Minimnya Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dampak Lingkungan & CSR di Sektor Tambang
Pelibatan masyarakat belum diimplementasikan dengan baik dalam pengelolaan dampak lingkungan di sektor tambang. Hal in disampaikan Nurhidayati,…
Efektivitas Kebijakan Biodiesel B20 untuk Menyelamatkan Rupiah, Transisi ke Energi Terbarukan, dan Mengatasi Ketimpangan
Pemerintah pada 1 September 2018 lalu telah menerbitkan kebijakan penggunaan biodiesel B20 untuk sektor pertambangan, ketenagalistrikan,…
Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologis untuk Konservasi Kawasan Hutan
Hutan Indonesia seluas 9,39 juta hektar kini terancam hilang. Untuk mempertahankan keberadaannya diperlukan berbagai inisiatif, salah satunya…
Fragmen dari Pining
"Menolak tambang sampai hari kiamat", begitulah komitmen bersama masyarakat Pining dalam menjaga hutan Leuser agar tetap lestari. Pernyataan…
5.000 Perusahaan Pertambangan Menunggak Setoran Reklamasi
TEMPO.CO, Jakarta - Publish What You Pay Indonesia mendesak pemerintah segera menindak perusahaan pertambangan yang tidak mau menyetor dana jaminan…
Siaran Pers: PWYP Indonesia Desak Pemerintah Beri Sanksi Tegas Pemegang IUP yang Tidak Tempatkan Dana Jaminan Reklamasi Dan Pascatambang
Siaran Pers No: 155/Ex-J/PR/Koord/I/2018 Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendesak pemerintah untuk berikan sanksi tegas terhadap pemegang Izin…
PWYP Indonesia Libatkan Multi Pihak dalam Diskusi Pembenahan Tata Kelola Reklamasi dan Pasca Tambang
Pada (04/10), bertempat di Hotel Haris, Jakarta Selatan, koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Publish What You Pay Indonesia…
KPK: Banyak Perusahaan Tambang Bermasalah Tak Jelas Pemilik Aslinya
Tidak hanya itu, banyak juga perusahaan tambang yang berutang kepada negara. Nilainya mencapai US$ 1,8 juta atau sekitar Rp 23 triliun. Komisi…
Subscribe Newsletter
Dapatkan kabar terbaru kami setiap bulan! dengan mengikuti newsletter kami.