Pergantian Direktur Pertamina Harus Transparan, Kredibel, dan Bebas Kepentingan

Koalisi Masyarakat Sipil untuk reformasi tata kelola energi dan industri ekstraktif - Publish What You Pay Indonesia mendesak agar pemilihan Direktur…

PWYP Dorong Daerah Kelola PI 10%

Jakarta, Petrominer -- Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mengapresiasi terbitnya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM)…

Siaran Pers: PWYP Dorong Daerah Kelola Participating Interest dengan Baik

JAKARTA – Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mengapresiasi munculnya peraturan Menteri yang tertuang dalam Permen ESDM No.37/2016 tentang…

Pembahasan Revisi UU Migas Lambat!

Jakarta - Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menilai DPR terlalu lambat untuk menyelesaikan pembahasan Revisi atas UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang…

Tata Kelola Gas dan Peta Permasalahannya di Indonesia

Materi ini disampaikan dalam Tata Kelola Gas dan Peta Permasalahannya di Indonesia, yang berlangsung pada (15/12) kemarin. Tata Kelola Gas dan…

Masyarakat Sipil Sampaikan Rekomendasi Indonesia Anti Corruption Forum (IACF) V kepada Presiden

  Indonesia Anti Corruption Forum (IACF) ke-5 tahun 2016 menghasilkan 16 rekomendasi untuk meningkatkan kinerja pemberantasan korupsi di…

Usulan Masyarakat Sipil atas Revisi UU Migas

Presentasi ini disampaikan oleh Maryati Abdullah, Koordinator Nasional PWYP Indonesia dalam diskusi dan temu media PWYP Indonesia 21 November 2016…

Siaran Pers: Revisi UU Migas, Lamban dan Senyap di Tengah Ancaman Krisis Energi dan Mafia Migas

Jakarta - Sejak dibuka dalam Sidang Paripurna pada tanggal 16 November 2016, secara resmi Dewan perwakilan Rakyat (DPR) memasuki masa persidangan ke…