PWYP Indonesia Dorong Reformasi Kebijakan Sektor Minerba
Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK untuk sektor minerba dalam dua tahun terakhir mengungkap lemahnya tata kelola pertambangan minerba. Maraknya izin yang tumpang tindih,…
Memahami Jaminan Reklamasi dan Pascatambang, dan Perizinan Minerba Pasca UU Pemda
Hasil koordinasi dan Supervisi (Korsup) minerba KPK menunjukkan masih banyak IUP yang berstatus tidak Clear and Clean (CnC). Dari IUP Non-CnC tersebut, 80% tidak mempunyai dokumen…
Sumber…
Koalisi Publish What You Pay Indonesia Siap Kawal Korsup Energi KPK
JAKARTA – Koalisi Publish Whay You Pay (PWYP) Indonesia menyambut baik dan siap mendukung langkah KPK untuk melakukan Koordinasi dan Supervisi (Korsup) di Sektor Energi seperti…
Advokasi Berbasis Hak di Industri Ekstraktif: Bingkai dan Pengalaman dari Negara-negara Asia Tenggara
Buku ini mengulas tentang beberapa pengalaman advokasi komunitas berbasis hak dari negara Asia Tenggara, antara lain Indonesia dan Filipina. Ulasannya mencakup pada sisi regulasi…
Reformasi Perizinan Minerba Pasca UU no. 23/2014
Bagaimanakah mekanisme perijinan pertambangan pasca pelaksanaan UU Pemda yang baru (23/2014) dan kebijakan perijinan terpadu satu pintu (PTSP)? Menjawab hal ini, Sony Heru…
Membela dari Udara (Fighting for the Space)
Video pendek tentang peran dari teknologi inklusif, drone, dalam menjaga hak tenurial masyarakat sekitar tambang yang dilakukan oleh PWYP Indonesia dan Swandiri Insitute.
Aliran Uang Haram dan Kejahatan Perpajakan di Sektor Pertambangan
“Aliran uang haram di Indonesia tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp. 227,75 triliun. Di sektor pertambangan totalnya mencapai Rp. 23,89 triliun, terbesar…