Kementerian ESDM Hentikan Sementara 36 Perusahaan Minerba di Kaltim
Penghentian sementara izin operasi kepada 190 perusahaan tambang yang tak patuh menempatkan jaminan reklamasi, dianggap kurang memadai. Pemerintah diminta mengawal penerapan…
Penguatan Tata Kelola Lahan IKN Butuh Penegakan Hukum dan Partisipasi Masyarakat
Ibu Kota Nusantara (IKN), 19 September 2025 – PWYP Indonesia bersama dengan konsorsium perbaikan tata kelola lahan dan lingkungan wilayah IKN melaksanakan audiensi dengan Deputi…
Meningkatkan Kapasitas dan Peran Masyarakat untuk Perbaikan Tata Kelola Pertambangan
Balikpapan, 16-17 September 2025 - Peran masyarakat sipil dalam perbaikan tata kelola sektor mineral dan batubara (minerba) sangat penting dan tidak dapat diabaikan. Keterlibatan…
Pernyataan Sikap Masyarakat Sipil Indonesia: Kriminalisasi Aktivis Muda adalah Teror terhadap Demokrasi
Rabu, 17 September 2025 - Kekerasan dan kriminalisasi terhadap Delpedro Marhaen (Direktur Lokataru Foundation) beserta aktivis muda lainnya seperti Khariq Anhar, Syahdan Hussein,…
Freedom of Information Network Indonesia (FOINI): Pembatalan Keputusan KPU RI Bukan Prestasi, Transparansi Profil Calon Presiden, Calon Wakil Presiden, Calon Kepala Daerah dan Calon Anggota Legislatif Sebuah Keharusan!
Jakarta, 16 September 2025 – FOINI memandang bahwa pembatalan ini tidak boleh menghentikan diskursus publik. Insiden ini harus menjadi momentum bagi KPU untuk melakukan refleksi…
Mendorong Pengarusutamaan GEDSI dalam COP30
Jakarta - Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menggelar diskusi terpumpun pada 12 September 2025 di Jakarta sebagai bagian dari upaya merespons pelaksanaan Conference of the…
Atasi Ketimpangan, Menkeu Purbaya Didesak Bereskan Masalah Perpajakan
KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Sipil dalam Forum Pajak Berkeadilan Indonesia (FPBI) mendesak Menteri Keuangan baru, Purbaya Yudhi Sadewa, melakukan reformasi pajak. FPBI menilai…
Membangun Politik Industri Baru: Transisi dari Bawah untuk Keadilan Sosial-Ekologis
Batang, 7-11 September 2025 - Pembangunan industri kerap dilakukan tanpa melihat kondisi masyarakat di tingkat tapak. Hal ini dikarenakan kebijakan atau regulasi yang seringkali…
Urgensi Transparansi dan Keadilan dalam Tata Kelola Industri Nikel di Era Transisi Energi
Jakarta, 9 September 2025 - Kepala Divisi Riset dan Advokasi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Mouna Wasef, menjadi salah satu narasumber kunci dalam acara diseminasi riset…
WALHI Dorong Moratorium Izin Tambang di NTB, Minta APH Tidak Cawe-cawe
KORANNTB.com – Sengkarut Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di NTB kian meruncing akhir-akhir ini. Terjadi pro-kontra antara pihak yang mendukung keberadaan tambang rakyat dan pihak…