Agenda Prioritas 3 (AP-3) PWYP Indonesia adalah mendorong perbaikan tata kelola sektor energi, lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.
AP-3 meliputi aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, inklusif dan adil gender dalam tata kelola sektor energi (termasuk transisi energi), tata kelola lahan dan lingkungan hidup, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di sektor sumber daya alam migas, pertambangan dan energi.
Artikel terkait
24 Juni 2016
Eyes on The Forest: IUP Berstatus C&C Perlu Ditinjau Lebih Lanjut
Kondisi status Clear and Clean (C&C) Izin Usaha Pertambangan (IUP) perlu ditinjau lebih lanjut. Pasalnya, diketahui sebanyak 201 IUP berstatus…
24 Juni 2016
Koalisi CSO Nilai Penertiban IUP Non-CnC Masih Jalan di Tempat
Sejumlah agenda reformasi di sektor pertambangan mineral dan batubara masih berjalan di tempat. Salah satunya adalah soal penertiban Izin Usaha…
14 Juni 2016
6 Hal yang Harus Ditindaklanjuti dari Korsup Minerba
Korsup Minerba dimulai sejak tahun 2014 di 12 provinsi yang kemudian dilanjutkan ke 19 provinsi lainnya mulai Desember 2014. Korsup Minerba dilakukan…
13 Juni 2016
Korsup KPK dan Penataan Izin Tambang Sektor Minerba
Brief “Korsup KPK dan Penataan IUP Sektor Minerba” memotret bagaimana perjalanan Korsup KPK yang dimulai sejak tahun 2014…
17 Mei 2016
Koalisi Masyarakat Sipil Menunggu Realisasi Kebijakan Moratorium Tambang
Jakarta – Koalisi masyarakat sipil yang fokus mendorong reformasi tata kelola sumber daya ekstraktif, Publish What You Pay Indonesia meminta Presiden…
16 Mei 2016
3.982 IUP Masih Non C&C
Per 16 Mei 2016, masih banyaknya Izin Usaha Pertambangan (IUP) berstatus non C&C. IUP tidak C&C ini disebabkan oleh perusahaan tidak memiliki…
12 Mei 2016
Perencanaan Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi Usulan Masyarakat Sipil
Masyarakat sipil melihat UU Migas no. 20/2001 sangat eksploitatif tanpa adanya aspek perencanaan, di mana migas merupakan sumber daya strategis yang…
12 Mei 2016
Supervisi Minerba: Ribuan Usaha Diduga Tak Bayar Pajak
Bisnis.com, JAKARTA--Koordinasi dan supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di sektor pertambangan masih menyisakan 3.966 Izin Usaha…







