Resep Keterbukaan ala Bojonegoro
Inovasi adalah kunci untuk mendorong tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel dan transparan. Setidaknya itulah yang dilakukan oleh Suyoto atau yang kerap disapa Kang Yoto,…
Pertemuan Nasional “Mengawal Tindak Lanjut Korsup KPK Sektor Minerba 2017”
Sejak dideklarasikan pada 6 Juni 2014, Kooordinasi dan Supervisi Sektor Mineral dan Batubara (Korsup Minerba) yang diinisasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah…
Koalisi Masyarakat Sipil Kaltim Tuntut Kembalikan Ruang Hidup Masyarakat
Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) melalui Peraturan Daerah nomor 1/2016 tentang RTRW Kaltim tahun 2016-2036.…
Penyelesaian Piutang PNBP
Publik dikejutkan dengan temuan piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pelaku usaha pertambangan minerba yang nilainya mencapai Rp26,23 triliun Oktober, 2016 lalu.…
Penyelesaian Tunggakan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sektor Minerba
Publik dikejutkan dengan temuan tunggakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) dari badan usaha Mineral dan Batubara sebersar Rp 26,23 triliun pada Oktober 2016. Hal ini…
Industri Tuntut Harga Gas yang Lebih Adil
Bagi industri tertentu seperti industri pupuk, petrokimia, dan baja, harga gas sangat signifikan terhadap daya saing industri mengingat 70% dari biaya produksi adalah untuk gas…
Siaran Pers: Tunggakan PNBP Tambang Harus Segera Diselesaikan!
Jakarta – Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendukung Direktorat Jenderal (Ditjen) Minerba, Kementerian ESDM untuk menindak tegas pelaku usaha sektor pertambangan Mineral dan…
Open Data Kontrak bagi Daerah Kaya Migas
Kabupaten Bojonegoro menjadi contoh baik pemerintah daerah yang terbuka (open government). Keterbukaan ini juga menjadikan kontrak-kontrak di Pemkab Bojonegoro menjadi terbuka…
PWYP Indonesia Meminta Freeport untuk Menghormati Peraturan Indonesia dan Mendorong Negosiasi Terbuka
Kebuntuan negosiasi ulang antara Pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk mencapai kesepakatan mengenai penyesuaian terhadap peraturan Indonesia (UU…