PWYP Indonesia Desak Pemerintah Tak Lagi Beri Kelonggaran Bagi Perusahaan Tak Patuh Kewajiban DMO Batubara dan Konsisten Kendalikan Produksi Batubara
Jakarta - Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) akhirnya berani bertindak tegas untuk mengenakan sanksi berupa pelarangan penjualan batu…
PWYP Indonesia dan GAK-LPT Selenggarakan Webinar Pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Korupsi di Sektor Pertambangan dan Sumber Daya Alam (SDA)
Jakarta, PWYP Indonesia – Pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilakukan secara sistematis melalui revisi undang-undang KPK (UU No.…
Mendorong Peran Sektor Energi dalam Mewujudkan Pemulihan Ekonomi yang Lebih Hijau Pasca Covid
Perekonomian Indonesia pada tahun 2020 berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp15.434,2 triliun serta PDB…
Transparansi Beneficial Ownership dan Celah Penghindaran Pajak di Indonesia
Saat ini, Indonesia belum mempunyai regulasi yang memadai mengenai Trust. Kelemahan regulasi ini menjadi celah hukum yang dapat…
PWYP Indonesia Dorong Integritas Keuangan Pemerintah untuk Pembangunan Berkelanjutan
Pendahuluan Integritas Keuangan yang dihadapi oleh Pemerintah saat ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam negeri maupun diwilayah…
PWYP Indonesia Adakan Diskusi Transisi Energi dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan
Jakarta, PWYP Indonesia - Jelang Rakernas 2021, PWYP Indonesia gelar diskusi daring bertajuk “Transisi Energi Dalam Kerangka Pembangunan Regional…
Perbaikan Tata Kelola Batubara
Indonesia merupakan salah satu produsen batubara terbesar di dunia, dengan total produksi mencapai 616,16 juta ton pada tahun 2019. Tren produksi…
PDIP Sebut Tak Akan Ubah Cara Pemilihan Presiden Lewat Amendemen UUD
Wakil Ketua MPR dari Fraksi PDIP Ahmad Basarah mengklaim pihaknya hanya menargetkan amendemen UUD 1945 terbatas pada Pasal 3. Melalui amendemen pasal…
Pimpinan Dewan Sekutu Pemerintah, Pengawasan Berpotensi Kendur
Komposisi pimpinan Dewan Pimpinan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) saat ini berpotensi…
Revisi UU KPK Berimbas Langsung Terhadap Perekonomian Indonesia
Revisi undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akhirnya disahkan oleh DPR RI beberapa waktu lalu masih menuai kontroversi. Upaya…
Subscribe Newsletter
Dapatkan kabar terbaru kami setiap bulan! dengan mengikuti newsletter kami.