Urgensi Kebijakan Satu Data di Provinsi NTB
Pemerintahan yang terbuka akan mendorong terwujudnya partisipasi aktif masyarakat terhadap pemerintah, serta akan mendorong terwujudnya birokrasi yang bersih dan melayani…
Diskusi Publik The Brooking Institute: Menggunakan Data Industri Ekstraktif untuk Mengatasi Kesenjangan dan Memperkuat Akuntabilitas
Pada tanggal 24 Oktober (2019), The Brooking Institute untuk Africa Growth Initiative bersama dengan Oxfam, The Natural Resource Governance Institute, dan Publish What You Pay…
Mengakses Informasi Izin Pertambangan: Aksi Jamhur yang Menginspirasi
Ditulis oleh: Abdurrahman Wahid, Knowledge Manager SOMASI NTB “Industri pertambangan telah merusak lingkungan,” kata Jamhur tentang kondisi lingkungan Provinsi Nusa Tenggara Barat…
Visi Jokowi Terkait Transformasi Ekonomi Keluar dari Ketergantungan SDA, Perlu Syaratkan Pentingnya Tata Kelola dan Anti-Korupsi
Siaran Pers PWYP Indonesia Untuk dipublikasikan pada 22 Oktober dan setelahnya Jakarta—Presiden Jokowi dalam pidato resminya sesaat setelah dilantik menjadi Presiden Republik…
Peran dan Partisipasi Masyarakat Dalam Perda Pertambangan Provinsi NTB
Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada bulan September tahun 2019 telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan…
Program Tata Kelola Industri Ekstraktif dan Hutan
Extractive Industry and Forest Governance Program “Saat ini teknologi memungkinkan kita mengetahui perubahan bentang kawasan hutan dengan mudah, tanpa harus melewati proses yang…
PDIP Sebut Tak Akan Ubah Cara Pemilihan Presiden Lewat Amendemen UUD
Wakil Ketua MPR dari Fraksi PDIP Ahmad Basarah mengklaim pihaknya hanya menargetkan amendemen UUD 1945 terbatas pada Pasal 3. Melalui amendemen pasal tersebut, PDIP menginginkan…
Pimpinan Dewan Sekutu Pemerintah, Pengawasan Berpotensi Kendur
Komposisi pimpinan Dewan Pimpinan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) saat ini berpotensi menurunkan fungsi pengawasan dan…
Revisi UU KPK Berimbas Langsung Terhadap Perekonomian Indonesia
Revisi undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akhirnya disahkan oleh DPR RI beberapa waktu lalu masih menuai kontroversi. Upaya pelemahan terhadap lembaga anti…
Di Balik Kebutnya Pembahasan RUU KPK dan Minerba
Jakarta, CNN Indonesia -- Koalisi Masyarakat Sipil menganggap kebutnya pembahasan revisi Undang-undang KPK dan Undang-undang Minerba tak luput dari upaya melemahkan pemberantasan…