Program Tata Kelola Industri Ekstraktif dan Hutan
Extractive Industry and Forest Governance Program “Saat ini teknologi memungkinkan kita mengetahui perubahan bentang kawasan hutan dengan mudah, tanpa harus melewati proses yang rumit dan panjang.…
PDIP Sebut Tak Akan Ubah Cara Pemilihan Presiden Lewat Amendemen UUD
Wakil Ketua MPR dari Fraksi PDIP Ahmad Basarah mengklaim pihaknya hanya menargetkan amendemen UUD 1945 terbatas pada Pasal 3. Melalui amendemen pasal tersebut, PDIP menginginkan agar MPR dapat…
Pimpinan Dewan Sekutu Pemerintah, Pengawasan Berpotensi Kendur
Komposisi pimpinan Dewan Pimpinan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) saat ini berpotensi menurunkan fungsi pengawasan dan penyeimbang pemerintah.…
Revisi UU KPK Berimbas Langsung Terhadap Perekonomian Indonesia
Revisi undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akhirnya disahkan oleh DPR RI beberapa waktu lalu masih menuai kontroversi. Upaya pelemahan terhadap lembaga anti rasuah ini nyatanya…
Di Balik Kebutnya Pembahasan RUU KPK dan Minerba
Jakarta, CNN Indonesia -- Koalisi Masyarakat Sipil menganggap kebutnya pembahasan revisi Undang-undang KPK dan Undang-undang Minerba tak luput dari upaya melemahkan pemberantasan korupsi sekaligus…
Pengesahan UU KPK Dinilai Berpotensi Turunkan Minat Investasi
Peneliti senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru disahkan Dewan Perwakilan Rakyat…
Perubahan UU KPK Dikhawatirkan Berdampak ke Investasi
JAKARTA, KOMPAS – Pengesahan perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dikhawatirkan berdampak signifikan terhadap perekonomian domestik. Selama ini persoalan…
Ada UU KPK Baru, Pengusutan Kasus Korupsi Migas Terancam Makin Lambat
Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai pengesahan Undang-Undang (UU) tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal membuat pengusutan perkara rasuah di sektor…
Legislasi Harus Cerminkan Aspirasi Publik
CAPAIAN kinerja legislasi anggota dewan periode 2014-2019 sangat minim. Menurut catatan Kode Inisiatif, para wakil rakyat periode tersebut hanya menyelesaikan 22,63% dari Program Legislasi Nasional…
