Polemik Omnibus Law Sektor Pertambangan Minerba: Kaji Lebih Mendalam dan Buka Keran Aspirasi Publik Seluas-luasnya
Pemerintah secara resmi telah menyerahkan Surat Presiden (Surpres) dan Draft Rancangan UndangUndang (RUU) Cipta Kerja kepada Dewan Perwakilan Rakyat…
Rapat Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum Pengelolaan Pertambangan Minerba, Kemenkumham
JAKARTA. Koordinator Nasional Publish What You Pay Indonesia Maryati Abdullah dan Asisten Program Al Ayubi menghadiri rapat perdana Tim Kelompok…
Omnibus Law dan Catatan Proses Perumusan Undang Undang di Sektor Pertambangan
Presiden Jokowi dalam pidato pertamanya setelah dilantik sebagai Presiden RI 2019-2024 menyampaikan akan mengusulkan penerbitan 2…
PWYP Khawatir Ada Potensi Korupsi di RUU Minerba
SULTENG RAYA – Publish What You Pay (PWYP) Indonesia yang merupakan salah satu lembaga yang konsen dibalik upaya Menteri Energi dan Sumber Daya Alam…
Koalisi Masyarakat Sipil Minta Jokowi Tarik DIM RUU Minerba
TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil Kawal RUU Minerba mendesak Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR menghentikan pembahasan draf rancangan…
Masyarakat Sipil Desak Presiden dan DPR Tunda Pembahasan RUU Minerba
Jakarta – Minggu lalu (18/7) Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah memulai agenda Pembicaraan Tingkat 1 draft Rancangan Undang-Undang…
Siaran Pers: PWYP Indonesia Desak Pemerintah Konsisten Tegakkan UU Minerba dalam Rencana Perubahan ke-6 PP 23/2010
Jakarta—Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendesak Pemerintah untuk konsisten menegakkan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun…
Pemangku Kepentingan Bahas Lahan Bekas Tambang di Aceh
Di penghujung tahun 2018, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah menerbitkan Keputusan Gubernur nomor 540/1436/2018 terkait pencabutan…
Upaya Mencegah Benturan Kepentingan dan Praktik Monopoli Melalui Pengungkapan Beneficial Ownership
Sektor Sumber Daya Alam (SDA) merupakan sektor yang rawan terjadi benturan kepentingan (Conflict of Interest) dan praktik monopoli. Pengungkapan…
Memahami dan Mendorong Keterbukaan Data Beneficial Ownership di Sektor Ekstraktif
Di tahun 2016 Panama Papers mengungkap nama-nama pejabat publik dan pemimpin dunia, termasuk 1038 wajib pajak asal Indonesia, yang menunjukkan bahwa…
Subscribe Newsletter
Dapatkan kabar terbaru kami setiap bulan! dengan mengikuti newsletter kami.