Moratorium Tambang di Aceh

Moratorium yang berlangsung di Aceh selama 2014-2016 telah menyelamatkan hutan lindung seluas 407.162 hektar.

Pengampunan Pajak: Mendatangkan Uang Atau Melindungi Pengemplang?

Setelah Undang-Undang Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak disahkan, pemerintah Indonesia didesak untuk menyusun reformasi pajak dan menguatkan penegakan hukum agar pengampunan…

UU Pengampunan Pajak: Negara “Bertekuk Lutut” di Hadapan Pengemplang Pajak Super Kaya?

Meski diwarnai dengan kontroversi dan perdebatan alot, akhirnya sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Rancangan Undang-Undang…

Data Extractor: Learning to Harare

Dozens of data activist from several members of Publish What You Pay Coalition gathered in Harare, Zimbabwe, last May. They joined “Data Extractor Workshop’ which aims to analyze…

Eyes on The Forest: IUP Berstatus C&C Perlu Ditinjau Lebih Lanjut

Kondisi status Clear and Clean (C&C) Izin Usaha Pertambangan (IUP) perlu ditinjau lebih lanjut. Pasalnya, diketahui sebanyak 201 IUP berstatus C&C di Kalimantan Barat…

RUU Pengampunan Pajak Mencederai Rasa Keadilan

Forum Pajak Berkeadilan (FPB) mendesak Pemerintah dan DPR untuk menghentikan pembahasan RUU Pengampunan Pajak karena dianggap mencederai rasa keadilan. Sikap itu disampaikan pada…

Pentingnya Strategi Penerapan Beneficial Ownership di Indonesia

Menyeruaknya skandal Panama Papers mengindikasikan masifnya praktik penghindaran pajak, pencucian uang serta penyamaran aset hasil korupsi di negara suaka pajak (tax haven) yang…

Koalisi CSO Nilai Penertiban IUP Non-CnC Masih Jalan di Tempat

Sejumlah agenda reformasi di sektor pertambangan mineral dan batubara masih berjalan di tempat. Salah satunya adalah soal penertiban Izin Usaha Pertambangan yang berstatus non-CnC…

Data Extractor: Belajar Hingga ke Harare

Puluhan aktivis data dari sejumlah negara angggota koalisi Publish What You Pay berkumpul di Harare, Zimbabwe Mei lalu. Mereka mengikuti ‘Data Extractor Workshop’ dengan sumber…

Berbagi Pengalaman Mengenai Akuntabilitas Sosial di Industri Ekstraktif

PWYP Indonesia membagi pengalamannya soal penerapan akuntabilitas sosial pada industri ekstraktif dalam global forum akuntabilitas sosial (GPSA) di Washington DC, akhir Mei lalu.…

Privacy Preference Center

Skip to content