Banyak Tambang Batu Bara yang Tindih Kawasan Hutan

Aktivitas pertambangan di daerah meningkat signifikan sejak berlakunya otonomi daerah, atau desentralisasi. Hal ini membuat setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengatur…

berita Detik

KPK: 3.202 Perusahaan Tambang di RI Tak Punya NPWP

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat masih banyak perusahaan pemegang zin usaha pertambangan (IUP) yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Berdasarkan…

Izin Tambang Naik Tajam Sejak Otonomi Daerah, Banyak yang Bodong

Jakarta - Melonjaknya izin usaha pertambangan (IUP) di Indonesia terjadi di masa peralihan pemerintahan yang tadinya sentralisasi menjadi desentralisasi atau otonomi daerah.…

Siaran Pers: Peluncuran Laporan Penataan Izin Batubara dalam Korsup KPK

Laporan: Penataan Izin Batubara Dalam Korsup KPK yang dirilis oleh PWYP Indonesia hadir untuk merangkum perjalanan reformasi tata kelola pertambangan batubara yang diinisiasi oleh…

Siaran Pers: Laporan Penataan Izin Batubara Dalam Korsup KPK

Siaran Pers: PWYP Indonesia (7 Juni 2017) Laporan Penataan Izin Batubara Dalam Korsup KPK yang dirilis oleh PWYP Indonesia hadir untuk merangkum perjalanan reformasi tata kelola…

Hukum Online

Pengungkapan Beneficial Owner ‘Pintu Masuk’ Kejar Korporasi Penghindar Pajak

Rancangan Perpres tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana…

EITI dan Peningkatan Kualitas Transparansi Industri Ekstraktif

JAKARTA – Koalisi Publish What You Pay Indonesia mengapresiasi diterbitkannya Laporan Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) Tahun Fiskal 2014, sekaligus Peta Jalan…

PWYP Knowledge Forum: Pemerintah Perlu Perkuat Keamanan Energi Nasional

Kebijakan diplomasi energi Indonesia dianggap masih berpersfektif inward looking. Hal itu dikemukakan oleh Emanuel Bria, Indonesia Country Manager Natural Resources Governance…

Pemerintah Diminta Tegas Tindak Lanjuti Potensi Kerugian dari Indikasi Pelanggaran Lingkungan Freeport

Jakarta – Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendesak pemerintah untuk menindaklanjuti potensi kerugian dari indikasi pelanggaran lingkungan yang dilakukan PT. Freeport…

Jangan Gegabah Perpanjang Izin

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah daerah diharapkan tidak gegabah memperpanjang izin usaha pertambangan yang sudah habis masa berlakunya. Kelalaian dalam perpajakan pemegang izin…

Privacy Preference Center

Skip to content