Pergantian Direktur Pertamina Harus Transparan, Kredibel, dan Bebas Kepentingan
Koalisi Masyarakat Sipil untuk reformasi tata kelola energi dan industri ekstraktif - Publish What You Pay Indonesia mendesak agar pemilihan Direktur Utama (Dirut) Pertamina…
PWYP Dorong Daerah Kelola PI 10%
Jakarta, Petrominer -- Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mengapresiasi terbitnya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) No.37/2016 tentang Ketentuan…
Siaran Pers: PWYP Dorong Daerah Kelola Participating Interest dengan Baik
JAKARTA – Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mengapresiasi munculnya peraturan Menteri yang tertuang dalam Permen ESDM No.37/2016 tentang Ketentuan Penawaran Hak Partisipasi…
Pembahasan Revisi UU Migas Lambat!
Jakarta - Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menilai DPR terlalu lambat untuk menyelesaikan pembahasan Revisi atas UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas)…
Tata Kelola Gas dan Peta Permasalahannya di Indonesia
Materi ini disampaikan dalam Tata Kelola Gas dan Peta Permasalahannya di Indonesia, yang berlangsung pada (15/12) kemarin. Tata Kelola Gas dan Peta Permasalahannya di Indonesia…
Masyarakat Sipil Sampaikan Rekomendasi Indonesia Anti Corruption Forum (IACF) V kepada Presiden
Indonesia Anti Corruption Forum (IACF) ke-5 tahun 2016 menghasilkan 16 rekomendasi untuk meningkatkan kinerja pemberantasan korupsi di Indonesia. Rekomendasi tersebut…
Usulan Masyarakat Sipil atas Revisi UU Migas
Presentasi ini disampaikan oleh Maryati Abdullah, Koordinator Nasional PWYP Indonesia dalam diskusi dan temu media PWYP Indonesia 21 November 2016 berjudul "Krisis Energi, Mafia…
Siaran Pers: Revisi UU Migas, Lamban dan Senyap di Tengah Ancaman Krisis Energi dan Mafia Migas
Jakarta - Sejak dibuka dalam Sidang Paripurna pada tanggal 16 November 2016, secara resmi Dewan perwakilan Rakyat (DPR) memasuki masa persidangan ke II tahun 2016 – 2017 yang juga…