PWYP Minta TRTKM Ajukan Draf Revisi UU Migas Versi Masyarakat Sipil
04 March 2015, Editor Cundoko MigasReview, Jakarta - Publish What You Pay (PWYP) mendorong Tim Reformasi Tata Kelola Migas (TRTKM) mengajukan draf revisi UU Minyak dan Gas Bumi…
Jakarta Berencana Melakukan Perubahan Besar
bangkokpost.com - Pemerintah Indonesia telah memulai tinjauan menyeluruh dari semua aspek industri hulu migas termasuk perizinan, kebijakan dan peraturan. Tim reformasi tata…
Enam Catatan Kritis dalam Lelang Jabatan di Kementerian ESDM
Suci Sedya Utami - 12 Januari 2015 20:58 wib Metrotvnews.com, Jakarta: Koalisi Masyarakat Sipil yang tergabung dalam Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendesak Menteri Energi…
Indonesia Diharapkan Menyerukan Transparansi Sektor Migas di G20
VIVAnews - Negara-negara G20 diharapkan dapat melaksanakan praktek tata kelola yang transparan dan bersih dari korupsi untuk pelaksanaan pembangunan ekonominya. Selain itu,…
Rentan Jadi Sapi Perahan, Seleksi Bos Pertamina Harus Transparan
Liputan6.com, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil yang tergabung dalam Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendesak Menteri BUMN Rini Soemarno agar mekanisme dan proses seleksi…
Pilih bos Pertamina, Menteri BUMN diminta libatkan KPK dan PPATK
Merdeka.com - Koalisi Masyarakat Sipil Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendesak Menteri BUMN Rini Soemarno untuk melakukan seleksi terbuka terhadap calon direktur utama…
Menteri Didesak Transparan Dalam Memilih Bos Pertamina
Sebuah koalisi masyarakat sipil yang disatukan di bawah kelompok Publish What You Pay (PWYP) Indonesia telah mendesak Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini MS Suwandi untuk…
Pemerintah Diharap Transparan Soal Informasi Penerimaan Negara
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia baru saja menjadi satu-satunya negara di Asean yang telah memenuhi standar compliant dalam pelaksanaan EITI (Extractive Industries…
Indonesia Mencapai Status “Negara Taat” dari International Board of EITI
Naypitaw - Dewan Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif Internasional (EITI) sepakat untuk memberikan Indonesia status anggota penuh atau negara patuh EITI. Keputusan ini…