Minimnya Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dampak Lingkungan & CSR di Sektor Tambang

Pelibatan masyarakat belum diimplementasikan dengan baik dalam pengelolaan dampak lingkungan di sektor tambang. Hal in disampaikan Nurhidayati, Direktur Eksekutif Nasional WALHI dalam PWYP Asia…

Read More

Efektivitas Kebijakan Biodiesel B20 untuk Menyelamatkan Rupiah, Transisi ke Energi Terbarukan, dan Mengatasi Ketimpangan

Pemerintah pada 1 September 2018 lalu telah menerbitkan kebijakan penggunaan biodiesel B20 untuk sektor pertambangan, ketenagalistrikan, perkeretaapian, dan manufaktur, melalui Peraturan Presiden…

Read More

Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologis untuk Konservasi Kawasan Hutan

Hutan Indonesia seluas 9,39 juta hektar kini terancam hilang. Untuk mempertahankan keberadaannya diperlukan berbagai inisiatif, salah satunya inisiatif Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologis…

Read More

Fragmen dari Pining

"Menolak tambang sampai hari kiamat", begitulah komitmen bersama masyarakat Pining dalam menjaga hutan Leuser agar tetap lestari. Pernyataan bersama ini diikrarkan pada 26 Mei 2016 lalu, yang…

Read More

5.000 Perusahaan Pertambangan Menunggak Setoran Reklamasi

TEMPO.CO, Jakarta - Publish What You Pay Indonesia mendesak pemerintah segera menindak perusahaan pertambangan yang tidak mau menyetor dana jaminan reklamasi dan pemulihan tambang. PWYP mencatat, per…

Read More

Siaran Pers: PWYP Indonesia Desak Pemerintah Beri Sanksi Tegas Pemegang IUP yang Tidak Tempatkan Dana Jaminan Reklamasi Dan Pascatambang

Siaran Pers No: 155/Ex-J/PR/Koord/I/2018 Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendesak pemerintah untuk berikan sanksi tegas terhadap pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang belum menempatkan…

Read More

PWYP Indonesia Libatkan Multi Pihak dalam Diskusi Pembenahan Tata Kelola Reklamasi dan Pasca Tambang

Pada (04/10), bertempat di Hotel Haris, Jakarta Selatan, koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Publish What You Pay Indonesia menyelenggarakan roundtable discussion mengenai peta masalah dan…

Read More

KPK: Banyak Perusahaan Tambang Bermasalah Tak Jelas Pemilik Aslinya

Tidak hanya itu, banyak juga perusahaan tambang yang berutang kepada negara. Nilainya mencapai US$ 1,8 juta atau sekitar Rp 23 triliun. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendorong adanya…

Read More