Pengumuman Pemenang Call for Partner 2020
Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Program Keterbukaan Kontrak dan Perizinan di Sektor Industri Ekstraktif (Open Contracting) yang didukung oleh HIVOS SEA, Sekretariat…
Call for Partner: Penyusunan Kajian dan Studi Kasus “Keterbukaan Kontrak dan Tata Kelola Industri Ekstraktif”
Pendahuluan Publish What You Pay (PWYP) Indonesia merupakan koalisi masyarakat sipil untuk transparansi dan akuntabilitas tata kelola sumber daya ekstraktif: migas, pertambangan…
Efektivitas Kebijakan Biodiesel B20 untuk Menyelamatkan Rupiah, Transisi ke Energi Terbarukan, dan Mengatasi Ketimpangan
Pemerintah pada 1 September 2018 lalu telah menerbitkan kebijakan penggunaan biodiesel B20 untuk sektor pertambangan, ketenagalistrikan, perkeretaapian, dan manufaktur, melalui…
Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologis untuk Konservasi Kawasan Hutan
Hutan Indonesia seluas 9,39 juta hektar kini terancam hilang. Untuk mempertahankan keberadaannya diperlukan berbagai inisiatif, salah satunya inisiatif Transfer Anggaran Provinsi…
CALL FOR PARTNER 2018 – Publish What You Pay Indonesia
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia merupakan koalisi masyarakat sipil untuk transparansi dan akuntabilitas tata kelola sumber daya ekstraktif: migas, pertambangan mineral dan…
Financial Modelling: Instrumen Baru Mendorong Akuntabilitas Industri Ekstraktif
Gelombang transparansi di sektor industri ekstraktif telah berdampak pada pembukaan data di sektor yang sarat akan ketertutupan, baik itu data penerimaan maupun kontrak. Pembukaan…
Resmi Diluncurkan: Model Fiskal Tambang Batu Hijau
Akuisisi Medco atas tambang Batu Hijau Newmont telah menghiasi pemberitaan media dalam beberapa bulan terakhir. Transaksi yang mencapai angka lebih dari delapan triliun rupiah ini…
Menggali Sejarah Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif
PWYP Indonesia saat ini sedang menyusun analisis laporan Extractive Industry Transparency Initiative (EITI). Dalam laporan itu nantinya akan disinggung mengenai sejarah EITI dan…
PWYP Indonesia Kaji Reformasi Perizinan Minerba di Daerah Kaya Tambang
Penarikan kewenangan pemberian izin pertambangan dari kabupaten/kota ke provinsi yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 menjadi momentum perubahan tata kelola perizinan…
Eyes on The Forest: IUP Berstatus C&C Perlu Ditinjau Lebih Lanjut
Kondisi status Clear and Clean (C&C) Izin Usaha Pertambangan (IUP) perlu ditinjau lebih lanjut. Pasalnya, diketahui sebanyak 201 IUP berstatus C&C di Kalimantan Barat…