11 Maret 2019
Aliansi Masyarakat Sipil untuk Tata Ruang dan Pembangunan Jawa Tengah: Apa Kabar Tata Ruang dan Rencana Pembangunan Jawa Tengah?
Semarang – Rancangan Revisi Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang dan Wilayah (Raperda RTEW) Provinsi Jawa Tengah 2009 – 2029 telah disahkan menjadi Perda pada sidang paripurna…
11 Maret 2019
Masyarakat Sipil Kawal Putusan EITI yang Wajibkan Perusahaan Buka Data Kontrak & Izin, Kewajiban Keuangan Lingkungan, Serta Integrasi Kesetaraan dan Keadilan Gender di Industri Ekstraktif
Jakarta-Pertemuan Dewan Extractive Industries Transparency Initiatives (EITI) Internasional ke-42 yang diselenggarakan di Kyev, Ukraina pada 28 Februari lalu menghasilkan…
13 Februari 2019
PWYP Indonesia Tawarkan 5 Prioritas Sektor Energi dan 7 Agenda Perbaikan Tata Kelola SDA Kepada Kandidat Presiden-Wakil Presiden RI dalam Debut Pemilu 2019
Jakarta – 5 (lima) hari lagi, tepatnya pada 17 Februari 2019, Komisi Pemilihan Umum akan menggelar #DebatPilpres2019 putaran kedua dengan tema Energi, Pangan, Infrastruktur,…
3 Februari 2019
Debat Kedua Diharapkan Singgung soal Pengambilalihan Freeport dan Blok Rokan
JAKARTA, KOMPAS.com - Manajer Advokasi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia Aryanto Nugroho menilai, debat kedua Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 dapat menjadi momen untuk…
3 Februari 2019
Ini Topik soal Energi yang Dinilai Penting Dibahas pada Debat Kedua
JAKARTA, KOMPAS.com - Manajer Advokasi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia Aryanto Nugroho mengungkapkan beberapa isu energi yang perlu diperhatikan kedua pasangan calon dalam…
3 Februari 2019
PWYP: Visi Misi Soal Energi Terbarukan Kedua Capres Belum Jelas
TEMPO.CO, Jakarta - Publish What You Pay atau PWYP sebuah lembaga non pemerintah yang bergerak pada isu energi menilai bahwa dalam visi misi kedua calon presiden (capres) masih…
3 Februari 2019
LSM PWYP Tagih Gagasan Paslon soal Pemberantasan Korupsi Sektor SDA
JAKARTA, KOMPAS.com - Manajer Advokasi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia Aryanto Nugroho menilai kedua pasangan capres dan cawapres perlu memiliki gambaran secara lebih…
29 Januari 2019
Tata Kelola Mesti Transparan
JAKARTA, KOMPAS — Tata kelola sumber daya alam yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan harus terus didorong dan dipercepat. Sebab, ketahanan ekonomi dan pembangunan di…










