Moratorium Tambang di Aceh

Moratorium yang berlangsung di Aceh selama 2014-2016 telah menyelamatkan hutan lindung seluas 407.162 hektar.

Eyes on The Forest: IUP Berstatus C&C Perlu Ditinjau Lebih Lanjut

Kondisi status Clear and Clean (C&C) Izin Usaha Pertambangan (IUP) perlu ditinjau lebih lanjut. Pasalnya, diketahui sebanyak 201 IUP berstatus C&C di Kalimantan Barat…

Koalisi CSO Nilai Penertiban IUP Non-CnC Masih Jalan di Tempat

Sejumlah agenda reformasi di sektor pertambangan mineral dan batubara masih berjalan di tempat. Salah satunya adalah soal penertiban Izin Usaha Pertambangan yang berstatus non-CnC…

6 Hal yang Harus Ditindaklanjuti dari Korsup Minerba

Korsup Minerba dimulai sejak tahun 2014 di 12 provinsi yang kemudian dilanjutkan ke 19 provinsi lainnya mulai Desember 2014. Korsup Minerba dilakukan untuk mendorong terciptanya…

Korsup KPK dan Penataan Izin Tambang Sektor Minerba

Brief “Korsup KPK dan Penataan IUP Sektor Minerba” memotret bagaimana perjalanan Korsup KPK yang dimulai sejak tahun 2014 hingga saat ini. Awalnya,…

3.982 IUP Masih Non C&C

Per 16 Mei 2016, masih banyaknya Izin Usaha Pertambangan (IUP) berstatus non C&C. IUP tidak C&C ini disebabkan oleh perusahaan tidak memiliki NPWP, konsesi tumpang tindih…

Supervisi Minerba: Ribuan Usaha Diduga Tak Bayar Pajak

Bisnis.com, JAKARTA--Koordinasi dan supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di sektor pertambangan masih menyisakan 3.966 Izin Usaha Pertambangan (IUP) bermasalah disertai…

Gubernur Didesak Segera Cabut IUP Bermasalah

Jakarta–Koalisi Anti-Mafia Tambang mendesak Gubernur di 31 Provinsi di seluruh Indonesia untuk segera menyelesaikan penertiban izin usaha pertambangan (IUP) yang masih berstatus…

Penerimaan Daerah dari Sektor Pertambangan, Pasca Berlakunya UU Pemda

Pasca-berlakunya UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda), kewenangan penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) yang sebelumnya berada di kabupaten sepenuhnya ditarik ke…

Privacy Preference Center

Skip to content