Nyawiji Nandur Kanggo Lestarine Kendeng

Pangkur Nanduri panggonan bera // Dina iki barengan ditindhaki // Wujud tindakan lan laku // Kanggo ngomahi toya // Dimen sumber lestari nyukupi butuh // Kang mangkono anak putu // Tetep bisa den…

Read More

Revisi UU Minerba: Perspektif Pelaku Industri dan Pemangku Kepentingan

Sidang paripurna ke-5 DPR periode 2019-2024 pada pertengahan Desember 2019 lalu, menyepakati Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan…

Read More

Revisi UU Pertambangan Minerba dan Masa Depan Tata Kelola Sektor Pertambangan

Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (RUU Minerba) telah diusulkan sejak hampir 5 tahun lalu, pada 2 Februari…

Read More

Implikasi Omnibus Law terhadap Upaya Penataan Ruang dan Pencegahan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam

Pada 12 Februari 2020 lalu, pemerintah resmi menyerahkan kepada DPR Draf RUU Cipta Kerja, salah satu RUU Omnibus Law yang belakangan mengundang kontroversi, karena prosesnya yang dianggap tertutup…

Read More

Polemik RUU Cipta Kerja di Sektor Minerba

Beragam polemik terkait proses penyusunan Omnibus Law RUU Cipta Kerja masih berlanjut, baik dari segi prosedur, proses maupun substansi. Hal ini kembali menjadi pembicaraan dalam Diskusi Media yang…

Read More

NTB dan Aceh Cerita Satu Data

Pemerintahan yang terbuka akan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat terhadap jalannya pemerintahan, serta mendorong terwujudnya birokrasi yang bersih dan melayani pemenuhan kebutuhan masyarakat.…

Read More

Menelisik Pasal-pasal Inkonstitusional dalam RUU Cipta Kerja

JAKARTA. Koordinator Nasional Publish What You Pay Indonesia, Maryati Abdullah, menjadi narasumber dalam diskusi bertajuk “Pasal-pasal Inkonstitusional RUU Cipta Kerja” yang diselenggarakan oleh KoDe…

Read More

Polemik Omnibus Law Sektor Pertambangan Minerba: Kaji Lebih Mendalam dan Buka Keran Aspirasi Publik Seluas-luasnya

Pemerintah secara resmi telah menyerahkan Surat Presiden (Surpres) dan Draft Rancangan UndangUndang (RUU) Cipta Kerja kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Rabu (12/2/2020). Draft RUU Cipta Kerja…

Read More

Kebijakan Satu Data Indonesia Dorong Keterbukaan dan Akuntabilitas Pemerintah terhadap Publik

Keterbukaan dalam menjalankan pemerintahan dibutuhkan untuk mewujudkan pemerintahan yang partisipatif, dimana masyarakat dapat aktif berpartisipasi mengawal dan mengawasi jalannya pemerintahan. Untuk…

Read More

Rapat Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum Pengelolaan Pertambangan Minerba, Kemenkumham

JAKARTA. Koordinator Nasional Publish What You Pay Indonesia Maryati Abdullah dan Asisten Program Al Ayubi menghadiri rapat perdana Tim Kelompok Kerja (Pokja) Analisis dan Evaluasi Hukum terkait…

Read More