Tata Kelola Industri Ekstraktif dalam Pengendalian Perubahan Iklim
Tata kelola hutan dan lahan selama ini telah menjadi perhatian khusus Pemerintah. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai kebijakan nasional, di antaranya kebijakan moratorium…
Peningkatan Kualitas Transparansi Data Industri Ekstraktif Bagi Jurnalis dan Organisasi Masyarakat Sipil
Manfaat keterbukaan informasi publik dapat diukur dari seberapa besar atensi pengguna (users) dalam mengetahui, memanfaatkan, maupun memberi umpan balik terhadap sistem yang…
Urgensi Kebijakan Satu Data di Provinsi NTB
Pemerintahan yang terbuka akan mendorong terwujudnya partisipasi aktif masyarakat terhadap pemerintah, serta akan mendorong terwujudnya birokrasi yang bersih dan melayani…
Diskusi Publik The Brooking Institute: Menggunakan Data Industri Ekstraktif untuk Mengatasi Kesenjangan dan Memperkuat Akuntabilitas
Pada tanggal 24 Oktober (2019), The Brooking Institute untuk Africa Growth Initiative bersama dengan Oxfam, The Natural Resource Governance Institute, dan Publish What You Pay…
Peran dan Partisipasi Masyarakat Dalam Perda Pertambangan Provinsi NTB
Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada bulan September tahun 2019 telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan…
Diskusi Publik: Kebijakan Strategis Tata Kelola Pertambangan dalam Pemerintahan Era Kedua Jokowi 2020 – 2024
Indonesia baru saja menyelesaikan gelaran pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019 yang menetapkan pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden…
Akselerasi Pelaksanaan Keterbukaan Beneficial Ownership di Indonesia
Dalam upaya percepatan pelaksanaan keterbukaan Beneficial Ownership (BO) di Indonesia, PWYP Indonesia bersama Sekretariat Extractive Industry Transparency Initiative (EITI) di…
Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Tata Kelola Tambang NTB
Transparansi dan akuntabilitas menjadi prasayarat penting dalam tata kelola pertambangan. Karena keberadaan dua prinsip tersebut merupakan kunci keterlibatan publik dalam…
Menakar Peluang Keterbukaan Kontrak dan Izin Tambang di NTB
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia bekerja sama dengan Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi Nusa Tenggara Barat (SOMASI NTB) menyelenggarakan Focus Group Discussion…