Para pemimpin G7 membuka pembicaraan di Evian hari ini untuk membentuk sebuah badan permanen mineral kritis, di tengah peringatan dari para ahli dan pemimpin masyarakat adat bahwa agenda tersebut berisiko mengulangi dampak buruk ekstraksi bergaya kolonial.
KTT ke-52 Kelompok Tujuh (G7), yang berlangsung Senin hingga Rabu di kota spa Évian-les-Bains, Prancis, diperkirakan akan menghasilkan sebuah sekretariat permanen untuk mineral kritis yang dirancang agar tetap berjalan melampaui masa presidensi bergilir negara-negara anggota. Prancis, yang saat ini memegang presidensi G7, menjadi penggerak utama agenda tersebut. Menteri Keuangan Prancis Roland Lescure membandingkan badan yang diusulkan itu dengan Badan Energi Internasional (IEA), yang dibentuk pada 1970-an sebagai respons terhadap monopoli produksi minyak. Paris menjadi kota yang paling mungkin menjadi tuan rumah, dengan IEA maupun Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) dipertimbangkan sebagai institusi yang menaunginya.
Dorongan ini didasari oleh gangguan nyata pada rantai pasok. Ketika Tiongkok memperketat kontrol ekspor unsur tanah jarang pada Oktober 2025, ekspor magnet ke Eropa turun hingga tiga perempat, produsen mobil mengurangi produksi, dan baik Eropa maupun Amerika Serikat masing-masing menghadapi kerugian ekonomi langsung yang diperkirakan mencapai US$1,5 triliun, menurut analisis yang diterbitkan minggu ini oleh Atlantic Council. Eropa memperoleh 85 persen kebutuhan unsur tanah jarang ringan dan 98 persen magnet tanah jarang dari Tiongkok, untuk sektor-sektor seperti kendaraan listrik, turbin angin, dan sistem pertahanan.
Namun, koalisi luas yang terdiri dari para ahli, pemimpin masyarakat adat, dan analis masyarakat sipil Afrika memperingatkan bahwa percepatan eksploitasi mineral berisiko mengulangi berbagai dampak negatif yang sudah terlihat di negara-negara pemilik cadangan tersebut. Lebih dari setengah cadangan mineral kritis dunia berada di atas atau dekat wilayah masyarakat adat, dan pembangunan industri, termasuk pertambangan, kini mengancam hampir 60 persen wilayah adat di 64 negara, menurut penelitian yang dikutip oleh kelompok-kelompok tersebut.
Edson Krenak, dari Masyarakat Adat Krenak di Brasil dan Manajer Program Brasil di Cultural Survival, mengatakan bahwa investor dan pemerintah yang mengabaikan suara masyarakat adat hanya akan memperbesar risiko mereka sendiri dan menanamkan ketidakstabilan ke dalam proyek-proyek tersebut. Ia mencatat bahwa konflik dengan masyarakat telah menyebabkan penundaan yang mahal bagi operasi pertambangan di berbagai belahan dunia.
Profesor Julie Klinger dari University of Delaware mempertanyakan asumsi bahwa ekstraksi baru memang diperlukan. Ia menyebutkan bahwa sebuah studi terbaru menemukan Amerika Serikat dapat memenuhi lebih dari 90 persen kebutuhan mineral kritis domestiknya melalui material yang sudah tersedia di atas permukaan tanah, termasuk dari lokasi-lokasi tambang lama. Menurutnya, kelangkaan mineral kritis lebih merupakan konstruksi yang dibuat-buat daripada kenyataan yang absolut.
“Tidak mungkin membangun ekonomi ‘hijau’ yang stabil di atas fondasi kerusakan lingkungan lokal,” kata Aryanto Nugroho, Koordinator Nasional Publish What You Pay Indonesia, yang memantau transparansi di sektor ekstraktif. Ia mempertanyakan legitimasi sebuah badan yang dikendalikan oleh negara-negara konsumen kaya untuk menetapkan aturan dalam kerangka tata kelola mineral global.
Bagi negara-negara Afrika yang memiliki cadangan besar, kekhawatiran yang muncul tidak hanya bersifat lingkungan, tetapi juga ekonomi. Dr. Claude Kabemba, analis kebijakan Afrika yang memiliki pengalaman lebih dari dua dekade dalam tata kelola sumber daya alam, mengatakan bahwa ekstraksi tidak akan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat setempat selama masih mengikuti pola ekspor mineral mentah tanpa pengolahan lokal dan manufaktur produk jadi. Ia menyerukan agar G7 mendukung upaya industrialisasi Afrika yang bertumpu pada kekayaan mineralnya sendiri.
Lauren Hermanus, salah satu pendiri Southern Transitions, sebuah lembaga kajian yang berfokus pada transisi energi yang adil di negara-negara Global South, berpendapat bahwa ketahanan rantai pasok G7 tidak dapat dinilai secara terpisah dari stabilitas negara-negara penghasil bahan bakunya. Menurutnya, praktik ekstraksi yang merusak fondasi politik dan ekonomi negara-negara kaya mineral pada akhirnya justru akan meningkatkan risiko bagi perekonomian global secara keseluruhan.
Kenya, bersama Brasil, India, Korea Selatan, dan Suriah, diundang sebagai negara mitra dalam KTT Evian. Apakah pertemuan ini akan menghasilkan komitmen kelembagaan yang mengikat untuk membentuk sekretariat permanen atau hanya menghasilkan deklarasi politik tanpa mandat operasional masih menjadi pertanyaan utama menjelang sesi pleno hari Selasa.
Sumber: newsgahana.com