Pemerintah mengusulkan anggaran Rp 815,56 miliar untuk konversi kompor gas ke kompor listrik. Bisakah mengurangi subsidi elpiji?
BAGI pengusaha warung tegal, migrasi dari kompor gas ke kompor listrik bukan perkara mudah. Ketua Koperasi Warung Tegal Nusantara Mukroni menyatakan tak siap jika harus beralih sesuai rencana pemerintah pada 2027.
Mukroni berdalih kapasitas daya listrik warteg rata-rata hanya 900 voltampere (VA) hingga 1.300 VA. Menurut daya sebesar itu tak cukup kuat menyuplai energi untuk menghidupkan kompor listrik. “Meski pemerintah mendesain kompor listrik berdaya rendah, kebutuhan warteg yang menggunakan banyak tungku dalam waktu bersamaan tetap akan membuat tagihan listrik bulanan melonjak,” ujar Mukroni saat dihubungi pada Rabu, 17 Juni 2026.
Selama ini, kata Mukroni, pengusaha warteg masih mengandalkan liquefied petroleum gas (LPG) atau elpiji subsidi 3 kilogram. Efisiensi biaya produksi demi menjaga harga makanan tetap terjangkau bagi konsumen kelas menengah ke bawah menjadi alasan.
Selain itu, dapur warteg membutuhkan nyala api yang konstan selama berjam-jam untuk memasak berbagai jenis menu makanan. Ia ragu kompor listrik dapat memenuhi kebutuhan ini dengan biaya murah. “Kami khawatir, kalau pemerintah tidak melihat kesiapan di hilir, program ini dapat menimbulkan goncangan pada usaha kuliner tradisional,” tuturnya.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral merencanakan program kompor listrik dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2027.
Saat rapat pembahasan anggaran bersama Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat pada Senin, 15 Juni 2026, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengusulkan anggaran Rp 815,56 miliar untuk program ini. Ia berujar, program kompor listrik digagas untuk mengurangi ketergantungan pada impor elpiji. “Energi yang kita dorong ke depan bukan hanya LPG, tapi juga kompor listrik, CNG, macam-macam kita buat,” kata Bahlil.
Impor elpiji pada 2020 tercatat sebanyak 6,4 juta ton dari total konsumsi 8,02 juta ton. Pada 2025, sebagaimana dikutip Antara, impor melonjak menjadi 7,49 juta ton dari total konsumsi 9,24 juta ton.
Menurut Bahlil, devisa yang dikeluarkan negara untuk mengimpor elpiji sebesar Rp 120 triliun per tahun. Alokasinya bisa naik seiring dengan fluktuasi harga minyak. Karena itu, diperlukan diversifikasi bauran energi. “Alternatifnya adalah kompor listrik,” ujar Bahlil.
Program kompor listrik tercantum dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2026.
Dalam aturan tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027 itu dijelaskan bahwa program kompor listrik ditujukan untuk menjamin akses energi bersih yang terjangkau, andal, dan berkelanjutan. Selain itu, seperti yang disampaikan Bahlil, untuk mengurangi ketergantungan impor elpiji.
Peraturan itu menyebutkan program kompor listrik akan menyasar dua hingga lima juta rumah tangga. Pemerintah akan berfokus pada wilayah dengan pasokan listrik andal dan tidak termasuk rencana pembangunan jaringan gas. Melalui program ini, pemerintah menargetkan pengurangan beban subsidi elpiji sebesar Rp 2-5 triliun per tahun.
Pada 2022, pemerintah pernah menguji coba konversi kompor listrik kepada 2.000 pelanggan golongan 450 VA dan 900 VA di Solo, Jawa Tengah, serta Denpasar, Bali. Mereka dibekali kompor induksi berdaya 1.000 watt, lengkap dengan wajan dan pancinya, untuk menggantikan kompor gas elpiji tabung 3 kilogram.
Seperti diberitakan Tempo pada 2022, salah satu warga yang menjadi target uji coba adalah Gusti Ayu Anom Ernawati. Warga Desa Kesiman, Denpasar, Bali, ini menerima bantuan kompor listrik dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN.
Menurut Gusti, daya listrik di rumahnya yang berkapasitas 900 VA cukup untuk menyalakan kompor listrik. Dia mengatakan memasak menjadi lebih cepat dan tidak muncul api sehingga tidak khawatir terjadi kebakaran.
Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR pada 14 September 2022, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyatakan sudah ada hasil positif dari uji coba itu. Penerimaan dari masyarakat diklaim baik dan pengeluaran mereka untuk memasak bisa dipangkas 10-15 persen saat menggunakan energi listrik dibanding gas.
Dari hasil sampling pada 23 keluarga penerima manfaat, PLN mengestimasikan ada penghematan Rp 20 juta per tahun. Nilainya bakal lebih besar jika program ini diterapkan secara masif.
Namun, pada 27 September 2022, PLN mengumumkan bahwa proyek konversi kompor gas ke kompor listrik batal. Menurut Darmawan saat itu, pembatalan dilakukan guna menjaga kenyamanan masyarakat dalam pemulihan ekonomi pasca-pandemi Covid-19. Kontrak pengadaan 300 ribu paket kompor listrik juga turut dibatalkan.
Kini rencana migrasi ke kompor listrik muncul lagi. Koordinator Nasional Publish What You Pay Indonesia Aryanto Nugroho mengatakan migrasi kompor listrik berpotensi menghemat devisa dari impor elpiji, tapi tidak menjamin penghematan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Menurut Aryanto, program ini hanya menggeser beban dari subsidi elpiji menjadi subsidi listrik. Terutama jika program ini menyasar rumah tangga miskin dengan daya listrik 450 VA atau 900 VA.
Kapasitas ini di bawah kebutuhan daya minimal kompor listrik induksi, yakni 1.300 VA. “Jika biaya upgrade daya dan pemakaian bulanan tidak disubsidi, masyarakat yang akan nombok. Jika ditanggung, beban subsidi listrik negara membengkak,” kata Aryanto, Rabu, 17 Juni 2026.
Menurut dia, persoalan lain yang bisa timbul adalah program subsidi tersebut tidak tepat sasaran. Ia mengingatkan pemerintah ihwal kebocoran subsidi elpiji 3 kilogram yang masih terjadi hingga sekarang. “Tanpa reformasi sistem verifikasi data yang transparan, subsidi salah sasaran akan terulang dengan instrumen berbeda,” tutur Aryanto.
Sependapat dengan Aryanto, Direktur Eksekutif Energy Watch Olo Berto Siahaan meminta pemerintah mencermati program tersebut. Menurut dia, pemerintah perlu berhati-hati agar program penghematan impor elpiji ini tidak berganti rupa menjadi beban fiskal lain. Karena itu, pemerintah mesti mengklasifikasikan sasaran programnya.
Jika masyarakat ekonomi menengah-bawah yang dituju, ia mengingatkan, kelompok ini membutuhkan bantuan peningkatan daya listrik hingga peralatan memasak khusus kompor listrik. “Jangan sampai migrasi yang tadinya untuk mengurangi beban subsidi LPG malah ditambahkan ke subsidi listrik,” ucap Olo.
Menurut dia, konversi kompor listrik semestinya dimulai dari kelas menengah-atas yang benar-benar menggunakan dan menanggung konsumsi listrik ini. Ia berpendapat, kelompok tersebut realistis dengan target 2-5 juta rumah tangga sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2026. “Pemerintah juga harus memenuhi rasa keadilan untuk kelompok menengah yang rentan,” ujar Olo.
Sementara itu, dosen ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mengatakan migrasi ke kompor listrik tak menyelesaikan persoalan energi nasional.
Ia mengkritik cara pandang pemerintah yang memposisikan penggunaan elpiji sebagai masalah utama energi rumah tangga. “Persoalan sesungguhnya adalah ketergantungan Indonesia terhadap impor energi akibat lemahnya produksi energi domestik dan buruknya tata kelola ketahanan energi nasional,” kata Achmad.
Menurut Achmad, beban fiskal baru dari program kompor listrik tidak hanya berasal dari subsidi listrik untuk masyarakat, tapi jugs dari kebutuhan pembangunan infrastruktur tambahan. Karena itu, ia meminta pemerintah tak memaksa masyarakat beralih ke kompor listrik.
Achmad merekomendasikan pemerintah meningkatkan produksi energi domestik, mempercepat jaringan gas rumah tangga, serta mengembangkan gasifikasi batu bara yang ekonomis. “Pemerintah juga harus mereformasi subsidi yang lebih tepat sasaran dan meningkatkan efisiensi rantai pasok LPG nasional,” tuturnya. ●
Sumber: Tempo