2 Agustus 2016
Bagaimana PWYP Indonesia Mengubah Transparansi Ekstraktif menjadi Akuntabilitas
Pentingnya Proyek oleh Pengungkapan Proyek Kekayaan sumber daya alam Indonesia yang luas meliputi minyak, gas, bauksit, perak, dan emas. Indonesia adalah produsen timah terbesar…
2 Agustus 2016
Menteri ESDM Wajib Lanjutkan Reformasi Tata Kelola Energi
RMOL. Sejumlah pekerjaan rumah telah menanti Menteri ESDM Arcandra Tahar yang baru saja menggantikan Sudirman Said. Koalisi Masyarakat Sipil Publish What You Pay (PWYP) Indonesia…
1 Agustus 2016
Menteri ESDM Diminta Lanjutkan Reformasi Tata Kelola Energi
Jakarta (beritajatim.com) – Sejumlah pekerjaan rumah (PR) telah menanti Arcandra Tahar, Menteri ESDM baru, yang menggantikan Sudirman Said. Koalisi Masyarakat Sipil Publish What…
29 Juli 2016
Masalah dalam Penertiban Izin Tambang
Tata kelola pertambangan di Indonesia bisa berlanjut menjadi isu yang berpengaruh terhadap sektor lingkungan dan ekonomi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya transparansi dan…
29 Juli 2016
ESDM Membentuk Direktorat Baru PNBP
PWYP Indonesia mengapresiasi Kementrian ESDM atas komitmennya dalam upaya meningkatkan PNBP dari industri mineral dan batubara dengan membuat direktorat khusus PNB. Dirjen Minerba…
28 Juli 2016
Memanggil Jokowi untuk Berjuang dengan Misi Moratorium
Koalisi Tambang Anti-Mafia menyerukan Presiden Joko Widodo, 'Jokowi', untuk terus berjuang untuk moratorium lima tahun pada aktivitas destruktif baru di hutan Indonesia. Awal…
27 Juli 2016
Gelombang Transparansi Global: Indonesia dan Regulasi Bursa Efek US
Sebulan terakhir, the US SEC (badan/komisi yang menaungi bursa-bursa di US) telah mensahkan sebuah aturan yang mewajibkan seluruh perusahaan ekstraktif untuk membuka seluruh…
20 Juli 2016
Mengapa Blok Migas Ada di Hutan Konservasi?
UU nomor 41/1999 tentang Kehutanan melarang aktivitas apapun di Hutan Konservasi, namun data paparan ESDM dalam Koordinasi dan Supervisi di Sektor Energi ini menunjukkan adanya…
14 Juli 2016
Moratorium Tambang di Aceh
Moratorium yang berlangsung di Aceh selama 2014-2016 telah menyelamatkan hutan lindung seluas 407.162 hektar.
30 Juni 2016
Pengampunan Pajak: Mendatangkan Uang Atau Melindungi Pengemplang?
Setelah Undang-Undang Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak disahkan, pemerintah Indonesia didesak untuk menyusun reformasi pajak dan menguatkan penegakan hukum agar pengampunan…









