Presiden Jokowi, Jangan Biarkan Bahan Mineral Mentah Diekspor Begitu Saja!
Bahan tambang mineral mentah merupakan kekayaan dari kandungan perut bumi Indonesia dan harus dikelola sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Konstitusi…
Pembahasan Revisi UU Migas Lambat!
Jakarta - Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menilai DPR terlalu lambat untuk menyelesaikan pembahasan Revisi atas UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas)…
Masyarakat Sipil Sampaikan Rekomendasi Indonesia Anti Corruption Forum (IACF) V kepada Presiden
Indonesia Anti Corruption Forum (IACF) ke-5 tahun 2016 menghasilkan 16 rekomendasi untuk meningkatkan kinerja pemberantasan korupsi di Indonesia. Rekomendasi tersebut…
Krisis Energi 2025, DPR Didesak Rampungkan Revisi UU Migas
TEMPO.CO, Jakarta -Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendesak Komisi VII DPR agar segera membahas revisi Undang-undang Minyak dan Gas (Migas). Koalisi masyarakat sipil untuk…
Peta Jalan Transparansi Beneficial Ownership di Indonesia
Pemerintah Indonesia telah berkomitmen dalam Anti-Corruption Summit yang berlangsung Mei 2016 lalu, mengenai transparansi beneficial ownership untuk mencegah korupsi, penghindaran…
Kawal Industri Ekstraktif dengan Aplikasi Open Mining
Di era keterbukaan informasi dan transparansi, data terbuka yang memudahkan publik dalam proses pengumpulan data, mengolah, dan menganalisa data menjadi argumen yang kuat untuk…
Menggali Sejarah Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif
PWYP Indonesia saat ini sedang menyusun analisis laporan Extractive Industry Transparency Initiative (EITI). Dalam laporan itu nantinya akan disinggung mengenai sejarah EITI dan…
PWYP Indonesia Kaji Reformasi Perizinan Minerba di Daerah Kaya Tambang
Penarikan kewenangan pemberian izin pertambangan dari kabupaten/kota ke provinsi yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 menjadi momentum perubahan tata kelola perizinan…