INC-5 UN Tax Convention: FPBI Desak Indonesia Perjuangkan Aturan Pajak Global yang Adil dan Mengikat
JAKARTA, 7 Agustus 2026 - Forum Pajak Berkeadilan Indonesia atau FPBI mendesak Pemerintah Indonesia mengambil posisi yang lebih aktif dan tegas dalam Sesi Kelima Intergovernmental…
Dua Putusan MK dan Pekerjaan Rumah Tata Kelola Hilirisasi Tambang
Pada 16 Juli 2026, dalam satu sidang pleno yang sama, Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan dua putusan penting terkait Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan…
Tata Kelola Pertambangan Dinilai Masih Rapuh, Berisiko Hambat Daya Saing
JAKARTA, KOMPAS.com – Tata kelola sektor pertambangan Indonesia dinilai masih memiliki kelemahan mendasar yang berpotensi menghambat hilirisasi mineral sekaligus menurunkan daya…
Koalisi WE FOR JET Desak Integrasikan Prinsip GEDSI dalam RUEN 2026-2035
Jakarta, 29 Juli 2026 - Koalisi Women and Vulnerable Groups Leading a Transformative and Just Energy Transition (WE FOR JET) secara resmi menyerahkan rekomendasi substansi revisi…
Putusan MK Soal Rantai Pasok Tambang Tak Jamin Kedaulatan
Memasukkan hilirisasi tambang sebagai syarat mendapatkan izin prioritas bisa berujung pada formalitas belaka, tanpa kepastian komitmen. BETAHITA.ID - Putusan Mahkamah Konstitusi…
PWYP Indonesia: Putusan MK Soal Rantai Pasok Hilirisasi Bukan Jaminan Atas Kedaulatan dan Keadilan Sektor Ekstraktif
Jakarta - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 202/PUU-XXIII/2025 menyatakan frasa menyatakan frasa “dan/atau global” dalam Pasal 51B ayat (2) huruf d dan Pasal 60B ayat (2)…
PWYP Indonesia: Putusan MK soal Hilirisasi Belum Jamin Kedaulatan dan Keadilan Sektor Tambang
ARUSBAWAH.CO - Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menilai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 202/PUU-XXIII/2025 yang mengatur prioritas rantai pasok dalam negeri…
PWYP Indonesia Peringatkan Jebakan Formalitas Aturan Turunan
KedaiPena.Com – Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mengambil posisi kritis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 160/PUU-XXIII/2025 yang menyatakan frasa…
PWYP: Putusan MK soal Jalur Prioritas Izin Tambang Belum Selesaikan Persoalan Tata Kelola
JAKARTA, KOMPAS.com – Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 160/PUU-XXIII/2025 belum menyelesaikan persoalan mendasar dalam…
Putusan MK Dinilai Belum Benahi Tata Kelola Tambang
Berita Baru, Jakarta – Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendesak pemerintah memberlakukan moratorium sementara pemberian izin usaha pertambangan (WIUP) baru menyusul…