Indonesia Menghadapi Tekanan untuk Mendukung Penundaan Tambang Laut Dalam

Kelompok-kelompok lingkungan mendesak Indonesia untuk mendukung penundaan global terhadap kegiatan tambang laut dalam komersial menjelang pertemuan penting Otoritas Dasar Laut…

Mewujudkan Keadilan Fiskal Sosial-Ekologis Daerah Melalui Parlemen Hijau Daerah

"Daerah penghasil sumber daya alam menanggung beban kerusakan ekologis terbesar, sementara daerah yang menjaga hutan justru 'dihukum' dengan kapasitas fiskal minim karena tidak…

Soroti Paradoks Hilirisasi Nikel, PWYP Indonesia Dorong Penguatan Transparansi dan Keadilan Fiskal

Jakarta – Dalam upaya mendorong penguatan transparansi dan keadilan fiskal di sektor transisi energi, Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas…

Penyitaan Merkuri di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Membongkar Koridor Kejahatan Keuangan Hijau Lintas ASEAN

Organisasi masyarakat sipil mendesak ASEAN dan negara-negara anggotanya menjadikan penyitaan merkuri pada April 2026 sebagai kasus uji bagi kerangka hak lingkungan hidup baru di…

Diseminasi Publik: Mendorong HAM dan Bisnis melalui Pembelajaran Kasus Mineral Indonesia

JAKARTA, 22 Juni 2026 – Bagaimana seorang pemimpin perusahaan mengambil keputusan ketika tuntutan investasi, keberlanjutan bisnis, hak asasi manusia, dan kepentingan masyarakat…

PWYP Serukan Penundaan Berdasarkan Prinsip Kehati-hatian Menjelang Pertemuan ISA 2026

Indonesia didesak untuk mendukung moratorium atau penundaan berdasarkan prinsip kehati-hatian (precautionary pause) terhadap tambang laut dalam dalam pertemuan Otoritas Dasar Laut…

Koalisi PWYP Desak Pemerintah Tolak Tambang Laut Dalam

Pemerintah Indonesia didesak untuk ambil sikap untuk mendukung moratorium atau penolakan terhadap kegiatan tambang dalam atau deep sea mining (DSM). KOALISI Publish What You Pay…

Memperkuat Peran Komunitas dalam Tata Guna Lahan Berkelanjutan dan Berkeadilan Iklim

Tuban, Juni 2026 – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Jawa Timur bekerja sama dengan Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menyelenggarakan pelatihan bertajuk…

Koalisi PWYP Indonesia Desak Pemerintah Indonesia Tolak Komersialisasi Tambang Bawah Laut Dalam Forum Internasional

Jakarta - Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendesak Pemerintah Indonesia agar bersikap mendukung penundaaan atau penolakan terhadap tambang laut dalam (deep sea…

Perpres 26/2026: Bayang-Bayang Petral dan Ilusi Ketahanan Energi

Skema penunjukan langsung impor migas terbit melalui Perpres 26/2026. BELUM genap setahun publik mencerna taksiran kerugian negara sebesar Rp285 triliun dalam pusaran perkara…

Privacy Preference Center

Skip to content