Perlu Tindak Lanjut Hasil Audit BPK Soal Freeport
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah diingatkan kembali soal hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap PT Freeport Indonesia yang hingga kini belum ada kejelasan tindak lanjut. Hasil…
KPK Temukan 73.811 Hektare Hutan jadi Tambang Batu Bara
Jakarta, CNN Indonesia -- Hasil koordinasi dan supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan peningkatan penggunaan kawasan hutan konservasi dan hutan lindung di lima…
Banyak Tambang Batu Bara yang Tindih Kawasan Hutan
Aktivitas pertambangan di daerah meningkat signifikan sejak berlakunya otonomi daerah, atau desentralisasi. Hal ini membuat setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengatur…
Izin Tambang Naik Tajam Sejak Otonomi Daerah, Banyak yang Bodong
Jakarta - Melonjaknya izin usaha pertambangan (IUP) di Indonesia terjadi di masa peralihan pemerintahan yang tadinya sentralisasi menjadi desentralisasi atau otonomi daerah.…
Siaran Pers: Peluncuran Laporan Penataan Izin Batubara dalam Korsup KPK
Laporan: Penataan Izin Batubara Dalam Korsup KPK yang dirilis oleh PWYP Indonesia hadir untuk merangkum perjalanan reformasi tata kelola pertambangan batubara yang diinisiasi oleh…
Pemerintah Diminta Tegas Tindak Lanjuti Potensi Kerugian dari Indikasi Pelanggaran Lingkungan Freeport
Jakarta – Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendesak pemerintah untuk menindaklanjuti potensi kerugian dari indikasi pelanggaran lingkungan yang dilakukan PT. Freeport…
PWYP Indonesia Dorong Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perkuat Pelaksanaan Tindak Lanjut Korsup Minerba
Jakarta – Publish What You Pay (PWYP) Indonesia bersama Tim Koordinasi dan Supervisi Mineral dan Batubara (Korsup Minerba) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selenggarakan…
Dari Keterbukaan Lingkungan Hingga Transparansi Beneficial Ownership- Peer Exchange OGP ONWRG di Madrid
Publish What You Pay Indonesia, Sekretariat EITI Indonesia, dan Kemenko Perekonomian menghadiri Peer Exchange Working Group “Keterbukaan Sumber Daya Alam” di Madrid, Spanyol, 4-5…
Korupsi Masih Subur, Hutan Sumatera Makin Hancur
Komitmen pemberantasan korupsi pemerintah Indonesia tercantum dalam Inpres No. 7/2015 dan Inpres no. 10/2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.…
Policy Brief: Saatnya Kerja Nyata Selamatkan Sumber Daya Alam!
Komitmen pemberantasan korupsi pemerintah Indonesia tercantum dalam Inpres No. 7/2015 dan Inpres no. 10/2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.…