Pengumuman Pemenang Call for Partner 2020
Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Program Keterbukaan Kontrak dan Perizinan di Sektor Industri Ekstraktif (Open Contracting) yang didukung oleh HIVOS SEA, Sekretariat…
Call for Partner: Penyusunan Kajian dan Studi Kasus “Keterbukaan Kontrak dan Tata Kelola Industri Ekstraktif”
Pendahuluan Publish What You Pay (PWYP) Indonesia merupakan koalisi masyarakat sipil untuk transparansi dan akuntabilitas tata kelola sumber daya ekstraktif: migas, pertambangan…
Kebijakan Satu Data di Era Pandemi: Cerita dari NTB dan Semarang
Pada awal Maret 2020, Presiden Joko Widodo telah mengumumkan secara resmi bahwa ada Warga Negara Indonesia yang terkena Virus Corona atau Covid-19. Hal ini tentu mengejutkan…
Konsultasi Komite Pengarah Open Government Partnership
Sebagai persiapan untuk Pertemuan Sub-komite Kriteria dan Standar OGP di Washington, Maryati Abdullah sebagai koordinator nasional PWYP Indonesia dan juga anggota komite pengarah…
Revisi UU Minerba: Perspektif Pelaku Industri dan Pemangku Kepentingan
Sidang paripurna ke-5 DPR periode 2019-2024 pada pertengahan Desember 2019 lalu, menyepakati Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009…
Revisi UU Pertambangan Minerba dan Masa Depan Tata Kelola Sektor Pertambangan
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (RUU Minerba) telah diusulkan sejak hampir 5 tahun lalu,…
Implikasi Omnibus Law terhadap Upaya Penataan Ruang dan Pencegahan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam
Pada 12 Februari 2020 lalu, pemerintah resmi menyerahkan kepada DPR Draf RUU Cipta Kerja, salah satu RUU Omnibus Law yang belakangan mengundang kontroversi, karena prosesnya yang…
Polemik RUU Cipta Kerja di Sektor Minerba
Beragam polemik terkait proses penyusunan Omnibus Law RUU Cipta Kerja masih berlanjut, baik dari segi prosedur, proses maupun substansi. Hal ini kembali menjadi pembicaraan dalam…
NTB dan Aceh Cerita Satu Data
Pemerintahan yang terbuka akan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat terhadap jalannya pemerintahan, serta mendorong terwujudnya birokrasi yang bersih dan melayani pemenuhan…