Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Tata Kelola Tambang NTB
Transparansi dan akuntabilitas menjadi prasayarat penting dalam tata kelola pertambangan. Karena keberadaan dua prinsip tersebut merupakan kunci keterlibatan publik dalam…
Mengakses Informasi Tambang, Upaya Awal Mengembalikan Kelestarian Lingkungan
Kabupaten Lombok Barat menempati urutan ketiga sebagai daerah dengan jumlah izin usaha pertambangan (IUP) terbanyak di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan data Dinas Energi…
Lingkar Belajar Advokasi Kebijakan dan Temu Kartini Kendeng
Belasan tahun lamanya, perempuan-perempuan pejuang Kendeng telah banyak terlibat dalam aksi dan kegiatan merawat dan menyelamatkan pegunungan Kendeng. Aspirasi perempuan sudah…
Hari Bumi 2019: Menghentikan Perusakan Alam
Hari bumi 21 April lalu menjadi momentum refleksi bagi masyarakat mengenai tingkah laku manusia yang berdampak besar terhadap lingkungan. Di Jawa Tengah, hari bumi menjadi…
Menakar Peluang Keterbukaan Kontrak dan Izin Tambang di NTB
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia bekerja sama dengan Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi Nusa Tenggara Barat (SOMASI NTB) menyelenggarakan Focus Group Discussion…
Konsolidasi Masyarakat Sipil di Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta dalam Mendorong Keterbukaan Kontrak dan Perizinan sebagai Upaya Pencegahan Korupsi
Tiga Puluh Dua (32) organisasi masyarakat sipil di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Yogyakarta dalam rangkaian kegiatan Open Government Week 2019 mengadakan konsolidasi untuk…
Upaya Mencegah Benturan Kepentingan dan Praktik Monopoli Melalui Pengungkapan Beneficial Ownership
Sektor Sumber Daya Alam (SDA) merupakan sektor yang rawan terjadi benturan kepentingan (Conflict of Interest) dan praktik monopoli. Pengungkapan informasi mengenai penerima…
Memahami dan Mendorong Keterbukaan Data Beneficial Ownership di Sektor Ekstraktif
Di tahun 2016 Panama Papers mengungkap nama-nama pejabat publik dan pemimpin dunia, termasuk 1038 wajib pajak asal Indonesia, yang menunjukkan bahwa korporasi bisa dijadikan…