Shareholder Activism, Cara Lain Mengadvokasi Kebijakan Sosial
Shareholder activism atau aktivisme melalui pasar modal merupakan tren baru dalam mengadvokasi kebijakan sosial, yang biasanya dilakukan oleh investor minoritas dalam Rapat Umum…
Upaya Pemerintah Memprioritaskan Batubara untuk Kedaulatan Energi Hadapi Tantangan
Kementerian ESDM menekankan pentingnya penggunaan batubara sebagai faktor pendukung tercapainya kedaulatan energi. Utamanya berkaitan dengan perubahan paradigma pengelolaan…
CALL FOR PARTNER 2018 – Publish What You Pay Indonesia
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia merupakan koalisi masyarakat sipil untuk transparansi dan akuntabilitas tata kelola sumber daya ekstraktif: migas, pertambangan mineral dan…
Dinamika Badan Permusyawaratan Desa
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang berfungsi menyalurkan aspirasi masyarakat desa, sekaligus melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. Sayangnya,…
Rapat Koordinasi Badan Pengarah – Koordinator Nasional Bahas Sejumlah Isu Strategis
Jakarta - Tahun 2017 baru saja berakhir, menandai satu dekade kerja-kerja advokasi koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia dalam mendorong perbaikan tata kelola sektor…
Holding Migas dan Masa Depan Kelembagaan Migas di Indonesia
Pembentukan holding BUMN migas merupakan inisiatif pemerintah untuk meningkatkan ketahanan energi nasional, hal ini terungkap dalam Diskusi PWYP Indonesia bertajuk “Holding Migas…
Pembahasan RUU Migas Terkendala Aspek Kelembagaan Migas
Hingga Januari 2018, proses Revisi UU Migas masih dalam tahap harmonisasi di Badan Legislasi. Keberadaannya di Badan Legislasi sudah memakan waktu hampir sepuluh bulan sejak draft…
Perbaikan Tata Kelola Pertambangan di Indonesia
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menyelenggarakan diskusi dan peluncuran laporan mengenai reformasi perizinan dan perbaikan tata kelola pertambangan di Indonesia (7/12) lalu.…
Pendekatan Fiktif Positif dalam Penertiban Izin Tambang
Pendekatan fiktif positif dinilai cukup efektif dalam mendorong penertiban izin pertambangan, karena proses hukum yang cepat, dan keputusan yang bersifat final dan binding. Hal…
Menyoal Laporan Transparansi Commodity Trading
Indonesia menjadi satu dari delapan (8) negara anggota EITI dalam mentransparansikan commodity trading. Hal ini berkaitan dengan standar EITI 2016 yang mewajibkan transparansi…