Melihat Untung Rugi Kebijakan Larangan Ekspor Mineral Mentah
Pelarangan ekspor akan berisiko memunculkan risiko balasan atau retaliasi dari mitra dagang. Tapi hilirisasi berpotensi membuka peluang kerja, meningkatkan nilai ekspor, bahkan…
PWYP Indonesia Desak Pemerintah Konsisten Tak Kembali Lakukan Relaksasi Ekspor Mineral
Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, mendesak Presiden Jokowi dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, untuk konsisten…
Polemik Omnibus Law Sektor Pertambangan Minerba: Kaji Lebih Mendalam dan Buka Keran Aspirasi Publik Seluas-luasnya
Pemerintah secara resmi telah menyerahkan Surat Presiden (Surpres) dan Draft Rancangan UndangUndang (RUU) Cipta Kerja kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Rabu (12/2/2020).…
Rapat Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum Pengelolaan Pertambangan Minerba, Kemenkumham
JAKARTA. Koordinator Nasional Publish What You Pay Indonesia Maryati Abdullah dan Asisten Program Al Ayubi menghadiri rapat perdana Tim Kelompok Kerja (Pokja) Analisis dan…
Omnibus Law dan Catatan Proses Perumusan Undang Undang di Sektor Pertambangan
Presiden Jokowi dalam pidato pertamanya setelah dilantik sebagai Presiden RI 2019-2024 menyampaikan akan mengusulkan penerbitan 2 (dua) Undang-Undang (UU) besar,…
PWYP Khawatir Ada Potensi Korupsi di RUU Minerba
SULTENG RAYA – Publish What You Pay (PWYP) Indonesia yang merupakan salah satu lembaga yang konsen dibalik upaya Menteri Energi dan Sumber Daya Alam (EDSM), menghawatirkan RUU…
Koalisi Masyarakat Sipil Minta Jokowi Tarik DIM RUU Minerba
TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil Kawal RUU Minerba mendesak Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR menghentikan pembahasan draf rancangan undang-undang mineral dan batu bara…
Masyarakat Sipil Desak Presiden dan DPR Tunda Pembahasan RUU Minerba
Jakarta – Minggu lalu (18/7) Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah memulai agenda Pembicaraan Tingkat 1 draft Rancangan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara…
Siaran Pers: PWYP Indonesia Desak Pemerintah Konsisten Tegakkan UU Minerba dalam Rencana Perubahan ke-6 PP 23/2010
Jakarta—Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendesak Pemerintah untuk konsisten menegakkan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu…
