Tata Kelola Industri Ekstraktif dalam Pengendalian Perubahan Iklim
Tata kelola hutan dan lahan selama ini telah menjadi perhatian khusus Pemerintah. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai kebijakan nasional, di antaranya kebijakan moratorium…
Penerimaan Migas Indonesia: Menggunakan Data Pembayaran Kepada Pemerintah untuk Akuntabilitas
Sektor minyak bumi dan gas (migas) merupakan sumber penerimaan yang signifikan bagi pemerintah Indonesia, di mana sektor ini berkontribusi 7.4% terhadap penerimaan negara di tahun…
Dampak Omnibus Law Terhadap Sektor Pertambangan dan Sumber Daya Alam
Joko Widodo dalam pidato pelantikannya sebagai Presiden RI periode 2019-2024 menyampaikan akan mengusulkan penerbitan 2 (dua) UU besar, yaitu UU Cipta Lapangan Kerja dan UU…
Buka Informasi dan Ruang Partisipasi: Langkah Awal Tingkatkan Kualitas Hidup Warga Sekitar Tambang
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara pada September, 2019.…
Peningkatan Kualitas Transparansi Data Industri Ekstraktif Bagi Jurnalis dan Organisasi Masyarakat Sipil
Manfaat keterbukaan informasi publik dapat diukur dari seberapa besar atensi pengguna (users) dalam mengetahui, memanfaatkan, maupun memberi umpan balik terhadap sistem yang…
Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pengawasan Pertambangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat
Keterlibatan dan partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan dalam pengawasan kegiatan pertambangan, mengingat aktivitas pertambangan dapat memicu terjadinya kerusakan…
Moeldoko dan JMPPK Bahas Kajian Pegunungan Kendeng
Jakarta - Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) melakukan pertemuan dengan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko. JMPPK meminta Kajian Lingkungan Hidup…
Pelatihan Audit Sosial Sedulur Kendeng: Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pembangunan
Peran serta masyarakat diperlukan untuk memastikan implementasi kebijakan pembangunan yang tepat dan berkeadilan. Hal ini tertuang dalam PP No.45 Tahun 2017 tentang Partisipasi…
