Penyusunan DIP Tematik Sektor Pertambangan dan Lingkungan Hidup di Provinsi NTB: Inovasi Kebijakan Keterbukaan Pemerintahan


Sejak pelaksanaan otonomi daerah tahun 2001, upaya perbaikan penyelenggaraan pemerintahan terus berlangsung dengan segala macam inovasi yang diwujudkan dengan sebuah kebijakan pemerintahan yang baik…

Read More

Aturan Teknis Perda Pertambangan NTB, Perlukah?


Diberlakukannya Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, merupakan suatu langkah yang positif sebagai dasar dalam…

Read More

Dulu Penambang Kini Aktivis


Novi* pernah terlibat aktivitas pertambangan ilegal. Setelah berhenti, kini Novi justru tertarik untuk ikut mengawasi aktivitas pertambangan yang ada di sekitar tempat tinggalnya di Kabupaten Lombok…

Read More

Buka Informasi dan Ruang Partisipasi: Langkah Awal Tingkatkan Kualitas Hidup Warga Sekitar Tambang


Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara pada September, 2019. Dalam peraturan…

Read More

Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pengawasan Pertambangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat


Keterlibatan dan partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan dalam pengawasan kegiatan pertambangan, mengingat aktivitas pertambangan dapat memicu terjadinya kerusakan lingkungan, serta berdampak…

Read More

Mengakses Informasi Izin Pertambangan: Aksi Jamhur yang Menginspirasi


Ditulis oleh: Abdurrahman Wahid, Knowledge Manager SOMASI NTB “Industri pertambangan telah merusak lingkungan,” kata Jamhur tentang kondisi lingkungan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Publish What…

Read More

Buka-Bukaan Data Kontrak Tambang & Migas


44 Negara Sudah Membuka Kontrak di…

Read More

Konferensi Global EITI Paris: Yang Baru dari Standar EITI


Jelang musim panas 2019, sekitar 1000 partisipan mengikuti Konferensi Global EITI ke-8 yang dihelat di OECD Conference Center, 17-19 Juni lalu di Paris. Dengan tema “Open Data Build Trust”,…

Read More

Tantangan Pelaksanaan Komitmen Beneficial Ownership yang Efektif


Komitmen negara-negara terkait beneficial ownership dalam platform Open Government Partnership (OGP) semakin menguat. Kini, 21 negara telah memiliki komitmen beneficial ownership dalam OGP. Terlebih,…

Read More

Peluang Implementasi Keterbukaan Perizinan Pertambangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat


Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) memandatkan pelaksanaan keterbukaan informasi publik oleh badan publik, baik di pusat maupun daerah. Secara prinsip,…

Read More