Perlu Revolusi Sistem Penegakan Hukum Indonesia
JAKARTA-Indonesia Focal Point untuk Advokasi Kejahatan Korporasi (IFP) menilai pengungkapan atas kejahatan yang melibatkan institusi penegak hukum Indonesia oleh Koordinator…
Pekerjaan Rumah Menteri ESDM Baru
Sejumlah pekerjaan rumah (PR) telah menanti Arcandra Tahar, Menteri ESDM baru, yang menggantikan Sudirman Said. Koalisi Masyarakat Sipil Publish What You Pay (PWYP) Indonesia…
Bagaimana PWYP Indonesia Mengubah Transparansi Ekstraktif menjadi Akuntabilitas
Pentingnya Proyek oleh Pengungkapan Proyek Kekayaan sumber daya alam Indonesia yang luas meliputi minyak, gas, bauksit, perak, dan emas. Indonesia adalah produsen timah terbesar…
Menteri ESDM Wajib Lanjutkan Reformasi Tata Kelola Energi
RMOL. Sejumlah pekerjaan rumah telah menanti Menteri ESDM Arcandra Tahar yang baru saja menggantikan Sudirman Said. Koalisi Masyarakat Sipil Publish What You Pay (PWYP) Indonesia…
Menteri ESDM Diminta Lanjutkan Reformasi Tata Kelola Energi
Jakarta (beritajatim.com) – Sejumlah pekerjaan rumah (PR) telah menanti Arcandra Tahar, Menteri ESDM baru, yang menggantikan Sudirman Said. Koalisi Masyarakat Sipil Publish What…
Masalah dalam Penertiban Izin Tambang
Tata kelola pertambangan di Indonesia bisa berlanjut menjadi isu yang berpengaruh terhadap sektor lingkungan dan ekonomi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya transparansi dan…
ESDM Membentuk Direktorat Baru PNBP
PWYP Indonesia mengapresiasi Kementrian ESDM atas komitmennya dalam upaya meningkatkan PNBP dari industri mineral dan batubara dengan membuat direktorat khusus PNB. Dirjen Minerba…
Memanggil Jokowi untuk Berjuang dengan Misi Moratorium
Koalisi Tambang Anti-Mafia menyerukan Presiden Joko Widodo, 'Jokowi', untuk terus berjuang untuk moratorium lima tahun pada aktivitas destruktif baru di hutan Indonesia. Awal…
Gelombang Transparansi Global: Indonesia dan Regulasi Bursa Efek US
Sebulan terakhir, the US SEC (badan/komisi yang menaungi bursa-bursa di US) telah mensahkan sebuah aturan yang mewajibkan seluruh perusahaan ekstraktif untuk membuka seluruh…
Mengapa Blok Migas Ada di Hutan Konservasi?
UU nomor 41/1999 tentang Kehutanan melarang aktivitas apapun di Hutan Konservasi, namun data paparan ESDM dalam Koordinasi dan Supervisi di Sektor Energi ini menunjukkan adanya…