Masalah dalam Penertiban Izin Tambang
Tata kelola pertambangan di Indonesia bisa berlanjut menjadi isu yang berpengaruh terhadap sektor lingkungan dan ekonomi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya transparansi dan…
ESDM Membentuk Direktorat Baru PNBP
PWYP Indonesia mengapresiasi Kementrian ESDM atas komitmennya dalam upaya meningkatkan PNBP dari industri mineral dan batubara dengan membuat direktorat khusus PNB. Dirjen Minerba…
Memanggil Jokowi untuk Berjuang dengan Misi Moratorium
Koalisi Tambang Anti-Mafia menyerukan Presiden Joko Widodo, 'Jokowi', untuk terus berjuang untuk moratorium lima tahun pada aktivitas destruktif baru di hutan Indonesia. Awal…
Gelombang Transparansi Global: Indonesia dan Regulasi Bursa Efek US
Sebulan terakhir, the US SEC (badan/komisi yang menaungi bursa-bursa di US) telah mensahkan sebuah aturan yang mewajibkan seluruh perusahaan ekstraktif untuk membuka seluruh…
Eyes on The Forest: IUP Berstatus C&C Perlu Ditinjau Lebih Lanjut
Kondisi status Clear and Clean (C&C) Izin Usaha Pertambangan (IUP) perlu ditinjau lebih lanjut. Pasalnya, diketahui sebanyak 201 IUP berstatus C&C di Kalimantan Barat…
RUU Pengampunan Pajak Mencederai Rasa Keadilan
Forum Pajak Berkeadilan (FPB) mendesak Pemerintah dan DPR untuk menghentikan pembahasan RUU Pengampunan Pajak karena dianggap mencederai rasa keadilan. Sikap itu disampaikan pada…
Koalisi CSO Nilai Penertiban IUP Non-CnC Masih Jalan di Tempat
Sejumlah agenda reformasi di sektor pertambangan mineral dan batubara masih berjalan di tempat. Salah satunya adalah soal penertiban Izin Usaha Pertambangan yang berstatus non-CnC…
