Berita Baru, Jakarta — Kaukus Parlemen Hijau Daerah (KPHD) menggagas pembentukan Akademi Parlemen Hijau Daerah sebagai wadah peningkatan kapasitas anggota DPRD dalam merespons berbagai tantangan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan di daerah.

Gagasan tersebut dirumuskan dalam pertemuan anggota KPHD dari berbagai wilayah Indonesia yang berlangsung di Jakarta pada 3-4 Juni 2026, menjelang peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati setiap 5 Juni.

Forum itu mempertemukan anggota DPRD dengan sejumlah organisasi masyarakat sipil dan pakar kebijakan untuk membahas berbagai isu strategis, mulai dari ekonomi karbon, instrumen fiskal lingkungan, pembiayaan transisi energi, tata kelola sumber daya alam, hingga pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular.

Koordinator Presidium KPHD yang juga anggota DPRD Kota Palu, Mutmainah Korona, mengatakan parlemen daerah memiliki peran penting dalam memastikan agenda lingkungan hidup diterjemahkan ke dalam kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Parlemen daerah memiliki posisi yang sangat strategis dalam memastikan agenda lingkungan hidup tidak berhenti pada tataran wacana. DPRD harus mampu mengawal kebijakan, anggaran, dan pengawasan agar pembangunan daerah berjalan seiring dengan upaya perlindungan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Mutmainah dalam pertemuan tersebut.

Dalam sesi diskusi bersama Direktur The Reform Initiatives (Tri) Hadi Prayitno, peserta membahas peluang pengembangan ekonomi karbon sebagai instrumen yang dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah sekaligus mendorong perlindungan hutan dan ekosistem. Selain itu, berbagai skema pendanaan hijau dan instrumen fiskal lingkungan juga dinilai berpotensi menjadi sumber pembiayaan pembangunan berkelanjutan di daerah.

Sementara itu, Direktur Publish What You Pay (PWYP) Indonesia Arryanto Nugroho memaparkan berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk memperoleh manfaat ekonomi dari pengelolaan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan. Penguatan fungsi pengawasan DPRD dinilai menjadi kunci untuk memastikan hak-hak daerah dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat.

Persoalan pengelolaan sampah juga menjadi salah satu fokus pembahasan. Bersama Founder Waste4Change Junerosano, anggota KPHD mendiskusikan tantangan tata kelola sampah yang masih dihadapi banyak daerah serta peluang pengembangan ekonomi sirkular yang mampu menciptakan nilai tambah ekonomi dan lapangan kerja baru.

Sebagai tindak lanjut dari berbagai pembahasan tersebut, KPHD bersama Pilar Nusantara (PINUS), Tri, PWYP Indonesia, Pattiro, dan Waste4Change menyepakati pentingnya membangun platform pembelajaran yang berkelanjutan bagi anggota DPRD di seluruh Indonesia melalui Akademi Parlemen Hijau Daerah.

Koordinator Wilayah Kalimantan KPHD yang juga anggota DPRD Kubu Raya, Arifin Noor Aziz, mengatakan kebutuhan peningkatan kapasitas anggota DPRD semakin mendesak seiring meningkatnya kompleksitas persoalan lingkungan di daerah.

“Melalui Akademi Parlemen Hijau Daerah, kami ingin membangun ekosistem kepemimpinan politik hijau yang mampu menghadirkan kebijakan publik yang berpihak pada lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Arifin.

Koordinator Sulawesi KPHD yang juga Wakil Ketua I DPRD Poso, Sesi Kristina, menambahkan bahwa tantangan lingkungan di daerah tidak lagi dapat ditangani dengan pendekatan sektoral semata. Menurut dia, anggota DPRD perlu memiliki pemahaman yang lebih kuat mengenai perubahan iklim, tata kelola sumber daya alam, ekonomi karbon, dan pengawasan pembangunan berkelanjutan.

Akademi Parlemen Hijau Daerah dirancang menjadi ruang pembelajaran dan pengembangan kapasitas bagi anggota DPRD untuk memperkuat fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Pembentukan akademi tersebut menjadi salah satu komitmen KPHD dalam mendorong lahirnya kebijakan daerah yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Sumber: beritabaru.co

Privacy Preference Center

Skip to content