Peran dan Partisipasi Masyarakat Dalam Perda Pertambangan Provinsi NTB
Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada bulan September tahun 2019 telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan…
Konferensi Global EITI Paris: Yang Baru dari Standar EITI
Jelang musim panas 2019, sekitar 1000 partisipan mengikuti Konferensi Global EITI ke-8 yang dihelat di OECD Conference Center, 17-19 Juni lalu di Paris. Dengan tema “Open Data…
Tantangan Pelaksanaan Komitmen Beneficial Ownership yang Efektif
Komitmen negara-negara terkait beneficial ownership dalam platform Open Government Partnership (OGP) semakin menguat. Kini, 21 negara telah memiliki komitmen beneficial ownership…
Peluang Implementasi Keterbukaan Perizinan Pertambangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat
Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) memandatkan pelaksanaan keterbukaan informasi publik oleh badan publik, baik di pusat maupun…
Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Tata Kelola Tambang NTB
Transparansi dan akuntabilitas menjadi prasayarat penting dalam tata kelola pertambangan. Karena keberadaan dua prinsip tersebut merupakan kunci keterlibatan publik dalam…
Mendorong Keterbukaan Perizinan Pertambangan di Provinsi NTB
Siaran Pers Untuk dipublikasikan pada 18 Juni 2019 dan setelahnya Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu provinsi dengan kandungan mineral logam dan non-logam…
Mengakses Informasi Tambang, Upaya Awal Mengembalikan Kelestarian Lingkungan
Kabupaten Lombok Barat menempati urutan ketiga sebagai daerah dengan jumlah izin usaha pertambangan (IUP) terbanyak di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan data Dinas Energi…
Menakar Peluang Keterbukaan Kontrak dan Izin Tambang di NTB
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia bekerja sama dengan Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi Nusa Tenggara Barat (SOMASI NTB) menyelenggarakan Focus Group Discussion…
