kompor gas ke kompor listrik. Bisakah mengurangi subsidi elpiji? BAGI pengusaha warung tegal, migrasi dari kompor…

Dorongan G7 untuk Mineral Kritis Mengancam Komunitas Saat KTT Evian Dibuka

Para pemimpin G7 membuka pembicaraan di Evian hari ini untuk membentuk sebuah badan permanen mineral kritis, di tengah peringatan dari para ahli dan pemimpin masyarakat adat bahwa…

PWYP Indonesia Dorong Integrasi Bisnis dan HAM dalam Rencana Aksi Institusi HAM se-Asia Tenggara

Bangkok, Thailand – Kerusakan lingkungan di Asia Tenggara semakin mengkhawatirkan dan beririsan langsung dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), terutama bagi masyarakat adat,…

ISDS Merupakan Ancaman bagi Aksi Iklim dan Harus Dihapus dari Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN–Australia–Selandia Baru (AANZFTA)

Sepuluh negara ASEAN serta Australia dan Selandia Baru telah sepakat untuk meninjau kembali hak investor untuk menggugat pemerintah yang dikenal sebagai Investor-State Dispute…

Privacy Preference Center

Skip to content